DALAM “How biodiversity loss threatens food production”, perusahaan asuransi Zurich menyebut bahwa secara global pertanian bukan hanya pendorong utama hilangnya keanekaragaman hayati—melalui konversi hutan—juga sektor paling terpengaruh oleh hilangnya keanekaragaman hayati.

Pernyataan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) yang dikutip dalam artikel itu memperingatkan hilangnya keanekaragaman hayati mengancam keamanan pasokan pangan dunia serta mata pencarian jutaan orang yang bekerja di industri ini.

“Lebih sedikit keanekaragaman hayati berarti tanaman dan hewan lebih rentan terhadap hama dan penyakit,” kata Direktur Jenderal FAO José Graziano da Silva. “Maka hilangnya keanekaragaman hayati menempatkan ketahanan pangan dan gizi pada risiko.”

Makanan adalah aspek budaya yang menentukan peradaban manusia. Setiap pangan bergantung pada tanaman dan ternak. Ketika varietas tanaman lokal menghilang, kedaulatan pangan dalam ancaman. Kedaulatan pangan adalah kemampuan masyarakat mengakses pangan yang sesuai secara budaya dengan harga yang wajar.

BACA: Nilai Ekonomi Keragayaman Hayati

Kini, dengan globalisasi, pertukaran pengetahuan untuk mendorong produktivitas pertanian kian mudah. Pertukaran komoditas menjadi tak terelakkan. Di satu ini risiko peradaban, di lain sisi juga membahayakan peradaban.

Penggantian varietas tanaman lokal oleh varietas impor yang dibiakkan secara komersial akan meningkatkan ketergantungan petani pada penggunaan bahan kimia dan benih karena jenisnya tak tersedia secara lokal. Akibatnya, kekayaan petani menjadi devisa ke luar negeri dan diterima oleh pengusaha besar.

Varietas impor dan hilangnya keanekaragaman hayati membuat petani juga tak bisa bertahan secara tradisional. Para petani tradisional kalah bersaing oleh petani modern. Seperti petani di beberapa lokasi di Jawa Tengah. Mereka meninggalkan cara bercocok tanam tradisional yang sesuai dengan corak budaya dan alam mereka. Di lain sisi, daya saing produk impor mendesak hutan beralih menjadi pertanian modern.

Kasus-kasus demikian rupanya menjadi fenomena global. Meskipun ada peningkatan dalam kebijakan dan tindakan untuk melindungi keanekaragaman hayati, pelbagai indikator menunjukkan angkanya makin menurun. Di tingkat global, menurut IUCN, pada 2022 tidak satu pun 20 Target Keanekaragaman Hayati Aichi tercapai.

Kita tahu bahaya sedang mengintai akibat hilangnya keanekaragaman hayati. Masalahnya, karena bahaya tak menyangkut individu, secara personal kita menjadi tak peduli. Atau kita peduli tapi berharap ada orang lain yang bertindak dan mencegah bahaya tersebut.

Fenomena itu menunjukkan pilihan terbaik bagi masyarakat di masa depan tidak bisa menggunakan rasional individu semata. Pilihan publik itu pun bukan “penjumlahan” dari rasionalitas individu-individu. Untuk menghadapi fenomena seperti itu, kita perlu cara pandang yang berbeda. Misalnya, memakai pendekatan etika yang melampaui rasionalitas individu, yakni pendekatan keadilan. 

BACA: The Dasgupta Review Mencegah Hilangnya Keanekaragaman Hayati

Karena keadilan adalah konsep menyangkut semua orang, kita perlu peran negara. Negara tidak bisa mengejar pencapaian efisiensi ekonomi saat ini, juga harus menjamin kehidupan warga di masa depan. Untuk itu, negara perlu mengintervensi segala bentuk pemikiran atau “rezim pemikiran” dan kebijakan atau “rezim pengaturan” yang membahayakan keanekaragaman hayati itu. 

Sebab, logika individu sering kali sepadan dengan logika pasar. Ketika ada kebebasan menghasilkan komoditas monokultur yang laku di pasar, logika ini lama-lama akan menjadi “norma pasar” yang berlaku. Akibatnya segala bentuk teknologi untuk menunjang norma itu akan dipilih meski membahayakan. Misalnya, pemakaian bahan kimia yang membunuh berbagai serangga dan hewan penyerbuk tanaman yang di masa depan membahayakan umat manusia.

BACA: Mengenang Rachel Carson, Penulis Silent Spring

Logika pasar itu muncul karena asumsi manusia selalu berusaha memaksimalkan keuntungan. Maka persaingan terjadi untuk saling mengalahkan. Contohnya strategi pembangunan perdesaan yang mensyaratkan sertifikat tanah pribadi sebagai agunan modal bank. Alih-alih menjadi pemberdayaan masyarakat, strategi itu akan mengganggu hubungan sosial dan melupakan kepentingan bersama sebagai tujuan pembangunan.

Artinya, rezim pemikiran dan rezim pengaturan sangat berpengaruh terhadap turun atau naiknya keanekaragaman hayati. Ia bahkan menjadi pemicu surutnya budaya lokal. Rezim pemikiran dan pengaturan yang mengabaikannya membuat kita selalu tertinggal oleh eksploitasi dan konversi sumber daya alam yang menggerus keanekaragaman hayati. 

Tanpa menyentuh persoalan ini kita tidak akan secara radikal memiliki strategi besar dalam pelestarian keanekaragaman hayati yang menjadi problem global saat ini.

Hariadi Kartodihardjo

Guru Besar Kebijakan Kehutanan pada Fakultas Kehutanan dan Lingkungan serta fellow pada Center for Transdiciplinary and Sustainability Sciences, IPB.

Topik :