EKONOMI hijau menjadi keharusan jika dunia ingin selamat dari bencana iklim. Jawaban atas krisis iklim tiada lain mengubah konstruksi ekonomi yang mengeruk sumber daya alam melalui industri ekstraktif menjadi selaras dengan lingkungan.

Masalahnya, tak mudah mencapai ke sana. Selain penolakan terhadap krisis iklim sebagai sebuah fakta, ekonomi dunia masih dimanjakan dengan eksploitasi sumber daya alam yang mudah. Sementara ekonomi hijau memerlukan teknologi, inovasi, dan kemauan.

Apalagi, rencana-rencana ekonomi hijau kini mendapat hambatan serius oleh pandemi Covid-19. Pandemi sebagai bencana iklim, yang seharusnya kian menyadarkan pentingnya manusia bersahabat dengan lingkungan, turut menghentikan perkembangan menuju ekonomi hijau.

Menurut Direktur Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Medrilzam, pandemi Covid-19 menghambat Indonesia mencapai visi Indonesia emas 2045 melalui pembangunan rendah karbon. Pandemi yang menekan pertumbuhan ekonomi membuat Indonesia harus menghela kembali ekonomi setelah pagebluk ini berakhir.

Untuk menambal kemerosotan ekonomi akibat pagebluk, cara termudah adalah kembali ke industri ekstraktif. Indonesia sudah menetapkan 201 proyek strategis nasional yang lebih banyak ekstraktif yang ditopang pelbagai aturan dengan beragam insentif untuk jenis industri ini. “Jika terus seperti ini, Indonesia akan rugi akibat alam kian rusak,” kata Medrilzam.

Meski begitu, Bappenas telah membuat rencana jangka panjang pembangunan rendah karbon yang sesuai dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 yang lebih ramah lingkungan. Program-program pembanguan dalam rencana jangka panjang ini menekankan pada pengurangan emisi dan membalik ekonomi yang merusak alam menjadi memuliakannya.

Kuki Soejachmoen, Direktur Eksekutif Indonesia Research Insitute of Decarbonization (IRID), mengatakan cara lepas dari bencana iklim adalah bergegas mencapai ekonomi hijau. Apalagi, tren perdagangan global saat ini mengarah ke produk-produk rendah karbon.

Uni Eropa, misalnya, akan kian ketat menerima komoditas yang berkaitan dengan deforestasi. Hasil-hasil sumber daya alam akan disaring lebih serius dan mendapatkan catatan bebas perusakan hutan agar bisa masuk ke pasar ini. Meskipun pasar selalu menemukan pembeli yang lebih longgar, kebijakan Uni Eropa setidaknya mempersempit komoditas yang memakai industri kotor.

Kuki mengakui bahwa industri kotor masih jadi tumpuan penggerak ekonomi global saat ini. Sumber energi industri masih memakai energi fosil, komoditas masih merusak hutan, atau distribusi produk masih menghasilkan karbon yang tinggi. 

Dalam ekonomi hijau, kata Kuki, komoditas mesti diperluas menjadi komoditas yang diproduksi memakai energi terbarukan. Industri berbasis lahan dan laut menjadi tumpuan ekonomi global karena menyangkut ketahanan pangan. “Peluang ekonominya besar karena menyediakan lapangan pekerjaan banyak,” katanya.

Untuk mengubahnya tak mudah. Joko Tri Haryanto, peneliti Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, mengatakan bahwa pemerintah menyediakan anggaran cukup besar untuk transisi menuju ekonomi hijau karena ada kewajiban menurunkan emisi karbon dalam proposal nationally determined contribution (NDC) ke PBB.

Jika mengacu pada NDC sebanyak 29% dan 41%, Indonesia butuh anggaran Rp 3.700 triliun hingga mencapai target itu pada 2030. “Kapasitas fiskal dalam APBN sangat terbatas dan tidak mampu untuk menutup itu semua,” tambahnya

Menurut Joko, kapasitas pendanaan APBN untuk penurunan emisi itu hanya 34%. Karena itu peluang ekonomi hijau sangat terbuka dalam pembiayaan transisi pembangunan rendah karbon. Sebentar lagi, kata Joko, Indonesia memasuki ekonomi karbon.

Emisi yang merusak bumi akan masuk dalam sistem ekonomi sehingga menjadi memiliki nilai. Perdagangan karbon adalah satu cara dalam mitigasi krisis iklim melalui ekonomi hijau: mengurangi gas rumah kaca dengan memberikan nilai ekonomi terhadapnya sehingga memaksa tiap orang memproduksi emisi serendah mungkin.

Rama Maulana

Alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University

Topik :