KONSEP eco-diplomacy mulai bergaung pada 1992, yaitu ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadakan Konferensi Lingkungan dan Pembangunan (KTT Bumi) untuk pertama kali. Konferensi ini menghasilkan Agenda 21, sebuah rencana aksi global yang berfokus pada pengelolaan dan pengembangan lingkungan di 178 negara peserta. Sejak itu, forum ini telah bertemu setidaknya 12 kali untuk menentukan solusi masalah lingkungan global. 

Jauh sebelumnya, pada 1974, David Raymond dalam Journal of Environmental Education telah memperkenalkan istilah eco-diplomacy dan menyoroti pentingnya kegiatan diplomasi di tingkat internasional. Peneliti Georgetown University ini mengajukan pentingnya peran para diplomat dalam menentukan masa depan planet kita.

Walaupun kata “eco” acap kita pakai untuk hal-hal yang berbau lingkungan hidup atau alami—yaitu dari kata ecological—beberapa jurnal dan ekonom juga memakai kata ini sebagai singkatan economy. Dalam hal ini eco-diplomacy kemudian diartikan sebagai kegiatan diplomasi yang berbasiskan ekonomi. Namun dalam tulisan ini eco-diplomacy mengacu pada “diplomasi hijau” atau “diplomasi lingkungan”.

Pada era Presiden Obama, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mempopulerkan istilah “eco diplomacy” yang didefinisikan sebagai “praktik-praktik hubungan internasional dengan memfasilitasi dan memajukan komitmen bersama untuk melestarikan sumber daya alam melalui operasi yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab.”

Ada tiga pilar yang melandasinya: kebijakan pro lingkungan hidup, infrastruktur/bangunan dengan prinsip hijau, dan hasil-hasil operasional. Ini kemudian diterjemahkan oleh pemerintahan masa itu, antara lain, dengan penerapan berbagai kebijakan dan praktik hijau di lingkungan perkantoran dan sejumlah kebijakan internasional Amerika Serikat yang mendukung energi terbarukan.

Negara-negara lain menerapkan prinsip eco diplomacy di kancah internasional dengan cara yang berbeda untuk memosisikan dan mengubah reputasi publik negara mereka dalam menunjukkan keselarasan dengan nilai-nilai pelestarian lingkungan. Dengan semakin besarnya ancaman perubahan iklim, sejumlah negara berlomba-lomba menggunakan “diplomasi hijau” untuk membangun reputasi internasional mereka, misalnya, dengan menunjukkan penerapan teknologi ramah lingkungan.

Seperti diulas dalam buku “Environmental Diplomacy”, negosiasi internasional terkait isu lingkungan hidup adalah hal yang sangat sulit dan karenanya para aktor membutuhkan pemahaman komprehensif dengan dukungan data ilmiah.

Meski pekerjaan berdiplomasi identik dengan perundingan dan negosiasi internasional antar negara, ketrampilan berdiplomasi pun harus dimiliki oleh mereka yang mempromosikan kerja-kerja konservasi. Seperti saya ulas dalam “Komunikasi dalam Konservasi Satwa Liar”, berdiplomasi adalah salah satu bagian dan kunci komunikasi yang sukses.

Ada beberapa definisi diplomasi dalam KBBI. Selain membangun hubungan antar negara, diplomasi juga diartikan sebagai: kecakapan menggunakan pilihan kata yang tepat bagi keuntungan pihak yang bersangkutan, termasuk dalam perundingan, menjawab pertanyaan, mengemukakan pendapat, dan sebagainya. Artinya, ketika seorang staf lapangan ingin meyakinkan masyarakat sekitar hutan untuk, misalnya, memakai kandang anti harimau dalam mencegah konflik satwa liar, ada pekerjaan berdiplomasi yang harus dilakukannya.

Keterampilan berdiplomasi dalam konservasi juga semakin krusial ketika ada banyak kepentingan lain yang saling tumpang tindih. Pegiat konservasi, baik dari lini pemerintah maupun non-pemerintah, perlu berdiplomasi dengan pemerintah daerah. Misalnya untuk meyakinkan bahwa wilayah tertentu memiliki nilai konservasi tinggi sehingga perlu ditetapkan sebagai Kawasan Ekosistem Esensial, alih-alih digunakan untuk infrastruktur.

Bahkan anak-anak kita juga sudah bisa mulai menjadi diplomat lingkungan hidup. Temuan studi di jurnal Nature mengungkap bahwa anak-anak bisa menjadi agen perubahan yang efektif bagi orang tuanya terkait isu perubahan iklim dan lingkungan hidup.

Dalam studi tersebut, perubahan lebih banyak didorong oleh anak-anak perempuan. Bekerja sama dengan otoritas setempat, NGO di Indonesia juga telah menginisiasi School of Eco Diplomacy, yang menyasar generasi muda di Papua untuk menjadi “diplomat” lingkungan hidup bagi penyelamatan ekosistem.

Pada akhirnya, diplomasi bukan hanya pekerjaan diplomat semata. Untuk urusan yang terlihat teknis dan bersifat lapangan, diplomasi berbasiskan data dan informasi akurat menjadi penting sebagai pintu masuk dan jalan dalam upaya-upaya konservasi.

Tanpa keterampilan berdiplomasi, angka dan berbagai data ilmiah tidak akan banyak “berbicara” dalam mendorong kesadaran pentingnya konservasi dan proteksi lingkungan untuk mencegah krisis iklim, tantangan penting dan genting dunia hari ini.

Wiene Andriyana

Rimbawan tinggal di Kanada. Menyelesaikan pendidikan doktoral dari University of Natural Resources and Life Sciences Wina, Austria, dengan disertasi dampak desentralisasi terhadap tata kelola hutan di Jawa

Topik :