Kabar Baru| 08 Maret 2022

Penyebab Bencana Hidrometeorologi

La Nina masih menerjang. Dampak krisis iklim.

BANJIR, tanah longsor, hujan disertai angin kencang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Bengkulu, Kalimantan Barat, sepanjang musim hujan sejak Desember 2021 hingga awal Maret 2022. Kita menyebutnya bencana hidrometeorologi karena terkait dengan iklim.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem. Menurut BMKG, sejumlah wilayah masuk ke dalam kategori waspada potensi cuaca ekstrem. Fenomena ini tak hanya terjadi di dunia, tapi menjadi kejadian global.

BMKG sejumlah negara memperingatkan La Nina masih terjadi. Menurut Edvin Aldrian, pakar meteorogi dan klimatologi Badan Riset dan Inovasi Nasional serta ahli di Intergovernmental Panel on Climate Change, badan PBB, penyebab bencana hidrometeorologi adalah masuknya air hangat ke perairan Indonesia.

Akibatnya, terjadi pembentukan awan lebih banyak. Fenomena alam ini yang mendorong naiknya intensitas hujan di Indonesia yang membuat musim hujan lebih basar dari sebelumnya. “Tingginya curah hujan selanjutnya mengakibatkan banjir dan tanah longsor,” kata Edvin, 8 Maret 2022.

Curah hujan tinggi juga diduga jadi penyebab erupsi Gunung Semeru pada 2021. Bencana hidrometeorologi merembet menjadi bencana vulkanologi. Magma yang bergerak ke atas membeku di puncak gunung. Pembekuan magma membentuk kubah yang membuat tumpukan material itu bercampur dengan air hujan yang terbawa arus melalui sungai. 

Bencana-bencana hidrometeorologi itu terjadi saat Indonesia menjadi tuan rumah G20 dengan komitmennya mengatasi krisis iklim. Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta pemerintah G20 mencari cara memperoleh pembiayaan dan investasi hijau untuk mengatasinya.

Sebagai tuan rumah G20, kata Edvin, Indonesia harus bernegosiasi dengan anggota G20 untuk membahas mitigasi bencana cuaca ekstrem. Salah satunya melalui pencegahan laju deforestasi. Menurut Edvin, hutan sangat dibutuhkan dalam penyerapan karbon sehingga perlu insentif bagi siapa saja yang melindungi hutan.

Salah satu yang tengah digodok pemerintah dalam mitigasi iklim melindungi hutan adalah perdagangan karbon. Perlindungan hutan mendapatkan insentif sebagai penyerap emisi. Sebaliknya produsen emisi mendapatkan disinsentif karena merusak bumi.

Juga perhutanan sosial. Negara memberikan akses kepada masyarakat sekitar hutan mendapatkan manfaat ekonomi dari hutan dengan cara melindunginya, melalui komoditas hasil hutan bukan kayu. Dari 12,7 juta hektare lahan hutan untuk program ini realiasinya baru 4,7 juta hektare.

Menurut Chaus Uslaini, Kepala Divisi Perlindungan dan Pengembangan Wilayah Kelola Walhi, LSM, perhutanan sosial bisa menjadi strategi mengelola lahan secara berkelanjutan. “Salah satunya larang menanam sawit terutama di hutan lindung dan konservasi,” katanya. 

Dengan tata kelola lahan yang berkelanjutan, kata Chaus, bencana hidrometeorologi juga bisa terhindarkan. Untuk itu perlu mengefektifkan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), yang beranggota pemerintah daerah, LSM, akademisi, ahli iklim, yang ada di provinsi dan kabupaten/kota. Forum ini bertugas mengedukasi dan pendampingan masyarakat untuk antisipasi bencana hidrometeorologi.

Topik :