RAPAT Dewan Keamanan PBB pada 14 Februari 2023 secara khusus membahas dampak krisis iklim terhadap keamanan negara. Salah satunya ancaman hilangnya sebuah negara akibat naiknya garis pantai. Negara-negara kecil kepulauan di samudera berpotensi hilang jika permukaan laut terus naik akibat mencairnya es di kutub bumi tersebab pemanasan global.
Bogdan Aurescu, Menteri Luar Negeri Rumania yang menjadi Wakil Ketua Kelompok Studi Komisi Hukum, mengatakan bahwa krisis iklim bakal memicu kesulitan dalam penegakan hukum, khususnya ketika berkaitan dengan kenaikan muka air laut.
“Akan terjadi peningkatan persaingan atas sumber daya alam, migrasi paksa, dan perpindahan penduduk,” katanya, seperti dikutip rilis PBB. “Akibatnya negara bisa hilang. Tanah tenggelam adalah ancaman nyata hilangnya sebuah negara.”
Salah satu negara yang terancam hilang adalah Tuvalu. Negara kecil di Samudera Pasifik yang terletak antara Hawaii dan Australia itu, sudah mengumumkan siap memindahkan negara berpenduduk 11.204 jiwa itu ke ranah virtual.
Dalam COP27 di Mesir pada November tahun lalu, Menteri Kehakiman, Komunikasi, dan Luar Negeri Tuvalu, Simon Kofe mengatakan bahwa negaranya dengan terpaksa akan menjadi negara digital pertama di dunia. “Kami tak punya pilihan,” kata Kofe. “Tanah kami, laut kami, budaya kami adalah aset paling berharga. Untuk menjaga mereka aman dari bahaya, kami akan memindahkannya ke cloud.”
Simon mengatakan Tuvalu akan bergerak ke metaverse. Negara seluas 26 kilometer persegi dan titik tertingginya hanya 4,6 meter di atas permukaan laut itu tenggelam 40% ketika air laut pasang.
Dengan memindahkan sistem pemerintahan dan administrasi ke metaverse, Tuvalu berharap sistem negaranya bertahan. Simon mengatakan saat ini Tuvalu tengah berupaya membuat undang-undang status kenegaraan permanen dan batas maritim, yang terancam oleh perubahan iklim di bawah hukum internasional. “Jika kami kehilangan wilayah fisik, kami akan memiliki negara digital yang berfungsi dengan baik, dan diakui dunia sebagai perwakilan Tuvalu,” ujar Simon.
Tuvalu bukan negara pertama yang memulai proyek digitalisasi dalam metaverse. Ada Seoul, ibu kota Korea Selatan, yang menargetkan memiliki lingkungan metaverse untuk semua layanan administratifnya pada 2026.
Lalu Republik Barbados, negara kepulauan di perbatasan Laut Karibia dan Samudra Atlantik, juga sedang membangun kedutaan virtual dengan pengembangan infrastruktur untuk menyediakan layanan seperti visa elektronik dan 'teleporter' yang memungkinkan pengguna melakukan perjalanan di dunia meta.
Menurut Bogdan, untuk mencegah seseorang kehilangan kewarganegaraan karena fisik negara mereka hilangakibat krisis iklim, komunitas global harus memulai memikirkan dampak buruk krisis iklim. Menurut dia, menjaga hak-hak dasar dan identitas orang-orang yang dipaksa menetap di wilayah negara ketiga dan kepulauan adalah keharusan. “Kuncinya solidaritas global,” kata dia.
Ikuti percakapan krisis iklim di tautan ini
BERSAMA MELESTARIKAN BUMI
Ketika informasi makin marak, peristiwa-peristiwa tak lagi berjarak, jurnalisme kian penting untuk memberikan perspektif dan mendudukkan soal-soal. Forest Digest memproduksi berita dan analisis untuk memberikan perspektif di balik berita-berita tentang hutan dan lingkungan secara umum.
Redaksi bekerja secara voluntari karena sebagian besar adalah mahasiswa dan alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University yang bekerja di banyak profesi. Dengan visi "untuk bumi yang lestari" kami ingin mendorong pengelolaan hutan dan lingkungan yang adil dan berkelanjutan.
Dukung kami mewujudkan visi dan misi itu dengan berdonasi atau berlangganan melalui deposit Rp 50.000.
Alumnus Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB
Topik :
Artikel Terkait
Komentar
-
Yakin ingin menghapus komentar ini?
Salam
13 April 2023
Artikel blog yang bermanfaat terkait negara metaverse. Teknologi di era digital selalu berkembang dan bermanfaat bagi masyarakat. VR Video atau Virtual Reality video merupakan salah satu contoh teknologi yang dapat dinikmati dan dipakai di berbagai bidang.
