PERHIMPUNAN Dokter Hewan Indonesia (PDHI) mengusulkan pemerintah membentuk Direktorat Jenderal Kesehatan Hewan di Kementerian Pertanian. Usulan ini termaktub dalam butir terakhir dari 17 usulan yang disampaikan PDHI kepada Kementerian Pertanian secara tertulis terkait dengan upaya penanggulangan PMK.

Selama ini urusan kesehatan ada di bawah Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Orientasi pemerintah dalam swasembada daging membuat struktur Kementerian Pertanian mengutamakan produksi melalui peternakan. Sehingga pejabat yang mengisinya mayoritas ahli peternakan. 

Menurut peneliti ekonomi politik dan Indonesianis dari Australia, Jeremy Mulholland, struktur ini membuat urusan kesehatan hewan tak menjadi prioritas pemerintah. Ia menilai, kebijakan politik yang menjadi akar masalah masuknya PMK setelah Indonesia dinyatakan bebas PMK bahkan untuk ternak tanpa vaksinasi sejak 1990.

PMK menyebar melalui kontak langsung, kontak tidak langsung, bahkan lewat udara. Kerentanan ketahanan hayati (biosecurity) di Indonesia menyebabkan penyakit ini kembali mewabah. Kerentanan itu terkait kurangnya peran veteriner di Kementerian Pertanian. 

Muhammad Munawaroh, Ketua Umum PDHI, mengatakan usul memisahkan peternakan dan kesehatan hewan Kementerian Pertanian bukan saja untuk menangani wabah PMK. “Masalah kesehatan hewan tidak bisa dikecualikan dalam kesehatan manusia,” kata Munawaroh.

Apalagi penelitian terbaru menunjukkan bahwa di masa mendatang akan banyak penyakit zoonosis (penyakit yang mewabah dari hewan ke manusia) akibat krisis iklim. Munawaroh menyebutkan ada perbedaan kentara cara pemerintah menangani pandemi Covid-19 dan ketika pemerintah menangani wabah PMK pada hewan ternak.

Kedua wabah ini memang tidak bisa diperbandingkan secara setara, mengingat pandemi Covid-19 menghilangkan nyawa manusia dan terjadi secara global. Sementara PMK “hanya” menyerang hewan ternak dan terjadi dalam sekala regional. 

Tapi cara pemerintah menangani keduanya berbeda. Menurut Munawaroh, perbedaan perlakuan ini akibat struktur Kementerian Pertanian yang tak mengutamakan peran veteriner. “Karena kesehatan hewan bukan urusan wajib pemerintahan, tidak ada anggaran untuk itu,” katanya

Kasus merebaknya African Swine Flu (ASF) yang menyerang babi hutan dan Lumpy Skin Disease (LSD) yang menyerang ternak di Sumatera tahun lalu, kata Munawaroh, hingga saat ini tidak ada penanganan khusus. “Babi mati dibiarkan saja, belum ada solusi dan tidak ada penanggulangan. LSD tidak tertangani, karena tidak ada anggarannya,” katanya.

Termasuk penanggulangan PMK. Karena itu pemerintah tak kunjung menetapkan wabah PMK sebagai bencana nasional, kendati sudah menyebar ke-18 provinsi dan menginfeksi 200.000 hewan ternak. Penetapan PMK sebagai bencana nasional menuntut anggaran.

Pembentukan satuan tugas penanganan PMK dan pengawasan lalu lintas ternak yang saat ini dilakukan, kata Munawaroh, tidak berjalan seperti yang diharapkan karena tidak ada anggaran.

Dengan memisahkan urusan kesehatan hewan dari peternakan, akan memaksa pemerintah menyediakan anggaran dan membuat peta jalan penanggulangan PMK.

Selain itu, pemisahan kesehatan hewan mendorong peraturan perundangan menjadikan urusan kesehatan hewan sebagai urusan wajib pemerintah. Dampak tidak adanya aturan ini membuat tidak semua pemerintah daerah memiliki dinas peternakan atau dinas yang tugasnya terkait dengan kesehatan hewan.

Di Jakarta misalnya, dinas terkait kesehatan hewan ada di bawah Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian. Sehingga jika ada persoalan terkait kesehatan hewan, pemerintah tidak mengalokasikannya secara cukup.

Menurut Jeremy Mulholland, idealnya pejabat Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan berlatar belakang dokter hewan sehingga Menteri Pertanian bisa menangani wabah dengan perspektif veteriner.

Sekarang, peran veteriner di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, ada di eselon III dan IV, di bawah direktur jenderal dan seorang direktur. Artinya, masih tiga tingkat untuk sampai ke menteri. “Menurut saya posisi ini agak kurang berfungsi dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan di Kementan,” kata Jeremy.

Struktur birokrasi ini, kata Jeremy, yang membuat penyebaran wabah PMK sulit teratasi. Menurut dia, wabah PMK tidak bisa diatasi oleh menteri dan direktur jenderal yang kurang peka terhadap suara-suara dan saran dari para ahli veteriner.

Amandra Megarani

Alumni Institut Teknologi Bandung dan Universitas Indonesia

Topik :