SATU setengah bulan setelah Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (Satgas PMK) tingkat nasional, penanganan penyakit ini masih belum menjangkau ke seluruh wilayah Indonesia. Musababnya, satgas PMK dan Pejabat Otoriter Veteriner (POV) yang terbentuk lengkap baru ada di tiga provinsi: Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali.
Sebanyak sepuluh provinsi yang belum memiliki Satgas PMK dan POV yaitu Bangka Belitung, Bengkulu, DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua. Data ini belum menghitung pula satgas dan POV di tingkat kabupaten/kota.
“Ini merupakan keadaan darurat, pembentukan satgas PMK dan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta penunjukan pejabat otoritas veteriner merupakan langkah penting untuk mempercepat pengendalian wabah,” kata Wiku Adisasmito, Koordinator Tim Pakar Satgas PMK, 11 Agustus 2022.
Sejak Satgas PMK dibentuk pada akhir Juni 2022, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nasrullah sudah menyebutkan bahwa ada lebih banyak kabupaten/kota yang belum memiliki POV.
Ketiadaan POV dan Satgas PMK di tingkat provinsi dan kabupaten/kota akan menghambat pengendalian wabah. Sebab, salah satu cara menangani wabah adalah penanganan dengan terkoordinasi dari atas ke bawah dan pelaporan berjenjang yang bisa diverifikasi dari bawah ke atas.
Data infeksi PMK masih berbeda-beda di tingkat nasional. Data persebaran PMK di website BNPB berbeda dengan data persebaran di website siagapmk.id yang dikelola oleh Kementerian Pertanian. Satgas PMK data mengacu pada persebaran PMK dalam situs BNPB, tapi pada jumpa pers terakhir, Wiku justru merujuk data vaksinasi dari situs siaga PMK.
Pada 12 Agustus 2022, situs BNPB menyebutkan bahwa ada 481.932 hewan dinyatakan sakit, 9.842 dipotong bersyarat, 6.329 mati dengan vaksinasi mencapai 1.376.685 ekor. Sementara situs siagapmk.crisis-center.id, pada hari yang sama menyebutkan ada 481.952 hewan dinyatakan sakit, 9.841 dipotong bersyarat,6.331 mati dan vaksinasi mencapai 1.373.689 ekor.
Akurasi data pemerintah juga menjadi problem ketika pemerintah memberikan istilah "zero reported case". Zero reported case adalah keadaan ketika sebuah provinsi tidak melaporkan adanya kasus PMK selama satu bulan dengan dua kali pemantauan berkala. "Kawasan tersebut akan diberi kategori zona putih," kata Wiku.
Wiku menyebutkan ada enam provinsi berstatus "zero reported case", yaitu Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Bali. Wiku menjelaskan bahwa jumlah ternak sembuh di DKI Jakarta mencapai 95% dari 1.048 kasus.
Ketika satgas PMK dan POV belum terbentuk di DKI Jakarta, akurasi data menjadi pertanyaan. Apakah data ini mencerminkan kondisi lapangan yang "zero reported cases" atau data belum adanya perbaruan data karena belum terbentuknya satgas ataupun POV yang bertanggung jawab dan menjadi bagian dari rantai koordinasi berjenjang atas penanganan PMK.
BERSAMA MELESTARIKAN BUMI
Ketika informasi makin marak, peristiwa-peristiwa tak lagi berjarak, jurnalisme kian penting untuk memberikan perspektif dan mendudukkan soal-soal. Forest Digest memproduksi berita dan analisis untuk memberikan perspektif di balik berita-berita tentang hutan dan lingkungan secara umum.
Redaksi bekerja secara voluntari karena sebagian besar adalah mahasiswa dan alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University yang bekerja di banyak profesi. Dengan visi "untuk bumi yang lestari" kami ingin mendorong pengelolaan hutan dan lingkungan yang adil dan berkelanjutan.
Dukung kami mewujudkan visi dan misi itu dengan berdonasi atau berlangganan melalui deposit Rp 50.000.
Alumni Institut Teknologi Bandung dan Universitas Indonesia
Topik :
