Kabar Baru| 26 Agustus 2022

Laki-Laki Lebih Tak Peduli Krisis Iklim

Ada beda perspektif gender dalam melihat krisis iklim. Laki-laki lebih tak peduli.

PERBEDAAN dan perspektif gender ternyata berkorelasi dengan kecemasan pada krisis iklim dan pembangunan ekonomi. Semakin kaya sebuah negara, penduduknya makin banyak yang tidak peduli dengan krisis iklim. Di negara kaya, laki-laki cenderung mengabaikan atau tak merasa khawatir dengan pemanasan global.

Sebuah studi terbaru oleh Sarah Bush dan Amanda Clayton pada Mei 2022 coba menelisik pengaruh gender terhadap perspektif menghadapi krisis iklim. Bush, profesor ilmu politik di Yale University, Amerika Serikat, dan Clayton, profesor politik di Vanderbilt University, membuat survei di 10 negara di benua Amerika, Eropa, dan Afrika dan diskusi terfokus untuk mencari jawabannya.

Laki-laki, menurut temuan mereka, cenderung lebih tidak peduli pada bahaya krisis iklim. Di Amerika, misalnya, sebanyak 20% responden laki-laki tidak khawatir dengan pemanasan global dibanding perempuan yang hanya 8%.

Di Inggris angkanya sedikit turun. Kelompok responden laki-laki yang menyatakan tak peduli dengan krisis iklim sebanyak 14% dan perempuan 4%.

BACA: Apa Itu Keadilan Iklim

Perkembangan ekonomi rupanya mempengaruhi cara berpikir dan perspektif penduduknya. Ketika sebuah negara menjadi lebih kaya, penduduknya makin tak peduli dunia sedang terancam oleh perubahan iklim.

Karena itu, rasio penduduk di negara miskin dan berkembang memiliki angka kepedulian yang tinggi terhadap krisis iklim. Di luar soal mereka menghadapi dampak nyata bencana iklim, perspektif ekonomi mempengaruhi cara pandang penduduknya.

Cara pandang krisis iklim secara gender di negara miskin juga terbalik. Di Uganda, misalnya, laki-laki yang tak peduli dengan krisis iklim hanya 1,7%, sementara perempuan lebih tinggi, yakni 2,4%.

Dari hasil ini, Bush dan Clayton coba mengembangkan teori baru soal biaya dan manfaat dalam mitigasi iklim. Di tingkat negara, manfaat mitigasi krisis iklim cenderung dirasakan turun sementara biayanya menjadi naik. Di tingkat individu juga sama: para responden merasakan biaya mitigasi naik dibanding manfaatnya secara ekonomi.

Dengan perspektif seperti itu, penduduk di negara maju agaknya lebih rela mengeluarkan biaya mendorong ekonomi ketimbang mengalokasikan biaya untuk mencegah krisis iklim. Jika dilihat secara gender, perspektif ini makin meningkat pada laki-laki.

Dalam survei di sepuluh negara benua Amerika, Eropa, dan Afrika itu, Bush dan Clayton menemukan bahwa separuh laki-laki mengatakan, dibanding perempuan, mereka lebih takut kehilangan finansial dibanding cemas akan dampak krisis iklim.

Temuan ini penting untuk memetakan perspektif krisis iklim. Para ahli di PBB mengatakan bahwa mitigasi iklim 197 negara peserta Konferensi Iklim tahunan hanya mampu menurunkan 25% emisi karbon global.

Seharusnya, jika dunia hendak mencegah kenaikan suhu 1,5C pada 2030 dibanding masa praindustri 1800-1850, penurunan emisi paling tidak 45% dari produksi tahunan 53 miliar ton setara CO₂ seperti yang terjadi sekarang.

Dengan perspektif seperti temuan Bush dan Clayton itu, ada korelasi keengganan dari para pejabat negara dengan serius membuat kebijakan mitigasi iklim. Mereka lebih takut miskin ketimbang terkena bencana akibat krisis iklim.

Bahaya lain perspektif ini adalah krisis iklim akan makin menciptakan jurang ketidakadilan. Penduduk di negara maju, dengan segala fasilitas dan infrastruktur, lebih siap menghadapi bencana ketimbang mereka yang berada di negara miskin. Padahal, negara maju lebih banyak memproduksi emisi gas rumah kaca dibanding negara miskin.

BACA: Perempuan Lebih Rentan Terdampak Krisis Iklim

Emisi gas rumah kaca adalah hasil aktivitas menggerakkan ekonomi, seperti pembakaran energi, pembangunan infrastruktur, atau pembukaan hutan untuk permukiman.

Pada 2016, Cina menjadi negara dengan jumlah emisi terbanyak, yakni 10 miliar ton dengan produksi emisi per penduduk sebesar 7,38 ton setara CO₂. Sementara Amerika, meski lebih rendah, produksi emisi per kapita sebesar 15,51 ton. Bandingkan dengan Indonesia yang hanya 2,03 ton per orang per tahun.

Secara negara, Indonesia berada di posisi ke-10 negara dengan produksi emisi paling besar, yakni 500 juta ton. Tapi, secara per kapita kita jauh di bawah. Qatar adalah negara dengan produksi emisi per kapita tertinggi di dunia, 37,29 ton per tahun.

Ketimpangan ini akan makin menganga dengan perspektif dan tingkat kekhawatiran yang rendah terhadap bahaya krisis iklim. Gender krisis iklim makin mengukuhkannya. Laki-laki lebih tidak peduli krisis iklim, padahal mereka yang memproduksi emisi lebih banyak dibanding perempuan.

Topik :