Kabar Baru| 18 Desember 2021

Keadilan Iklim Sekarang Juga

Keadilan iklim tak sama dengan penebusan gas rumah kaca seperti perdagangan karbon. Ia konsep yang menghadang pemanasan global dari sumbernya.

BANJIR, rob, cuaca ekstrem, kekeringan, kebakaran hutan, membuka ketimpangan makin menganga. Perempuan, anak-anak, orang tua, mereka yang miskin, menjadi lapis masyarakat paling rentan karena tak memiliki pilihan melindungi diri dari pelbagai bencana itu. Demikianlah konsep keadilan iklim berpijak.

Krisis iklim terjadi akibat tak seimbangnya ekosistem dan siklus alam. Kerusakan itu akibat menghilangnya kemampuan atmosfer menyerap panas dari bumi, emisi yang disemburkannya, juga panas matahari. Akibatnya, panas memantul kembali ke planet ini sehingga bumi seperti berada dalam rumah kaca raksasa.

Perusak kemampuan atmosfer itu adalah konsentrasi gas rumah kaca, karena emisi dari aktivitas manusia itu tak lagi terserap oleh ekosistem alamiahnya. Sejak manusia menemukan mesin uap tiga abad lalu, konsentrasi gas rumah kaca naik di atmosfer, akibatnya pelan-pelan suhu bumi juga turut meningkat. 

Produsen emisi adalah negara-negara maju karena menghidupkan mesin untuk industrialisasi dan menumbuhkan ekonomi memakai energi fosil yang polutif. Negara maju menyumbang 80% produksi emisi tahunan. Namun, bencana yang ditimbulkannya menghantam seluruh dunia tanpa kecuali.

Akibatnya, negara-negara miskin yang tak banyak memproduksi emisi turut terkena imbasnya. Dengan proteksi yang minim, akibat bencana iklim jauh lebih mengerikan ketimbang mereka yang hidup di negara maju yang memungkinkan teknologi memprediksi cuaca, melindungi penduduk dengan kebijakan politik, atau penyediaan perlindungan dari pelbagai bencana alam.

Karena itu, krisis iklim melahirkan ketimpangan. “Krisis iklim satu faktor paling besar pendorong ketidakadilan,” kata Friederike Otto, yang disebut majalah Nature sebagai “detektif iklim” dan masuk ke dalam 10 Tokoh Pilihan Nature tahun ini.

Maka para aktivis menyerukan “climate justice” atau “keadilan iklim” ketika meminta negara-negara membuat kebijakan mencegah krisis iklim. Konsep ini lahir tahun 1982 tapi akarnya terentang hingga 1960, masa ketika Rachel Carson, ahli biologi kelautan, menerbitkan Silent Spring, investigasi bencana lingkungan akibat industrialisasi yang merayakan zat kimia untuk memompa produksi pertanian di Amerika Serikat.

Konsep keadilan iklim terus menggumpal hingga mengerucut lahirnya Konferensi Tingkat Tinggi Bumi pertama tahun 1992 di Rio de Janeiro. Ini konferensi seluruh dunia pertama yang melahirkan konsep dasar mitigasi krisis iklim dengan menyerukan agar negara-negara industri menyetop produksi emisi.

Pada 1999, Transnational Resource and Action Center (TRAC), lembaga kajian, bahkan dengan spesifik dan berani menurunkan kertas kerja berjudul “Greenhouse Gangsters vs Climate Justice”. Di akhir millennium, kesadaran akan akar masalah krisis iklim sudah mengemuka.

Studi Friederike, 39 tahun, lebih berkembang lagi. Ia meneliti soal atribusi iklim sehingga risetnya menyangkut dampak-dampak bencana iklim pada tiap wilayah. Menurut dia, negara-negara miskin jauh lebih menderita ketimbang negara kaya ketika tertimpa bencana iklim. Studi atribusi yang dilakukan Frederike di World Weather Attribution akan menolong negara miskin, yang bisanya kekurangan data menganalisis cuaca, membuat kebijakan antisipasi bencana.

Dengan berpijak pada keadilan iklim, kebijakan mencegah krisis iklim juga akan selalu berpatokan pada pertimbangan keadilan. Misalnya, dalam kebijakan perdagangan karbon. Para aktivis lingkungan dan ahli tak setuju dengan skema ini karena memberikan jalan keluar bagi produsen emisi mencuci dosa lingkungan mereka dengan membeli penyerapan karbonnya di tempat lain.

Dari tiga skema perdagangan karbon—perdagangan emisi, pungutan atas karbon, dan pembayaran berbasis kinerja—adalah "cuci dosa" pembuat emisi. Alih-alih mengurangi emisi, produsen akan terus-menerus memproduksi gas rumah kaca karena ada skema penukaran emisi itu dengan penyerapannya. Para aktivis menyebut perdagangan karbon sebagai greenwashing.

Perdagangan karbon, jika hanya menukar emisi, memang menjadi tidak adil. Negara-negara kaya dan industri akan terus memompa gas rumah kaca sementara penyerapannya ada di negara tropis yang miskin. Transaksi dari negara kaya ke negara miskin kian menunjukkan ketimpangan dalam mitigasi krisis iklim—yang ingin mencegah pemanasan global.

Jika memakai konsep keadilan iklim, skema perdagangan karbon akan diikuti dengan kebijakan yang memaksa produsen emisi secara masif terus menurunkan produksi emisinya. Dengan pajak, dengan pungutan karbon yang mencekik, mereka akan menurunkan produksi emisi seraya terus menerus menaikkan batas emisinya secara drastis.

Maka keadilan iklim menuntut pada sumber pemicu pemanasan global, yakni produksi emisi. Mitigasi krisis iklim, dengan nama karbon netral atau skema apa pun untuk menurunkan emisi, pertama-tama harus menargetkan produsennya.

Jika sumber utama gas rumah kaca dari energi fosil, maka konsep keadilan iklim adalah menyetop pemakaian energi fosil dengan menggantinya dengan energi terbarukan. Jika emisi gas rumah kaca akibat kebakaran hutan dan deforestasi, keadilan iklim mendorong mitigasi melalui penegakan manajemen hutan yang lestari.

Bukan dengan membiarkan energi fosil lalu mendorong perdagangan emisi dengan negara tropis. Konsep keadilan iklim menyasar problem utama pemanasan global saat ini: produksi emisi yang tak terkendali untuk menggapai peradaban dan kemajuan manusia. 

Jika tiga abad lalu teknologi temuan manusia membuat bumi menderita, dalam keadilan iklim, semestinya teknologi dan inovasi pula yang bisa menyetopnya.

Topik :