SIAPA punya barang dia yang berhak menjual barangnya. Prinsip itu yang menjadi dasar pemerintah Indonesia dalam mengembangkan bursa karbon. Selama ini perdagangan karbon oleh perusahaan di Indonesia dengan organisasi di luar negeri dilakukan tanpa campur tangan pemerintah, meskipun komoditas karbon yang diperjualbelikan berasal dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Istilah bursa karbon makin santer berkaitan dengan perdagangan karbon yang saat ini mulai diatur mekanisme tata kelolanya oleh pemerintah Indonesia. Secara resmi bursa karbon diatur dalam Undang-Undang Nomor 4/2023 mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Bursa karbon adalah sistem yang mengatur perdagangan karbon dan/atau catatan kepemilikan karbon di dalam dan/atau luar negeri.

Sebagai mekanisme berbasis pasar, perdagangan karbon bertujuan mengurangi emisi gas rumah kaca melalui kegiatan jual beli unit/kredit karbon sebagai komoditas yang telah diakui secara internasional. Jika ditelisik ke belakang, sebelum terbitnya Peraturan Presiden Nomor 98/2021 tentang nilai ekonomi karbon, perdagangan karbon di Indonesia sudah terjadi cukup lama secara sukarela (voluntary) serta tanpa pengaturan, pencatatan, dan otorisasi oleh negara.

Berbagai skema perdagangan karbon yang sudah ada mencakup berbagai mekanisme, seperti clean development mechanism (CDM), joint credit mechanism, dan voluntary carbon mechanism. Ke depan, semua perdagangan karbon di Indonesia akan diatur (compulsory) melalui mekanisme bursa karbon yang penyelenggaraan pasarnya harus memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Selain perizinan, OJK juga akan mengawasi segala tata kelola perusahaan yang melakukan perdagangan di bursa karbon. Kelak bursa karbon berisi informasi segala administrasi transaksi karbon di Indonesia termasuk pencatatan cadangan dan perdagangan karbon, serta jumlah dan status kepemilikan unit karbon yang diperdagangkan. Tujuannya agar perdagangan karbon di Indonesia terorganisasi dengan baik dan efisien, serta mendukung sepenuhnya target pengurangan emisi pada tahun 2030 sesuai dokumen Indonesian nationally determined contribution (NDC) sebesar 31,89% dengan upaya sendiri atau 43,20% dengan dukungan internasional.

Pemerintah Indonesia masih menyiapkan implementasi bursa karbon. Bulan depan, Juni 2023, pengembangan bursa karbon akan secara resmi di luncurkan bersamaan dengan penyempurnaan Sistem Registri Nasional (SRN) dan Rumah Karbon NFP-UNFCCC Indonesia. Bulan September, setelah OJK menyelesaikan regulasi terkait mekanisme bursa karbon, rencananya aktivitas perdagangan bursa karbon di Indonesia dimulai.

Peluncuran perdagangan bursa karbon perdana direncanakan dari hasil yang sudah diakui sebagai bagian dari result based payment (RBP) atau pembayaran berbasis hasil. Semua sistem akan berbasis elektronik dan terkoneksi antara SRN yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan sistem informasi bursa karbon untuk mempermudah keterlacakannya.

Adakah kaitannya bursa karbon dengan Bursa Efek Indonesia (BEI)? Tahun lalu, 10 November 2022, telah ada penandatanganan nota kesepahaman antara BEI dan Asosiasi  Perdagangan Karbon Indonesia (IDCTA) terkait pengembangan perdagangan karbon di Indonesia. Salah satu tujuannya terkait pengembangan infrastruktur bursa karbon agar selaras dengan aturan pemerintah serta menciptakan penyelenggaraan perdagangan karbon yang mengakomodasi kebutuhan dari industri atau pelaku pasar.

Pusat bursa karbon sesuai mandat pemerintah harus berkedudukan di Indonesia yang berkoordinasi antara kementerian/lembaga dan juga OJK. Transaksi perdagangan karbon nantinya akan masuk ke dalam sektor keuangan, khususnya di pasar modal, seperti perdagangan saham.

Saat ini pemegang bursa saham terbesar di dunia yaitu New York Stock Exchange (NYSE) dan National Association of Securities Dealers Automated Quotation System (Nasdaq) yang berbasis di Amerika Serikat. Perdagangan kredit karbon akan berbeda. Satu platform terbesar untuk perdagangan kredit karbon adalah Intercontinental Exchange (ICE) yang berbasis di Eropa, termasuk Chicago Climate Exchange (CCX) di Amerika Serikat dan China Emissions Exchange (CEEX) di Cina.

Hingga kini masih ada pro kontra terkait manfaat perdagangan karbon. Sebagian pemerhati lingkungan beranggapan perdagangan karbon justru memberikan ruang hak lebih untuk terus berpolusi bagi perusahaan. Ada juga yang berpendapat, dalam penanggulangan perubahan iklim, tujuan utama pertukaran stok karbon bisa mendorong pengurangan emisi. Termasuk juga penyaluran investasi ke teknologi dan proyek rendah karbon, yang berkontribusi pada transisi ke ekonomi rendah karbon. Selain itu, pertukaran stok karbon bisa membantu insentif pengurangan emisi dengan cara yang lebih efisien.

Apa untungnya pengembangan bursa karbon di Indonesia, khususnya bagi pengusaha di dalam negeri? Setidaknya ada dua catatan penting.

Pertama, jika selama ini penentuan harga per satuan unit karbon hanya berdasarkan kesepakatan bisnis kedua belah pihak yang memungkinkan jual beli unit karbon di bawah harga rata-rata global, dengan adanya bursa karbon penentuan harga acuan unit/karbon kredit akan mengikuti standar pasar global.

Kedua, bursa karbon dapat memberikan likuiditas ke pasar kredit karbon, sehingga memudahkan perusahaan untuk membeli dan menjual kredit dan mengelola jejak karbon mereka. Hal ini tentu membantu mengurangi biaya transaksi dan beban administrasi yang terkait dengan perdagangan karbon karena lebih mudah diakses dan efisien bagi perusahaan.

Bagaimana pengembangan infrastruktur bursa karbon agar mendukung perdagangan karbon di Indonesia terlaksana dengan baik? Bursa karbon harus menyediakan platform yang transparan dan efisien untuk membeli dan menjual kredit karbon, yang memungkinkan perusahaan mengimbangi emisi karbon mereka dengan membeli kredit dari organisasi atau proyek lain yang telah mengurangi emisi mereka.

Lima rekomendasi yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan bursa karbon di Indonesia yaitu:

• aturan dan pedoman yang jelas yang mencakup kriteria kelayakan untuk kredit karbon, standar verifikasi dan pemantauan, dan prosedur perdagangan;
• infrastruktur teknis yang kuat termasuk platform perdagangan yang aman yang dapat menangani volume transaksi yang tinggi, serta memastikan bahwa pertukaran tersebut sesuai dengan peraturan perlindungan data dan keamanan siber yang relevan;
• integritas data untuk membangun kepercayaan di pasar pertukaran karbon termasuk juga kepatuhan terhadap peraturan terkait;
• kemitraan dan kolaborasi termasuk dengan pertukaran karbon dan platform perdagangan lainnya;
• adanya insentif pasar untuk pengurangan emisi seperti investasi dalam teknologi dan proyek rendah karbon

Apakah perusahaan di Indonesia yang selama ini telah melakukan perdagangan karbon menyambut baik bursa karbon?

Kertas posisi yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 5 Mei 2023 beranggapan bahwa ada kecenderungan pelaku usaha tidak mau diatur. Sebetulnya sederhana, dalam transaksi sebuah bisnis, jika bursa karbon menjadikan bisnis lebih mudah dan menguntungkan perusahaan, tidak akan sulit transisinya. Demikian pula sebaliknya.

Hermudananto

Dosen kehutanan UGM. Sedang tugas belajar di University of Florida

Topik :