PRESIDEN Joko Widodo berpidato dalam Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim atau Conference of the Parties (COP26) di Glasgow, Skotlandia, pada 1 November 2021. Di depan para pemimpin dunia dan delegasi 197 negara, Jokowi menyampaikan pencapaian Indonesia dalam mitigasi krisis iklim.

Dalam pidato itu, antara lain, Jokowi menyebutkan Indonesia berhasil menurunkan deforestasi pada level terendah dalam 20 tahun terakhir. Tanpa menyebutkan angkanya, menurut Jokowi, penurunan deforestasi ini menunjukkan Indonesia berkomitmen penuh pada pencegahan krisis iklim. 

Jika merujuk pengumuman Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Maret lalu, pemerintah mengklaim deforestasi bersih Indonesia tahun 2020 seluas 115.460 hektare, turun dari deforestasi tahun sebelumnya seluas 462.460 hektare. Artinya, deforestasi bersih (setelah dikurangi reforestasi 3.600 hektare) turun sebesar 75,03%.

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat lingkungan menanggapi klaim Jokowi itu dengan menunjukkan bahwa angka deforestasi (baik terencana dan tak terencana) justru naik pada tahun tersebut. Forest Watch Indonesia menunjukkan pada 2021 saja kebakaran hutan mencapai 229.000 hektare dan 2019 lebih luas lagi: 1,6 juta hektare. 

Monica Ndoen dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, yang sedang menghadiri COP26, mengatakan pidato Jokowi selama 4 menit itu tak menyinggung sama sekali masyarakat adat dan komunitas lokal yang justru mempertahankan hutan di sekitar mereka. “Sayang sekali Pak Jokowi tak membanggakan masyarakat adat,” kata dia dalam jumpa pers pada 2 November 2021.

Menurut Monica, presiden negara lain, seperti Bolovia, Norwegia, bahkan negara maju seperti Jerman, Amerika Serikat, Belanda, dan lembaga donor justru mengapresiasi peran masyarakat adat dalam pengendalian krisis iklim. “Indonesia malah fokus pada perdagangan karbon dan mobil listrik,” kata dia.

Abdul Ghoffar dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), juga sedang di Glasgow, setuju bahwa pidato Jokowi melebih-lebihkan prestasi Indonesia. Menurut dia, pidato Jokowi terkesan memanipulasi data dan prestasi untuk menggaet dukungan pembiayaan lembaga internasional.

Lebih jauh Ghoffar menilai COP26 bukan pertemuan akbar untuk mencegah krisis iklim karena hanya forum diskusi para elite. Mereka yang bukan dianggap pihak yang terlibat dalam mitigasi krisis iklim tak bisa masuk ke arena perundingan. “Ada pembatasan bagi masyarakat adat, kelompok perempuan, anak muda, menyampaikan pendapat,” katanya.

Dinda Annisa Yura, Ketua Solidaritas Perempuan, juga mengkritik pidato Jokowi yang tidak menyentuh isu gender dalam mitigasi perubahan iklim. Padahal aktivitas kelompok perempuan sangat besar dalam upaya mitigasi perubahan iklim dengan melakukan gerakan inisiatif di masing-masing daerah seperti di masyarakat adat Rantau Kermas Jambi.

Jokowi juga menyampaikan pembangunan sektor energi Indonesia yang maju mulai dari pembangunan pembangkit listrik tenaga surya, pemanfaatan energi baru terbarukan, serta pengembangan industri berbasis energi bersih. “Itu semua hanya omong kosong,” kata Iqbal Damanik, juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia.

Kenyataannya, kata Iqbal, pembangkit listrik memakai energi kotor berkapasitas 13,8 Giga watt masih akan dibangun sesuai dalam Rencana Umum Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2021-2030. Bagi Iqbal, kebijakan ini inkonsisten dengan dalih menurunkan emisi sebagai mitigasi krisis iklim.

Dua pekan lalu Indonesia menyepakati pembangunan pembangkit tenaga listrik energi surya. Namun, pembangkit di Batam ini dibuat oleh swasta dan listriknya malah diekspor ke Singapura pada 2024. Listrik dalam negeri masih memakai energi fosil, paling banyak batu bara.

Para pembicara lain juga menyoroti pidato Jokowi yang tak mengedepankan peran-peran masyarakat sipil dalam mitigasi krisis iklim yang jauh lebih besar dan masif dibanding upaya pemerintah. “Jokowi hanya membawa kepentingan pemerintahannya, bukan bangsanya,” kata Erasmus Cahyadi dari AMAN.

Rama Maulana

Alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University

Topik :