BADAN Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) menargetkan bisa merehabilitasi mangrove seluas 605.812 hektare hingga 2024 di sembilan provinsi. BRGM menghitung biaya rehabilitasi mangrove seluas itu Rp 25.000 per hektare. Artinya untuk bisa merehabilitasi mangrove di sembilan provinsi itu perlu biaya Rp 26 triliun.
Sekretaris BRGM Ayu Dewi Utari mengatakan salah satu strategi percepatan rehabilitasi mangrove adalah dengan menggunakan berbagai sumber pembiayaan. Skema biaya rehabilitasi mangrove antara lain dari anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN).
"Tidak mungkin rehabilitasi mangrove diselesaikan hanya dengan anggaran pembelanjaan negara atau daerah (APBN/APBD) saja, ” ujar Ayu dalam konferensi pers Tata Kelola dan Peta Jalan Rehabilitasi Mangrove Nasional pada 3 Agustus 2022.
Ada beberapa opsi skema pembiayaan rehabilitasi mangrove selain dari APBN/APBD. Pertama skema loan atau hibah. Skema ini memanfaatkan sumber dana hibah atau pinjaman dari luar negeri. Pemerintah Indonesia akan mengajukan permintaan hibah US$ 15 juta dan pinjaman US$ 400 juta kepada Bank Dunia.
Kedua melalui skema investasi izin usaha pengelolaan mangrove untuk jasa lingkungan. Ketiga lewat skema kewajiban rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) dengan izin pinjam pakai kawasan hutan yang regulasinya sedang disiapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Keempat, skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan dana hibah sukarela dengan korporasi atau lembaga filantropi.
Saat pandemi Covid-19 2021, dana PEN disalurkan kepada masyarakat yang tinggal di sekitar ekosistem mangrove untuk menanam anakan mangrove. Masyarakat mendapatkan modal usaha mereka sehingga tak lagi merambah dan mengkonversi lahan mangrove. "Sehingga masyarakat mendukung upaya pemerintah dalam merehabilitasi mangrove," kata Ayu.
Menurut Ayu, ada sekitar 34.594 tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan percepatan rehabilitasi mangrove nasional. Pemberdayaan masyarakat menjadi sasaran utama penyaluran dana PEN dengan harapan rehabilitasi mangrove menjadi berkelanjutan. Dalam arti, masyarakat mendapatkan manfaat dari penanaman mangrove dan manfaat setelah mangrove itu tumbuh.
Ada tiga cara pemberdayaan masyarakat dalam rehabilitasi mangrove yang dirancang BRGM:
Pertama pemberdayaan yang bersifat memungkinkan. Artinya pemberdayaan masyarakat didorong menciptakan suasana yang baik agar potensi usaha mereka berkembang.
Kedua memperkuat potensi atau sumber daya masyarakat pesisir. Dana PEN yang disalurkan menjadi modal untuk masyarakat menentukan usaha mereka sendiri dengan memanfaatkan ekosisitem mangrove setelah rehabilitasi.
Ketiga melindungi. Dana PEN yang sudah bergulir mencegah masyarakat yang lemah semakin lemah. Mereka didorong mendapatkan akses terhadap pengelolaan mangrove berkelanjutan sebagai bagian dari manfaat ekosistem mangrove terhadap ekonomi masyarakat di sekitarnya.
Ketiga cara itu menjadi bagian dari "rekayasa sosial" dalam kegiatan atau proyek rehabilitasi mangrove. Pada akhirnya, rehabilitasi hutan yang berkelanjutan harus melibatkan masyarakat yang berada di sekitarnya dengan menciptakan insentif ekosistem bagi ekonomi mereka.
Menurut Ayu, rehabilitasi mangrove tanpa melibatkan masyarakat membuat restorasi tak akan berkelanjutan. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah daerah, dan dunia usaha biaya rehabilitasi mangrove juga akan bisa ditekan lebih rendah.
BERSAMA MELESTARIKAN BUMI
Ketika informasi makin marak, peristiwa-peristiwa tak lagi berjarak, jurnalisme kian penting untuk memberikan perspektif dan mendudukkan soal-soal. Forest Digest memproduksi berita dan analisis untuk memberikan perspektif di balik berita-berita tentang hutan dan lingkungan secara umum.
Redaksi bekerja secara voluntari karena sebagian besar adalah mahasiswa dan alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University yang bekerja di banyak profesi. Dengan visi "untuk bumi yang lestari" kami ingin mendorong pengelolaan hutan dan lingkungan yang adil dan berkelanjutan.
Dukung kami mewujudkan visi dan misi itu dengan berdonasi atau berlangganan melalui deposit Rp 50.000.
Alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University
Topik :
