SUDAH tiga pekan banjir mengepung Kabupaten Sintang di Kalimantan Barat. Bahkan hingga 11 November 2021, di beberapa wilayah tinggi air masih berkisar 2-3 meter.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang mencatat ada kurang lebih 35.117 rumah terendam banjir dengan korban jiwa yang terdampak sebanyak 140.468 di 12 kecamatan. Dua orang penduduk dilaporkan tewas, lima jembatan rusak berat, listrik padam, telekomunikasi terputus karena sebagian menara pemancar sinyal (BTS) terendam.

Aktivitas penduduk pun terhenti. Mereka yang mengungsi kesulitan mendapatkan air bersih dan mulai terserang penyakit seperti gatal dan diare. 

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Ganip Warsito mengatakan parahnya banjir ini dipicu faktor La Nina, yang meningkatkan intensitas curah hujan dari 20 % menjadi 70%.

Pada Oktober lalu, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan bahwa sejumlah wilayah termasuk Kalimantan akan mengalami cuaca ekstrem: hujan lebat, angin kencang, badai dan puting beliung. Dampaknya, banjir bandang dan longsor.

Bencana hidrometeorologi basah tersebut, kata Ganip, seharusnya bisa dicegah dengan penggunaan ruang hidup yang benar dan perilaku masyarakat yang memahami pemanfaatan dan penggunaan alam.

Masalahnya, menurut ketua tim kampanye hutan Greenpeace Indonesia Arie Rompas, banjir Sintang bukan hanya faktor cuaca yang ekstrem tapi juga akibat konversi hutan yang masif. “Daerah aliran sungai di Kalimantan Barat sudah rusak akibat deforestasi perkebunan kelapa sawit," kata Arie. 

Akibatnya, ketika intensitas hujan tinggi, banjir bisa terjadi berhari-hari karena daerah serapannya hilang. "Apalagi Sintang seperti mangkok sehingga ketika banjir butuh waktu lama air surut.

Selain faktor cuaca ekstrem dan deforestasi, Arie menjelaskan kondisi sungai Kapuas yang terus mendangkal. Maka, ketika terjadi hujan lebat dalam waktu yang lama, sungai yang dangkal tak bisa menampung volume air yang melimpah. 

Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji bahkan dengan tegas dan spesifik menyebut banjir Sintang akibat deforestasi dan pertambangan. Menurut dia, para pengusaha pemilik konsesi hutan meninggalkan wilayah garapan mereka setelah menebang atau menggali tambang, tidak merehabilitasinya lagi.

Berdasarkan data Global Forest Watch, selama 2002 hingga 2020, Kalimantan Barat kehilangan 1,25 juta hektare hutan primer basah, menyumbang 36% dari total kehilangan tutupan pohon dalam periode yang sama. Area total hutan primer basah di Kalimantan Barat berkurang 18% dalam periode waktu ini. 

Sedangkan analisa Kelompok Kerja Mencegah Degradasi dan Deforestasi (REDD+) Kalimantan Barat pada 2020 menyebutkan rata-rata deforestasi yang terjadi di Kalimantan Barat per tahun seluas 68.840 hektare dan degradasi hutan mencapai 10.837 hektare per tahun.

Kajian Greenpeace Indonesia menyebutkan bahwa banjir akan kian mengancam pelbagai wilayah Indonesia karena Undang-Undang Cipta Kerja telah menghapus pasal 18 UU Kehutanan yang mewajibkan luas hutan minimal 30% dari luas daerah aliran sungai atau pulau. 

Pemerintah beralasan luas minimal 30% tak lagi relevan karena banyak pulau yang memiliki hutan di bawah 30% dibandingkan luas pulau atau DAS. Greenpeace berpikir sebaliknya: seharusnya luas hutan minimal ditambah atau menghentikan pembukaan baru agar kekuarang luas hutan itu tak menimbulkan bencana di masa depan.

Forest loss atau kehilangan hutan Kalimantan 2001-2019

Luas DAS Barito mencapai 6,2 juta hektare yang membelah empat provinsi: Kalimantan Tengah, Barat, Selatan, dan Timur. Berhulu di Kalimantan Tengah, sungai terpanjang ketiga di Indonesia setelah Kapuas dan Mahakam ini mengalir sepanjang 1.090 kilometer ke Laut Jawa di selatan.

Sepanjang 2001-2019, hutan Kalimantan telah berkurang 4 juta hektare dari total 28,9 juta hektare. Hutan Kalimantan Barat menghilang selama periode itu seluas 1,2 juta hektare, nomor dua kehilangan hutan terluas setelah Kalimantan Tengah. Jika luas pulau Kalimantan 74 juta hektare, luas minimal hutan di pulau ini harus 22,2 juta hektare. 

Sementara itu tutupan hutan DAS Barito sepanjang 2001-2019 menghilang seluas 304.223 hektare. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tutupan hutan DAS Barito di Kalimantan Selatan saja mencapai 68,9% pada 1990-2019.

Poernomo Gontha Ridho

Penggerak @Sustainableathome

Topik :