DI era keterbukaan dengan teknologi yang semakin canggih, tak ada lagi monopoli, bahkan soal data. Meski memakai alat yang sama, sumber yang serupa, statistik bisa menghasilkan interpretasi berbeda. Contohnya data deforestasi.

Presiden Joko Widodo mengklaim deforestasi tahun 2020 terendah dalam 20 tahun terakhir. Meski tak menyebut angka spesifik, angkanya kemungkinan diambil dari rilis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menyebut luas deforestasi tahun itu 115.460 hektare, turun 75% dibanding tahun sebelumnya.

Organisasi pemantau hutan menyangkal klaim itu dengan menunjukkan angka deforestasi kumulatif. Greenpeace Indonesia, misalnya, menyebut angka deforestasi selama 20 tahun makin naik dari 2,45 juta hektare pada 2003-2011 menjadi 4,8 juta hektare pada 2011-2019.

Dua-duanya memakai parameter berbeda untuk mengklaim luas deforestasi. Jokowi per tahun, Greenpeace akumulasi. Direktur Jenderal Planologi dan Tata Hutan Ruandha Agung Sugardiman, menurut tafsir detik.com, sampai menantang Greenpeace buka-bukaan data dan metodologi untuk menunjukkan siapa yang benar.

Greenpeace menyambut tantangan itu. The Society of Indonesian Environmenatl Journalist (SIEJ), organisasi wartawan lingkungan, yang menengahinya dengan membuka webinar pada 10 Desember 2021. Pembicaranya Kiki Taufik dari Greenpeace, Ruandha, David Geaveau dari Treemaps, dan dosen UGM Ahmad Maryudi.

Tapi Ruandha dan Maryudi tak hadir. Maka, alih-alih mengklarifikasi semua keributan angka deforestasi, Kiki dan David menjadi monolog menceritakan analisis deforestasi selama dua dekade terakhir.

Dalam paparannya, Kiki menampilkan serial luas deforestasi dari lima sumber berbeda, yakni KLHK, University of Maryland, Uni Eropa, Treemaps, dan peta biomassa. Angkanya memang berbeda-beda-beda (lihat grafik). 

Menurut Kiki Taufik, juru bicara hutan Greenpeace Indonesia, lima sumber pemantau deforestasi adalah citra satelit yang sama. “Hanya metodologinya berbeda,” kata dia.

Dari data serial deforestasi, KLHK mengakumulasikan luas deforestasi selama 20 tahun sebesar 14.126.900 hektare. Sementara instansi lain, yaitu University Maryland mencatat deforestasi sebesar 9.872.207 hektare, Komisi Eropa 22.450.801 hektare, Atlas Nunsantara (TreeMaps) 10.012.754 hektare, dan Peta Biomassa 13.065.852 hektare.

David Gaveau, ahli remote sensing dari CIFOR, menambahkan bahwa akurasi data deforestasi KLHK bisa mencapai 90%. Masalahnya, data ini tak bisa disandingkan jika hendak dicek oleh publik.

Akibat ketertutupan data, publik yang coba memetakan deforestasi Indonesia menjadi jomplang. “Perbedaannya bisa 49-75% sehingga salah interpretasi yang ujungnya menjadi polemik,” kata David.

Ia mencontohkan perbandingan luas deforestasi 2019. Menurut KLHK luas hutan yang hilang sebesar 190.000 hektare. Namun, TreeMaps  atau Atlas Nusantara menemukan 337.776 hektare.

Rupanya, kata David, ada perbedaan waktu pemakaian satelit sehingga berpengaruh pada pembaruan data. KLHK menggunakan Landsat-8 yang waktu pembaruan datanya per 16 hari, sementara TreeMaps memakai Sentinel-2 yang waktu pembaruannya per lima hari.

Sebenarnya, informasi dan data tentang kehutanan bisa diakses melalui web MapService KLHK. Namun saat mengunduh peta dan menganalisisnya kemungkinan ada perbedaan tafsir karena ada jutaan titik, garis, dan poligon yang bisa menghasilkan angka berbeda. 

Deforestasi dari lima sumber. Berbeda-beda meski objeknya sama.

Karena itu, agar mengacu pada data yang sama, Greenpeace pernah meminta tujuh jenis data pada 2012-2013 memakai ketentuan keterbukaan informasi kepada KLHK. Data tersebut, antara lain, konsesi hutan tanaman industri, konsesi HPH, pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit, dan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pertambangan.

Masalahnya, permintaan lewat pengadilan itu dianulir hakim karena KLHK mengajukan banding. Walhasil, Greenpeace tak memperoleh data itu meski Komisi Informasi Publik sudah mengabulkan permohonan mereka.

Deforestasi dua tahun terakhir. Siapa paling rendah?

David menyarankan KLHK lebih terbuka dengan memberi akses publik terhadap data sehingga akurasi tiap klaim dalam pengelolaan hutan menjadi kredibel karena pemahamannya berangkat dari titik yang sama. “KLHK perlu membuka diskusi terkait berbagai macam tipe data agar dapat mengembangkan teknik pemetaan dan kualitasnya terjamin,” kata David.

Saran-saran David Gaveau dan penjelasan Kiki Taufik soal deforestasi Indonesia tak mendapat tanggapan karena pejabat KLHK dan ahli dari UGM tak hadir dalam webinar ini. Di tengah polemik data, hutan Indonesia hilang 316 kali luas lapangan sepak bola per hari, jika memakai data KLHK.

Rama Maulana

Alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University

Topik :