SEBAGAI kota yang berada di teluk, Jakarta rentan dengan bencana iklim. Kota ini dilewati 13 jenis sungai yang bermuara di Laut Jawa. Banjir, dengan begitu, menjadi ancaman utama. Juga rob atau naiknya permukaan laut akibat penurunan muka air tanah.
Setidaknya ada empat jenis bencana iklim yang mengancam Jakarta, yaitu banjir, banjir rob, kekeringan, dan suhu ekstrem. Hasil analisis Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan dampak bencana iklim itu bisa menimpa 153 kelurahan dari 267 kelurahan dengan kategori sedang. Sebanyak sembilan kelurahan masuk kategori sangat tinggi terutama di Jakarta Selatan.
“Ada 15 kelurahan yang terdampak jenis bencana ekstrem basah, 17 kelurahan untuk jenis bencana ekstrem kering, 5 kelurahan untuk bencana rob, dan 28 kelurahan untuk bencana suhu ekstrem” kata Asep Kuswanto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jakarta, pada acara “Peningkatan Kapasitas Dalam Rangka Implementasi Pengendalian Dampak Bencana Iklim Kota-Kota di Indonesia”, Ancol, 5 Juni 2022.
Untuk memitigasinya, pemerintah Jakarta membuat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 90 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon yang Berketahanan Iklim. Ini perdana mitigasi krisis iklim pertama yang dimiliki pemerintah daerah di Indonesia.
Dalam peraturan tersebut ada target penurunan emisi Jakarta sebesar 30% dan secara ambisius sebesar 50% pada 2030. “Net Zero Emission akan dicapai pada tahun 2050,” kata Asep.
Target ini lebih jelas dibanding pemerintah pusat. Dalam dokumen penurunan emisi nationally determined contribution, pemerintah Indonesia hanya menyebut net zero emission atau nol emisi bersih dicapai pada 2060 atau lebih cepat. Target penurunan emisi sebesar 29% pada 2030 dengan usaha sendiri.
Ada dua cara mitigasi krisis iklim dan inventarisasi emisi gas rumah kaca (GRK) di Jakarta. Mitigasi penurunan emisi fokus di empat sektor, yaitu energi, limbah, pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan (AFOLU), dan industri serta penggunaan produk (IPPU). "Inventarisasi gaas rumah kaca akan dilakukan setiap tahun dengan mengumpulkan data dan informasi mengenai tingkat, status, dan kecenderungan perubahan emisi GRK pada sektor tersebut,” kata Asep.
Penekanannya menguranig sumber emisi terbesar dari transportasi. Pemerintah Jakarta akan mendorong penduduk memakai kendaraan umum melalui perluasan akses kendaraan umum.
Juga pentertiban uji emisi untuk kendaraan umum di Jakarta. Bagi mereka yang tak melakukan uji emisi kendaraan, pemerintah Jakarta tak akan memperpanjang kepemilikan surat tanda nomor kendaraan (STNK).
Selain emisi, ancaman lain pada Jakarta adalah subsidensi atau penurunan muka tanah. Subsidensi terkait dengan penggunaan air tanah yang berlebihan. Karena itu, pemerintah Jakarta juga akan mengatur penggunaan air tanah agar tak berlebihan dan menyuplai air bersih dari waduk Jatiluhur di Purwakarta.
Perluasan ruang terbuka hijau (RTH) juga akan menjadi program penting mencegah subsidensi tanah Jakarta. Asep memastikan akan ada penambahan RTH.
Gubernur JakartavAnies Baswedan mengatakan tantangan global akan menggeser pengelolaan kota ke arah berkelanjutan. Jakarta, kata dia, harus bisa menjadi kota layak huni dan tangguh dari masalah krisis iklim. “Jakarta harus bisa berkontribusi dalam mitigasi krisis iklim secara global dan nasional tanpa meniggalkan isu lingkungan,” kata Anies.
BERSAMA MELESTARIKAN BUMI
Ketika informasi makin marak, peristiwa-peristiwa tak lagi berjarak, jurnalisme kian penting untuk memberikan perspektif dan mendudukkan soal-soal. Forest Digest memproduksi berita dan analisis untuk memberikan perspektif di balik berita-berita tentang hutan dan lingkungan secara umum.
Redaksi bekerja secara voluntari karena sebagian besar adalah mahasiswa dan alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University yang bekerja di banyak profesi. Dengan visi "untuk bumi yang lestari" kami ingin mendorong pengelolaan hutan dan lingkungan yang adil dan berkelanjutan.
Dukung kami mewujudkan visi dan misi itu dengan berdonasi atau berlangganan melalui deposit Rp 50.000.
Alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University
Topik :
