PERUM Bulog mengumumkan cadangan beras pemerintah (CBP) menipis. Sampai akhir Oktober 2022, CBP di Bulog hanya tersisa 670.000 ton atau separuh dari batas aman 1,2 juta ton. Apakah ini gejala krisis pangan?

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), stok padi pada akhir April 2022 sejumlah 10,2 juta ton. Saat ini Bulog telah melakukan kerja sama dengan negara lain untuk stok sebanyak 500 ribu ton beras komersial. 

Mengapa terjadi kelangkaan pangan? Krisis iklim yang melanda dunia secara global menyebabkan gelombang panas tanpa akhir di negara-negara belahan bumi utara hingga hujan ekstrem yang merendam sepertiga daratan Pakistan.

Krisis iklim menambah parah bencana kelaparan. Sepuluh titik pusat krisis iklim terparah Afghanistan, Burkina Faso, Djibouti, Guatemala, Haiti, Kenya, Madagaskar, Nigeria, Somalia dan Zwibabwe. Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) PBB mengingatkan negara-negara di dunia akan terjadi adanya krisis pangan dunia mulai 2023 akibat krisis iklim.

Krisis iklim di Indonesia dampaknya terasa dengan berubahnya pola cuaca. Tidak terdeteksi lagi batasan antara musim hujan dan kemarau. September 2022 mestinya Indonesia memasuki puncak musim kemarau dengan indikator munculnya titik api (hot spot) di Kalimantan dan Sumatera.

Faktanya, kemarau kali ini adalah kemarau basah yang membawa hujan. Di beberapa daerah seperti Kecamatan Kota Bersi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah sudah dua pekan terendam banjir. Krisis iklim ini sedikit banyak mengganggu ketahanan pangan Indonesia, di tengah mahalnya harga pangan global. 

Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Negara G20, pada Juli 2022 membahas soal krisis pangan dunia, yang diprediksi makin parah menjelang akhir 2022. Kondisi ekonomi dunia, yang masih belum sepenuhnya pulih akibat pandemi, semakin diperparah dengan invasi Rusia ke Ukraina.

Selain krisis energi, dunia juga dihadapkan pada krisis pangan terutama bagi negara-negara dengan ekonomi rentan. Dalam seminar di pertemuan G20 jalur keuangan, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan per bulan Maret 2022, harga pangan sudah melonjak hampir 13%. Dia memperkirakan harga pangan bisa melonjak hingga 20% pada akhir 2022. 

BPS mencatat harga rata-rata beras kualitas premium per Oktober 2022 mencapai Rp10.402 per kilogram atau naik 10,08% dibandingkan periode yang sama 2021. Untuk beras kualitas medium di penggilingan Rp 10.043 atau naik 11,46% dibandingkan Oktober 2021.

Tidak aneh jika inflasi beras naik. Pada Oktober 2022, inflasi beras 3,83% dengan andil terhadap total inflasi sebesar 0,12%. Sementara harga beras di pasar cenderung terus naik, meski Kementerian Pertanian menyatakan produksi beras masih aman. Benarkah?

Jika melihat data pangan nasional dari Kementerian Pertanian, Indonesia tidak perlu risau karena cadangan beras, jagung, bawang merah lebih dari cukup. Yang masih menjadi masalah adalah komoditas daging, kedelai, dan bawang putih yang masih mengandalkan impor. Sementara impor gandum dan meslin pada bulan Januari-Mei 2022 sebesar 4,36 juta ton setara US$ 1,65 miliar. 

Produksi beras nasional Januari-Desember 2022 surplus 6.107.707 ton dan tidak impor beras. Jagung surplus 7.813.515 ton sedangkan bawang merah surplus 225.019 ton. Menurut Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, puncak panen raya padi terjadi dua kali dalam setahun yakni Maret-April dan Juli-Agustus.

Saat ini penduduk Indonesia lebih dari 273 juta jiwa, nomor empat terbesar setelah Cina, India, Amerika Serikat. Menteri Yasin Limpo mengatakan tata kelola beras masih jadi masalah, terutama subsidi pupuk. Dari 24,3 juta ton pupuk yang dibutuhkan petani, pemerintah hanya mampu menyediakan pupuk bersubsidi 9,2 juta ton senilai subsidi Rp 25 triliun.

Persoalan lain sistem logistik dan distribusi, harga pokok penjualan (HPP) padi yang perlu ditinjau kembali dan intervensi teknologi baik pada on farm maupun off farm yang perlu ditingkatkan lagi. Menurut Kementerian Keuangan, secara umum anggaran ketahanan pangan meningkat sejak lima tahun terakhir, namun belum mampu mendongkrak subsidi pupuk yang dibutuhkan petani.

Anggaran ketahanan pangan

Untuk memecahkan tata kelola produksi padi dan beras dari hulu ke hilir, persoalan ketahanan pangan semestinya diperlakukan sama dengan sektor pendidikan dalam hal penyediaan anggaran oleh pemerintah. Kalau negara mampu menyediakan anggaran untuk pendidikan sebesar 20%, untuk ketahanan pangan minimal 10-15%.

Saat ini, anggaran ketahanan pangan dan sektor pertanian kurang lebih 5% per tahun dari total APBN. Menurut Presiden Sukarno sewaktu meresmikan kampus IPB tahun 1963, soal pangan adalah “soal hidup dan mati” sebuah bangsa.

Pramono Dwi Susetyo

Pernah bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Topik :