PERJANJIAN Paris 2015 mempopulerkan istilah dekarbonisasi. Dekarbonisasi adalah proses menghilangkan atau mengurangi emisi karbon buatan manusia untuk mencapai nol emisi. Net zero emission adalah seimbangnya jumlah emisi dengan penyerapannya sehingga tak terlepas menjadi gas rumah kaca ke atmosfer.

Dalam COP26 di Glasgow, Skotlandia, tahun lalu ada pakta negara-negara anggota PBB mencapai nol deforestasi, yakni seimbangnya penggundulan hutan dengan restorasinya. Indonesia menerjemahkan kesepakatan itu dengan membuat program FOLU net sink 2030. FOLU net sink adalah emisi negatif di sektor kehutanan dan penggunaan lahan. 

Semua program itu adalah mitigasi krisis iklim, yakni mengurangi produksi emisi gas rumah kaca untuk mencegah pemanasan global 1,5C pada 2030 dan 2C pada 2050. Tiap negara mengajukan proposal penurunan emisi kepada konferensi iklim tahunan COP untuk menggaet kolaborasi pembiayaan mencapainya.

Penyebab krisis iklim adalah pemanasan global. Pemanasan global dipicu oleh produksi emisi karbon yang menjadi gas rumah kaca di atmosfer akibat bumi tak sanggup menyerapnya. Emisi karbon adalah hasil aktivitas ekonomi manusia untuk bertahan hidup dan mencapai kemajuan.

Para ilmuwan di PBB sepakat bahwa bencana iklim yang mengancam umat manusia akan terjadi jika kenaikan suhu bumi melebihi 1,5C. Saat ini kenaikan suhu bumi sudah berada di 1,2C dan dampaknya kian terasa. Gelombang panas tanpa akhir di negara-negara belahan bumi utara hingga hujan ekstrem yang menyebabkan 1/3 dari daratan Pakistan terendam banjir. 

Krisis iklim menambah parah bencana kelaparan. Sepuluh titik pusat krisis iklim terparah adalah Afganistan, Burkina Faso, Djibouti, Guatemala, Haiti, Kenya, Madagaskar, Nigeria, Somalia dan Zimbabwe. Bagaimana Indonesia? 

Meski krisis iklim di Indonesia, belum menyentuh bencana kelaparan namun dampaknya mulai terasa dengan mulai berubahnya perubahan iklim yang tidak terdeteksi antara musim penghujan dan kemarau. Pada September 2022 ini, mestinya Indonesia memasuki puncaknya musim kemarau dengan indikator munculnya titik api (hot spot) di Kalimantan dan Sumatera.

Faktanya kemarau kali ini adalah kemarau basah yang membawa hujan. Bahkan di Kota Besi, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, sudah dua pekan terendam banjir. Krisis iklim ini, sedikit banyak mengganggu ketahanan pangan Indonesia, di tengah mahalnya harga pangan global.

Penelitian Departemen Teknik Sipil di University of Hongkong dan Southern University of Science and Technology mendeteksi hilangnya karbon tropis selama dua dekade terakhir karena penggundulan hutan yang berlebihan. Kehilangan simpanan karbon hutan tropis di seluruh dunia naik 0,97 miliar ton per tahun pada 2001-2005 menjadi 1,99 miliar ton per tahun pada 2015-2019.

Bersama dengan Brazil dan Republik Demokratik Kongo, Indonesia merupakan benteng terakhir hutan tropis yang punya peran krusial mengendalikan pemanasan global. Menurut riset Nature Conservancy di jurnal Nature Sustainability tahun 2021, gambut Indonesia, khususnya di Kalimantan dan Papua, punya konsentrasi simpanan karbon yang besar.

Juga mangrove sebagai habitat karbon biru, yang luasnya seperempat mangrove dunia. Kawasan pesisir Indonesia dan menyimpan besar cadangan karbon biru sebesar 3-5 kali dari cadangan karbon hutan daratan yang terlebat. Hutan sekunder mangrove mampu juga dinilai menyimpan karbon 54,1-182,5 ton karbon setiap hektare.

Memahami posisi dan peran Indonesia yang begitu strategis dalam pengendalian krisis iklim, wajar apabila potensi ekonomi karbon ini dimanfaatkan untuk pembangunan ekonomi hijau Indonesia melalui perdagangan karbon dan pajak karbon dengan tetap mempertahankan kelestarian hutannya.

Menurut NDC, deforestasi akumulatif yang diizinkan dalam skenario menurunkan emisi 29 persen seluas 6,8 juta hektar pada tahun 2030. Artinya, laju deforestasi yang diizinkan maksimal seluas 680.000 hektare per tahun. Pemerintah juga hendak meluaskan areal lindung di kawasan hutan. Juga restorasi dan reforestasi.

Target rehabilitasi hutan tak produktif seluas 12 juta hektare dan penanaman pohon pada areal 230.000 hektare per tahun. Sementara target restorasi rawa gambut seluas 2 juta hektare dengan asumsi keberhasilannya 90%.

Pengalaman membuktikan pada 2019-2020, pemerintah mampu menekan laju deforestasi pada angka 115.460 hektare. Angka ini jauh menurun dari deforestasi tahun 2018-2019 yang sebesar 462,46 ribu hektare. 

Dengan menyetop deforestasi terencana dan deforestasi tak terencana, program dekarbonisasi bisa sesuai harapan. Selain terus mereduksi emisi di sektor energi, penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar Indonesia.

Pramono Dwi Susetyo

Pernah bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Topik :