WAHAN Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi yang baru berusia 42 tahun mengkritik pembangunan yang membahayakan ketahanan pangan. Pada 17 Oktober 2022, aktivis Walhi Jakarta berunjuk rasa di depan kantor Badan Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian. Mereka mengingatkan sejumlah proyek besar dan strategis nasional berpotensi membuat ketahanan goyah.

Walhi Jakarta menyebut proyek food estate atau lumbung pangan yang akan memakan lahan 2,3 juta hektare di seluruh Indonesia. Proyek strategis nasional yang bertujuan meningkatkan ketahanan pangan, menurut mereka, justru merawankan oangan. "Pembangunan tidak boleh menghambat produksi pangan rakyat," kata Suci Fitriah Tanjung, Direktur Eksekutif WALHI DKI Jakarta.

Suci menjelaskan bahwa program food estate berpotensi mengabaikan petani kecil berbasis keluarga dan mengambil hak masyarakat adat. Menurut dia, membangun ketahanan pangan seharusnya menimbang kepentingan sosial, lingkungan, dan keberlanjutan. “Penyediaan pangan berbasis monokultur dalam skala luas terkesan mengabaikan petani kecil berbasis keluarga sebagai subjeknya,” kata dia.

Bahkan kata Suci, food estate bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan pertanian pangan berkelanjutan.

Di era krisis iklim, kata Suci, ancaman kerawanan pangan datang dari bencana iklim, seperti naiknya permukaan air laut, kekeringan, intensitas hujan, cuaca ekstrem. Petani dan nelayan akan paling terdampak oleh krisis iklim.

Invasi Rusia ke Ukraina juga jadi ancaman global lain. Ukraina menyuplai 10% gandum ke dalam rantai pasok global.

Cuaca esktrem di India dan Cina membuat kerentanan pangan meningkat dan harga pangan naik. Oleh sebab itu, Walhi mengingatkan pemerintah tidak membuat kebijakan yang meningkatkan kerentanan pangan.

The State of Food Security and Nutrition in The World tahun 2021 yang dirilis Organisasi Pangan Dunia (FAO) menyebutkan sekitar 828 juta orang kelaparan dan 3,1 miliar orang tidak mampu memenuhi pangan yang sehat.

FAO juga memprediksi jumlah angka kelaparan pada 2030 naik mencapai 670 juta orang. Angka ini jauh dari target program zero hunger.

Pada 2020, FAO juga menerbitkan laporan yang menyebut 7,6 miliar manusia mengkonsumsi 178,5 juta ton ikan, yang terdiri dari 96,4 juta ton yang berasal dari perikanan tangkap, dan 82,1 juta ton dari budidaya laut.

Di Indonesia, lebih dari 250 juta orang terus mengkonsumsi ikan setiap hari. Pada 2020, angka konsumsi ikan sebanyak 54,56 kilogram per kapita. Angka ini naik signifikan dari tahun 2015 sebanyak 41,11 kilogram per kapita.

Berbagai data tersebut menegaskan bahwa laut merupakan sumber pangan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat luas. Krisis iklim membuat pangan laut terancam.

Asmania, penduduk dari Pulau Pari yang turut dalam unjuk rasa, menyebutkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi komunitasnya akibat krisis iklim. Selain sengketa lahan, kata dia, empat tahun terakhir, para nelayan di pulau Pari kesulitan mencari ikan. “Bahkan sekarang sering tak ada tangkapan setiap melaut. Dapur kami kadang-kadang cuma bisa masak seada-adanya itu juga hasil cari di pinggir-pinggir pantai,” katanya.

Rencana pemerintah menjadikan Kepulauan Seribu menjadi Proyek Strategis Nasional untuk pariwisata membuat Asmania semakin cemas.

Dalam unjuk rasa tersebut, Walhi bersama sejumlah organisasi dan komunitas menuntut pemerintah menjalankan sistem pangan berbasis komunitas dengan prinsip keadilan ekologis yang bebas monopoli, memberikan nelayan akses kepada alat produksi dan melindungi perempuan sebagai subjek produksi pangan, petani maupun nelayan dalam kebijakan maupun pelaksanaannya.

Krisis iklim akan membuat nelayan seperti Asmania terpojok berkali-kali. Ia perempuan, hidup dari laut dan di pulau, yang rentan terdampak pertama oleh bencana iklim. Di Indonesia, Walhi mencatat 150 juta perempuan terdampak jika ketahanan pangan terganggu.

Amandra Megarani

Alumni Institut Teknologi Bandung dan Universitas Indonesia

Topik :