PERNYATAAN Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya memilih pembangunan dengan tak menekan deforestasi membuat media internasional terperangah. Soalnya, pernyataan itu muncul sehari setelah Presiden Joko Widodo menandatangani Deklarasi Glasgow sebagai komitmen menghentikan deforestasi pada 2030.
Sejumlah media internasional menuliskan pernyataan itu dengan mengontraskannya dengan kebutuhan segera mencegah krisis iklim. Dalam sesi para ilmuwan di Konferensi Iklim ke-26 atau Conference of the Parties (COP26) di Glasgow pada 5 November 2021, mereka memprediksi kenaikan suhu 1,50 Celsius akan datang lebih cepat lagi.
Pada Agustus lalu, Intergovernmental Panel on Climate Changes merilis analisis terhadap dokumen penurunan emisi 82 negara dan menyimpulkan puncak krisis iklim tiba pada 2040. “Pada 2041 suhu bumi naik 1,6C,” kata Edvin Aldrian, ahli iklim Badan Riset dan Inovasi Nasional yang menjadi anggota IPCC.
Dalam sesi kemarin di COP26 para ilmuwan mengatakan kenaikan suhu kemungkinan terjadi dalam sebelas tahun mendatang. Pemicunya adalah jumlah emisi energi fosil yang semakin meningkat setelah pademi Covid-19 usai. Sebab, para produsen emisi besar seperti Cina baru nol bersih emisi pada 2060.
Emisi energi fosil adalah biang keladi pemanasan global. Krisis iklim makin cepat jika ditambah dengan laju deforestasi. Menurut the Guardian dan BBC, dua media Inggris, Indonesia menjadi harapan dunia mencegah krisis iklim bersama Brazil dan Kongo yang hutannya ketiganya mencapai 80% luas hutan dunia.
Pernyataan Siti diperkuat oleh Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar yang mengatakan bahwa Deklarasi Glasgow bukan mengakhiri deforestasi. “Deklarasi tidak merujuk pada ‘akhiri deforestasi pada tahun 2030’,” katanya. “Tapi manajemen hutan lestari pada 2030.”
Deklarasi Glasgow yang ditandatangani pemimpin 133 negara itu berisi komitmen untuk “bekerja secara kolektif untuk menghentikan dan membalikkan hilangnya hutan dan degradasi lahan pada tahun 2030 sambil memberikan pembangunan berkelanjutan dan mempromosikan transformasi perdesaan yang inklusif”.
Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan perjanjian ini sangat penting untuk tujuan menyeluruh membatasi kenaikan suhu hingga 1,5C dalam upaya untuk memperlambat pemanasan global.
Sekretaris Jenderal Rainforest Foundation Norwegia, Toerris Jaeger, menyatakan bahwa negaranya setuju mentransfer US$ 1 miliar kepada Indonesia untuk mengurangi emisi deforestasi. “Dengan uang besar datang peluang besar, tetapi juga tanggung jawab besar,” katanya.
Tidak ada waktu untuk langkah kecil, kata Jaeger. Oleh karena itu, pendanaan hanya menghargai tindakan nyata dan substansial negara yang memiliki hutan hujan dan mereka yang menghormati hak masyarakat adat dan komunitas lokal.
Indonesia dan Norwegia baru saja menghentikan kerja sama mencegah deforestasi yang berlangsung 10 tahun. Norwegia membayar jasa pencegahan deforestasi dengan skema pembayaran tiap unit karbon yang terserap oleh pencegahan deforestasi.
Pernyataan-pernyataan pejabat yang semestinya mencegah deforestasi ironis dengan kebijakan yang disodorkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Bappenas bahkan membuat strategi jangka panjang pembangunan rendah karbon, solusi win-win menghidupkan ekonomi tanpa merusak bumi.
BERSAMA MELESTARIKAN BUMI
Ketika informasi makin marak, peristiwa-peristiwa tak lagi berjarak, jurnalisme kian penting untuk memberikan perspektif dan mendudukkan soal-soal. Forest Digest memproduksi berita dan analisis untuk memberikan perspektif di balik berita-berita tentang hutan dan lingkungan secara umum.
Redaksi bekerja secara voluntari karena sebagian besar adalah mahasiswa dan alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University yang bekerja di banyak profesi. Dengan visi "untuk bumi yang lestari" kami ingin mendorong pengelolaan hutan dan lingkungan yang adil dan berkelanjutan.
Dukung kami mewujudkan visi dan misi itu dengan berdonasi atau berlangganan melalui deposit Rp 50.000.
Alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University
Topik :
