DI tulisan pertama tentang Desa Katongan, saya menggambarkan bagaimana desa yang tandus ini kehilangan air. Lalu penduduknya sadar tengah menggali kubur sendiri jika terus menggunduli hutan. Warga desa di Gunung Kidul, Yogyakarta, ini mulai menanam jati pada pertengahan 2000.

Jati adalah pohon paling cocok di tanah berkapur di Desa Katongan. Pohon dengan nama ilmiah Tectona grandis ini tahan tanah tandus dan miskin hara dan cocok untuk daerah dengan cuaca panas. Maka bukit-bukit di sana pun menghijau kembali. Karena berada di areal kawasan hutan negara, penduduk mengajukan izin perhutanan sosial dengan skema hutan kemasyarakatan.

Izin HKm terbit pada 2007. Penduduk tak lagi kucing-kucingan dengan jagawana karena masuk kawasan hutan negara. Mereka tenang mengolah lahan di sana dengan sistem agroforestri: menggabungkan tanaman hutan dengan palawija. Ruang di bawah tegakan jati mereka manfaatkan untuk bertanam jagung atau kacang tanah.

Kadang atau jagung atau ketela relatif cocok dengan tanah berkapur, terutama ketika jati belum rimbun. Kadang-kadang jati mereka padukan dengan mahoni dan akasia. Para petani harus bersiasat memilih jenis tanaman karena lahannya tak subur.

Panen jati terjadi pada 2019. Tapi karena tak memahami teknik memilih dan mengolahnya, medan yang sulit, kurangnya pengetahuan pasar yang kurang, petani tak mendapatkan untung panen jati. Mereka kembali ingat jati-jati itulah yang telah mengambalikan air ke desa mereka. Penduduk sudah sepakat membiarkan saja jati itu tumbuh hijau sehingga air terus mengalir. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka memanen palawija di bawahnya.

Kini mereka sedang mengembangkan usaha jasa lingkungan, berupa ekowisata. Ini yang akan saya ceritakan di tulisan kedua ini, hasil kunjungan ke sana pada 27 Mei 2021. Saya datang bersama rombongan tim evaluasi perhutanan sosial untuk melihat sejauh mana perkembangan hutan kemasyarakatan di sana. 

Sebelum cerita ekowisata, baiknya saya cerita latar belakangnya. Perhutanan sosial adalah program pemerintah sejak 2014. Sebetulnya, ini ilmu lama. Mahasiswa Fakultas Kehutanan sudah mempelajarinya sejak tahun 1980-an, evolusi dari hutan kemasyarakatan yang diadopsi Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 622/1995.

HKm terus berubah hingga 2016. Untuk mempercepat program ini semua jenis pelibatan masyarakat mengelola hutan digabung dan disederhanakan menjadi perhutanan sosial. Intinya hutan dikelola bersama masyarakat.

Idenya muncul sejak Kongres Kehutanan di Jakarta pada 1978. Waktu itu sudah muncul gagasan forest for people. Bahwa manajemen hutan yang lestari jika melibatkan masyarakat menggarapnya. Tapi pilihan pemerintah waktu itu adalah menyerahkan pengelolaan sektor kehutanan kepada korporasi untuk mendapatkan efek ganda pertumbuhan ekonomi dari pembayaran pajak.

Hasilnya, tak menggembirakan. Maka kini konsep lama perhutanan sosial ditengok kembali. Sebab, fakta di lapangan menunjukkan hutan yang dikelola masyarakat terbukti lebih lestari dan bertahan. Perhutanan sosial memberikan tiga tujuan manajemen hutan berkelanjutan: hutan bermanfaat secara sosial, ekonomi, dan ekologi.

Kami datang ke Gunung Kidul apakah tiga aspek tersebut terpenuhi oleh praktik perhutanan sosial. Kami menemui Kelompok Tani Hutan Wonorejo. KTH ini menaungi 250 petani. Karena di Jawa, tiap petani mendapatkan hak mengelola lahan hutan seluas maksimum 2 hektare. Tapi luas kawasan hutan untuk izin HKm di Wonorejo hanya 100 hektare.

Di kawasan hutan yang dikelola masyarakat ini ada areal yang disebut Wono Pejaten. Artinya hutan jati. Nenek moyang orang Katongan membangun jati sehingga daerah ini tak pernah kekurangan air. Sementara hampir semua areal HKm gundul dan tandus. Air tak ada. Merreka pun hendak meniru Wono Pejaten untuk mengembalikan air itu. “Leluhur kami dulu tak pernah cerita kekurangan air,” kata Suparman, Ketua KTH.

Maka cara satu-satunya mengembalikan air adalah dengan menghijaukan hutan kembali. Demikianlah Wono Pejaten kini telah kembali sesuai namanya.

Suparman bercerita, keberhasilan HKm lain mendorong penduduk menirunya. Mereka ingin meniru apa yang sudah dicapai HKm Kalibiru, juga di Yogyakarta, yang sukses mengembangkan ekowisata. Menurut Suparman, Punthuk Kepuh, areal kelola HKm Wonorejo, punya potensi sama dengan HKm Kalibiru: berbukit dan bentang alam yang permai. 

Adalah Muji, pemuda desa yang pernah jadi pemandu wisata Gua Pandul, yang punya ide menjadikan Wono Pejaten sebagai lokasi ekowisata. Ia mengajak para pemuda Karang Taruna dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang ada di desanya untuk bersama membangun ekowisata. Perempuan disiapkan mengembangkan wisata kuliner. 

Suparman dkk menyiapkan proposal untuk mencari pendanaan. Tertarik dengan visi dan misi para pemuda, Pemerintah Provinsi Yogyakarta bersedia memberikan modal. Pada 2019 Pemerintah Yogyakarta memberikan hibah lumayan besar untuk membangun sarana Punthuk Patuh seperti jalan dan gazebo, spot foto, dan toilet.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas Pariwisata setuju menjadi pendamping. Sudah dua tahun mereka mengembangkan ekowisata hutan jati. Pemerintah provinsi berjanji memberikan hibah tambahan pada tahun ini.

Penampungan air di areal wisata hutan jati (Foto: Swary Utami Dewi)

Para pemuda yang sadar teknologi memasarkan wisata Punthuk Kepuh di media sosial. Hasilnya mulai terlihat. Di masa pandemi pengunjung tetap datang. Para wisatawan datang ke sana untuk pelesir, menikmati keasrian Wono Pejaten. Para pemuda sedang merancang beberapa lokasi lain untuk wisata bertema, seperti wisata religius dan jelajah alam.

Melihat apa yang terjadi di KTH Wonorejo, kami menyimpulkan perhutanan sosial di sini berjalan sesuai tujuannya. Tak ada lagi konflik sosial antara masyarakat dengan polisi hutan akibat perambahan. Penduduk mendapatkan kecukupan ekonomi dengan mengembangkan agroforestri, dan kelak ekowisata.

Secara ekologi, ini yang penting, juga tercapai karena hutan terjaga dengan ekosistem yang telah pulih. Kalau datang ke sini burung-burung kembali berkicau karena mendapatkan rumah di atas pohon. Air telah kembali berkat gunung-gunung kembali ditopang akar pohon.

Swary Utami Dewi

Board Kawal Borneo Community Foundation dan anggota The Climate Reality Leaders of Indonesia.

Topik :