JAKARTA menolak disebut sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Pencemaran udara Jakarta akibat kendaraan bermotor, pabrik, pembangunan infrastruktur dan minimnya ruang terbuka hijau membuat kualitas udara Ibu Kota masuk kategori paling buruk di kolong langit.

Juru Bicara Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Yogi Ikhwan menolak predikat ini. Dalam Lokakarya Pencemaran Udara di Jakarta, 2 Agustus 2022 ia mengatakan bahwa udara Jakarta memang tercemar. "Tapi menyatakan terburuk di dunia harus ada penelitian terlebih dulu,” katanya.

Pada Juni 2022, Jakarta berkali-kali menyandang predikat kota dengan kualitas udara terburuk di dunia versi aplikasi IQAir. Aplikasi ini memanfaatkan alat pemantau udara yang dipasang penduduk, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas untuk mencatat pencemaran udara Jakarta. Hasil dari alat pemantau ini bisa dikirimkan secara real time kepada aplikasi IQAir. Data-data itu kemudian diolah untuk ditampilkan, diurutkan, dan diakses pengguna secara daring. 

Menurut Yogi, untuk menentukan sebuah kota memiliki kualitas udara terburuk di dunia tidak bisa dengan hanya mengandalkan alat pemantau udara berbasis sensor. “Harus ada ilmunya sendiri. Harus diperbandingkan pula berapa banyak alat pemantau udara di sebuah kota, di mana diletakkan, cukupkah menjangkau wilayah, dan seterusnya,” kata dia. Sehingga data-data yang ditampilkan dalam aplikasi IQAir, kata dia, belum bisa dianggap akurat.

Muhammad Shidiq, Kepala Kualitas Udara di Indonesia untuk program Clean Air Catalyst tidak membantah pernyataan Yogi. Shidiq adalah peneliti World Resources Institute. Ia menjelaskan bahwa pencemaran udara merupakan salah satu hal yang paling sulit diukur. “Berbeda dengan pencemaran air atau tanah, pencemaran udara itu tidak kasat mata,” kata dia .

Shidiq menjelaskan bahwa alat pemantau kualitas udara ada dua. Pertama adalah stasiun pemantau berbasis reference grade yang mengelola data sangat kompleks, akurat, pengoperasiannya lebih rumit, namun mampu menjangkau hingga 5-10 kilometer dengan kriteria lingkungan tertentu. Harga alat ini mencapai sekitar US$80.000, sehingga kebanyakan pembelinya merupakan lembaga negara atau lembaga penelitian.

Selain itu, ada pula alat pemantau berbasis sensor (sensor grade) yang lebih murah. Harganya berkisar antara US$ 200-400 dan dijual bebas di pasar virtual.

Alat berbasis sensor itu cukup baik untuk memantau kualitas udara berbasis komunitas dan menginformasikan adanya partikel berbahaya di udara secara real-time yang berdampak pada kesehatan manusia. Alat ini juga mudah digunakan. Tapi untuk dirujuk sebagai sumber untuk data riset, peneliti masih ragu dengan akurasinya.

Untuk mengoperasikan stasiun pemantau berbasis reference grade yang menetap (fixed station) saja, ada beberapa kriteria. “Jika ada bangunan atau pohon yang lebih tinggi dari stasiun pemantau tersebut, jaraknya harus 10 kali lebih dari ukuran tinggi pohon atau bangunan tersebut,” kata Darmawan, staf Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.

Yogi Ikhwan menjelaskan bahwa Jakarta memiliki lima stasiun pemantau kualitas udara berbasis reference grade yang menetap di Bundaran HI, Kelapa Gading, Jagakarsa, Lubang Buaya dan Kebon Jeruk. Selain itu, ada pula 3 stasiun pemantau udara reference grade yang bergerak.

Stasiun yang sifatnya mobile ini biasanya digunakan untuk memantau kualitas udara saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) dan untuk investigasi bila ada pelaporan dugaan pencemaran udara berat seperti kasus debu batubara di Marunda, Jakarta Utara.

Hasil dari stasiun pemantau udara milik DKI Jakarta bisa diakses di website rendah emisi, website dinas lingkungan hidup DKI Jakarta dan website laboratorium lingkungan hidup daerah. Di Jakarta, IQAir memanfaatkan data 16 stasiun pemantau udara antara lain dari 4 dari pemerintah (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BMKG, Kedutaan Besar Amerika Serikat), 8 dari perusahaan, 1 dari organisasi nirlaba dan sisanya dari kepemilikan alat pemantau kualitas udara yang dimiliki individu. Tidak disebutkan jenis alat pemantau kualitas udara dari 16 kontributor ini.

Menurut Shidiq, untuk mengukur tingkat pencemaran udara secara akurat di Jakarta, ibu kota membutuhkan setidaknya 25 stasiun pemantau udara tingkat reference grade. Shidiq yang mengepalai program Clean Air Catalyst, program lima tahun dari US Agency for International Development (USAID) bersama World Resources Institute dan Vital Strategies, tengah mengumpulkan data-data untuk mencari solusi pencemaran udara.

Program yang sama tengah digelar di Indore, India dan Nairobi, Kenya sebagai proyek pilot untuk memperbaiki kualitas hidup manusia yang terpapar pencemaran udara.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan 99 persen penduduk bumi menghirup udara tercemar. Pencemaran udara juga menyebabkan kematian dini 7 juta penduduk bumi.

Ryan Weddle, Urban Environment Officer USAID mengutip penelitian dari University of Chicago yang menyebutkan "Indonesia berisiko memiliki usia harapan hidup lebih rendah 2,5 tahun akibat paparan udara yang tercemar," katanya. Penelitian itu juga menyebutkan bahwa usia harapan hidup di Jakarta 5,5 tahun lebih rendah jika mengukur tingkat polusi pada 2019.

Pencemaran udara lebih berbahaya bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, anak dan lansia. Pada ibu hamil, risiko bayi lahir dengan berat badan kurang dan kelahiran premature akan meningkat.

Pada anak pencemaran udara Jakarta berisiko menyebabkan kontet (stunting) dan penyakit pernafasan seperti asma meningkat dengan paparan pencemaran udara. Pada lansia, risiko penyakit kardiovaskuler, stroke, penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK) dan demensia meningkat.

Amandra Megarani

Alumni Institut Teknologi Bandung dan Universitas Indonesia

Topik :