Kabar Baru| 24 April 2021

Lepasnya Kesempatan Indonesia Memimpin Mitigasi Krisis Iklim

Presiden Jokowi tak memakai KTT Perubahan Iklim sebagai kesempatan menegaskan komitmen nol emisi. Kesempatan yang terbuang.

BARU kali ini tim komunikasi Presiden Joko Widodo tak melihat peluang emas meraih popularitas dan simpati dunia untuk menunjukkan Indonesia bisa menjadi pemimpin dunia. Pidato Presiden Jokowi di KTT Perubahan Iklim Leader’s Summit on Climate pada 22 April 2021 tak menunjukkan Indonesia hendak memimpin menuju nol emisi, setidaknya untuk kawasan Asia.

Alih-alih menegaskan bahwa Indonesia patuh pada janji Kesepakatan Paris 2015, Presiden Jokowi meminta negara lain terlebih dahulu, terutama negara maju, menunjukkan kredibilitas mencapai nol emisi. Sementara Jokowi tak menegaskan kapan Indonesia akan nol emisi. Ia hanya mengatakan, “Indonesia sedang mempercepat percontohan net-zero emission, antara lain dengan membangun green industrial park seluas 12.500 di Kalimantan Utara.”

Menurut Jokowi, Indonesia telah memperbarui kontribusi nasional yang ditetapkan (NDC) emisi tanpa menyebut angkanya. Dalam Perjanjian Paris 2015, Indonesia berjanji menurunkan emisi karbon sebanyak 29% melalui usaha sendiri dan 41% atau 1,1 miliar ton setara CO₂ pada 2030.

Selain green industrial park yang tak disebutkan tujuannya, Jokowi juga menyebut bahwa Indonesia bisa menekan deforestasi selama 4 tahun terakhir. Hingga 2024, pemerintah juga hendak merestorasi 620.000 hektare ekosistem mangrove. “Yang serapan karbonya empat kali lebih kuat dibanding hutan tropis lainnya,” kata Jokowi.

Jika merujuk pada hasil penelitian Universitas Sriwijaya di Taman Nasional Berbak Sembilang di Sumatera Selatan, mangrove jenis Rhizopora apiculate memiliki kemampuan menyerap karbon (C) tertinggi dibanding jenis lain. Daya serap karbonnya mencapai 553,43 kilogram per hektare per hari. Artinya, dalam setahun restorasi mangrove 620.000 hektare bisa menyerap 125,24 juta ton karbon atau 463,38 juta ton CO₂.

Tentu saja angka sebesar ini tidak cukup menyerap semua emisi karbon yang dihasilkan Indonesia. Menurut paparan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa dalam Net-Zero Summit pada 21 April 2021, produksi emisi Indonesia tahun 2020 sebanyak 1,82 miliar ton setara CO₂. Sebanyak 90% emisi datang dari sektor energi dan pemakaian lahan. Artinya, rehabilitasi mangrove hanya menyerap 25% emisi yang dihasilkan Indonesia.

Sisanya dari transisi energi. Menurut Jokowi, investasi transisi energi sebanyak US$ 3 miliar per tahun. “Indonesia terbuka pada investasi transisi energi dan transfer teknologi,” kata Jokowi. Dengan kata lain, penurunan emisi Indonesia sebagian besar akan mengandalkan bantuan negara lain.

Ketidakjelasan itu mendapat kritik dari pelbagai organisasi masyarakat. Greenpeace menyurati Presiden dan memandu 8 poin yang mesti disampaikan Jokowi dalam konferensi yang digagas Presiden Amerika Joe Biden dan diikuti 41 kepala negara, kepala pemerintahan, dan pemimpin pelbagai organisasi tersebut. Karena itu bagi Amerika, konferensi ini menegaskan negara ini kembali kepada komitmen mereka dalam Perjanjian Paris yang ditinggalkan Presiden Donald Trump karena tak percaya perubahan iklim.

Namun, delapan poin Greenpeace itu hanya disinggung soal pencapaian mencegah kebakaran hutan yang disebut Jokowi mencapai 82% dan mencegah konversi hutan alam dan gambut seluas 66 juta hektare, lebih luas dari gabungan Norwegia dan Inggris. “Ini belum cukup,” kata Yosi Amelia dari Yayasan Madani Berkelanjutan.

Menurut Yosi, agar komitmen itu makin kuat pemerintah mesti memasukkan 9,4 juta hektare hutan alam yang belum masuk peta indikatif agar tak masuk dalam rencana konversi untuk pelbagai jenis usaha. Sebab, dalam dokumen nol emisi 2070, memakai skenario paling ambisius melalui pembangunan rendah karbon Indonesia menargetkan laju deforestasi hutan alam turun dari 241.000 hektare pada 2010-2030 menjadi 99.000 hektare pada 2031-2050.

Yayasan Madani Berkelanjutan juga menyesalkan ketidakjelasan Jokowi dalam menyampaikan target-target lebih ambisius dalam konferensi itu. Sebagai negara tropis terbesar ketika bersama Brasil dan Kongo, Indonesia tak memilik target nol emisi yang definitif. Sementara Brasil, yang dipimpin Presiden populis sekalipun, berani menetapkan nol emisi pada 2050.

Target nol emisi Indonesia, menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada 2070. Tapi, menurut Menteri Suharso, tahun 2070 hanya salah satu opsi dari empat skenario tahun nol emisi yang disusun oleh kementeriannya. Tiga lainnya 2045, 2050, dan 2060. “Presiden belum memilih tahun mana yang akan menjadi target nol emisi,” katanya.

Topik :