Kabar Baru| 14 Mei 2021

Dunia Terancam Gagal Mencegah Krisis Iklim

PBB memprediksi dunia tak akan mencapai target penurunan emisi 45% pada 2030. Pembangkit listrik batu bara bertambah.

DARI 197 pihak yang menandatangani Perjanjian Paris 2015 untuk menurunkan emisi karbon sebanyak 45% dibanding level 2010 pada 2030, hanya 75 pihak yang memperbaiki target kontribusi nasional yang ditetapkan (NDC) pada 31 Desember 2020. Target baru itu tertuang dalam 45 proposal yang hanya mencakup 30% penurunan emisi.

Framework Convention on Climate Change (UNFCC), konvensi perubahan iklim di Perserikatan Bangsa-Bangsa, merilis poin-poin dalam laporan tanggal 28 Februari 2021. Laporan awal ini diluncurkan untuk melihat komitmen para pihak dalam mencegah suhu bumi naik 1,5⁰ Celsius pada 2030. Laporan final akan diluncurkan menjelang Konferensi Tingkat Tinggi Iklim atau COP26 di Glasgow pada awal November 2021.

Menurut UNFCC, para pihak yang memperbarui proposal NDC membuat target lebih ambisius dalam menurunkan emisi dibanding janji mereka pada 2015 dengan meluaskan cakupan sektor mitigasi krisis iklim. Sektor penurunan emisi naik mencakup 99,2%, dibanding pada 2015 yang hanya 97,8%. Sektor tersebut hampir mencakup penurunan gas metana (CH₄) dan N₂O, lalu HCF, PFC, SF₆, danNF3.

Semua proposal, tulis laporan UNFCC, menyebut pandemi virus corona tapi mereka yakin pandemi tak berpengaruh banyak terhadap target penurunan emisi. Karena sektornya meluas, target penurunan emisi yang ambisius itu membuat targetnya menurun dibanding proposal semula.

Menurut UNFCC, dari semua pihak yang mengajukan proposal baru, target penurunan emisi pada 2025 sebanyak 14,04 miliar ton setara CO₂ atau 0,3% lebih rendah dibanding target semula dan 13,67 miliar ton pada 2030 yang 2,8% lebih rendah dari target 2015.

Secara rata-rata, semua proposal yang masuk menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca pada 2025 sebanyak 2% lebih tinggi dibanding level emisi 1990 sebanyak 13,77 miliar ton, 2,2% lebih tinggi dibanding level emisi 2010, dan 0,5% lebih tinggi dibanding level 2017. Sedangkan pada 2030, target baru emisi 0,7% lebih rendah dibanding level 1990, 0,5% lebih rendah dari 2010, dan 2,1% lebih rendah dibanding emisi 2017.

Pesimisme ini sejalan dengan kebijakan baru banyak negara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemakaian energi kotor, seperti batu bara. Energi kotor saat ini mengisi 63% sumber energi dunia. Laporan Global Energy Monitor baru-baru ini menghitung pembangkit listrik batu bara dunia bertambah 50,3 gigawatt—76% disumbang oleh Tiongkok.

Penambahan kapasitas baru pembangkit batu bara Tiongkok itu melebihi kapasitas pembangkit batu bara yang ditutup Amerika Serikat selama 2020, sebesar 37,8 gigawatt. Jumlah kapasitas pembangkit Tiongkok bahkan tiga kali lipat dibanding jumlah pembangkit listrik batu bara yang ditutup Uni Eropa sebanyak 11,3 gigawatt. Meskipun secara keseluruhan penambahan kapasitas baru pembangkit batu bara dunia berkurang 17,2 gigawatt selama 2020. 

Menurut laporan Global Energy Monitor, penambahan kapasitas baru pembangkit batu bara itu sebagai cara Cina menumbuhkan ekonomi setelah pandemi. Virus corona yang menyebar dari Wuhan—kota kedua terbesar di negeri itu—memukul ekonomi Cina. Pembangkit batu bara menjadi andalan mengembalikan ekonomi sebelum 2019.

Meski Presiden Xi Jinping telah mengumumkan Tiongkok akan mencapai karbon netral pada 2060, kebijakan baru ini akan turut mengoreksi produksi emisi global dalam sepuluh tahun ke depan. Selain melenceng 10 tahun dari target nol emisi dalam Perjanjian Paris, proposal Tiongkok itu juga belum disampaikan secara resmi ke PBB.

Penambahan kapasitas pembangkit batu bara itu akan memicu negara-negara lain yang mengekspor bahan mentahnya kian melirik eksploitasinya. Indonesia, misalnya, akan mempermudah izin-izin pengerukan batu bara melalui pelbagai insentif lewat Undang-Undang Cipta Kerja. Selain itu, kapasitas pembangkit batu bara juga akan bertambah. 

Menurut Global Energy Monitor, kapasitas baru pembangkit batu bara Indonesia sebesar 22,7 gigawatt sejak 2010. Masih ada 10,7 gigawatt dalam konstruksi—jumlah yang melampaui semua negara lain, kecuali Tiongkok dan India.

Pandemi virus corona mengoreksi rencana energi jangka pendek dan panjang Indonesia pada 2020. Setidaknya, menurut laporan itu, investasi senilai US$ 13,1 miliar atau Rp 190 triliun terlambat karena terpengaruh tenaga kerja dan rantai pasok akibat pandemi global. Keterlambatan ini termasuk lebih dari 8 gigawatt proyek pembangkit listrik batu bara.

Pada November 2020, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif membatalkan atau menunda 15,5 gigawatt pembangkit listrik yang sudah direncanakan dalam rencana energi 2021-2030, meskipun 2,3 gigawatt dari kapasitas itu berupa proyek energi terbarukan. 

Untuk mencegah tak tercapainya karbon netral atau penurunan emisi 45%, mitigasi krisis iklim tiap pihak mesti lebih ambisius lagi. Terutama dalam hal menyediakan usaha penghindarannya. Proyek restorasi ekosistem, restorasi mangrove dan gambut, harus lebih ambisius agar mampu menyerap emisi besar yang akan digenjot dalam 10 tahun mendatang.

Tanpa keseimbangan baru dalam produksi emisi dan penyerapannya, puncak krisis iklim akan tiba lebih awal dari prediksi para ahli. Dunia yang gagal mencegah emisi turun dari 51 miliar per tahun ke level 30 miliar akan mengakibatkan kenaikan suhu bumi 1,5⁰ Celsius. Jika patokan ini terlampaui, dunia bersiap menyongsong bencana klimatologi yang lebih dahsyat: rob, suhu ekstrem, banjir, kekeringan, topan, kebakaran hutan dan lahan.

Topik :