Kabar Baru| 24 Juni 2023

Kepemimpinan Transglobal Mengelola Hutan

Kepemimpinan transglobal atau transglobal leadership memandang hutan sebagai lanskap dan ekosistem. Cocok dengan multiusaha kehutanan.

DI era krisis iklim, mengelola hutan dan lingkungan kian kompleks karena ia memadukan pelbagai disiplin ilmu untuk mencegah dampak yang multisektor. Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bambang Hendroyono, pengelolaan hutan dan lingkungan yang kompleks itu memerlukan kepemimpinan transglobal atau transglobal leadership.

Apa itu transglobal leadership, menurut Bambang saat memberikan kuliah umum di Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB pada 24 Juni 2023, adalah pola kepemimpinan yang lahir akibat kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh seorang pemimpin di era global. Kepemimpinan ini terbentuk atau terbangun dari enam elemen: kecerdasan kognitif, kecerdasan moral, kecerdasan emosional, kecerdasan budaya, kecerdasan bisnis, dan global intelegensia.

Menurut Bambang, keenam kecerdasan kepemimpinan transglobal ini bisa diterapkan dalam mengelola hutan dan lingkungan yang mengintegrasikan pelbagai disiplin ilmu. Kementerian Lingkungan Hidup coba menerapkannya melalui pengelolaan hutan berbasis lanskap atau integrated landscape management.

Dengan melihat hutan sebagai sebuah lanskap, pengelolaannya pun memadukan atau mengintegrasikan pelbagai kepentingan, dengan pelbagai disiplin keilmuwan, multisektor, sehingga hutan termanfaatkan secara berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Di masa lalu, integerasi lanskap ini terwujud dalam pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan merupakan koreksi atau pemaduan dua mazhab pembangunan, yakni konservasi dan populisme ekologi. Dalam mazhab konservasi lama, pembangunan tak boleh mengusik lingkungan. Sebaliknya, populisme ekologi terlalu menitikberatkan pembangunan untuk kebutuhan ekonomi. 

Dalam buku Politik Sumber Daya Alam, Rektor IPB Arif Satria membedah dua mazhab pembangunan ini yang saling mengunci sehingga melahirkan mazhab ketiga yang disebut pembangunan berwawasan lingkungan. Pembangunan melalui eksploitasi sumber daya alam untuk mencapai pertumbuhan memiliki batas daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Konsep kepemimpinan transglobal, kata Bambang Hendroyono, memungkinkan pengelolaan hutan lebih berwawasan lingkungan yang sejalan dengan konsep konservasi baru, yakni memanfaatkan hutan dan lingkungan tanpa merusaknya.

Dalam sambutannya, Dekan Fakultas Kehutanan Nareworo Nugroho mengatakan bahwa Kongres FOReTIKA (Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Kehutanan) di Medan, Sumatera Utara, beberapa waktu lalu menyepakati mata kuliah “Forestry Update” yang setara 2 SKS untuk perguruan tinggi yang memiliki Fakultas Kehutanan.

“Forestry Update” selama 14 kali pertemuan menjadi jembatan para praktisi kehutanan dengan mahasiswa untuk memberikan wawasan pengelolaan hutan melalui kebijakan-kebijakan baru. Dengan mata kuliah ini, mahasiswa dan perguruan tinggi mendapatkan informasi terbaru pengelolaan hutan dan praktik dan kebijakan melalui regulasi-regulasi baru. Sehingga teori yang diserap para mahasiswa di ruang kuliah mendapatkan medium pengetahuan dari praktik yang sedang berlangsung di dunia kehutanan. 

Dodik Ridho Nurrochmat, Dekan Sekolah Pascasarjana IPB University, menambahkan bahwa pengelolaan hutan di era modern tak hanya memakai pendekatan keberlanjutan, melainkan juga memenuhi aspek keadilan dan kemakmuran.

Guru besar Fakultas Kehutanan IPB itu menyitir konstitusi UUD 1945 yang menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara yang dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari rumusan ini, kelestarian pengelolaan hutan untuk mencapai kemakmuran mesti berjalan secara adil.

Menurut Dodik, pengelolaan hutan yang sesuai dengan mitigasi krisis iklim adalah multiusaha kehutanan. Selama ini, kata dia, deforestasi dan konversi lahan acap diduga sebagai lemahnya penegakan hukum. “Ini jawaban orang awam,” katanya. Bagi yang paham ilmu kehutanan, jawabannya adalah nilai hutan itu sendiri.

Jika hutan hanya dipandang semata kayu, ia akan memiliki nilai yang kecil. Padahal, hutan menyimpan kekayaan tak tepermanai: air, rotan, bambu, tanaman obat, bahan pangan. Maka jika hutan hanya dipandang semata kayu yang nilainya kecil, dorongan untuk menebang dan mengonversinya ke tujuan lain menjadi besar 

Ia pernah menghitung secara kasar, nilai hutan hanya kayu hanya Rp 400 per meter persegi per tahun. Jika lahan itu diubah menjadi perkebunan atau pertanian nilainya melonjak sepuluh kali lipat. Nilainya akan melonjak lebih tinggi lagi jika diubah menjadi perumahan. Dengan hitung-hitungan ekonomi seperti itu, deforestasi menjadi tak terbendung.

Tapi dalam studi yang ia lakukan, Dodik menyebut bahwa nilai hutan menjadi paling tinggi jika ia diubah menjadi agroforestri. Di sini peran multiusaha kehutanan menjadi penting. Bentang alam yang dipandang ekosistem itu menjadi beragam penghuninya sehingga dengan sendirinya hutan menjadi multistrata, multifungsi, dan lebih kuat secara lanskap karena keanekaragaman hayati juga meningkat.

Apalagi, kini hutan menatap bisnis baru yang disebut perdagangan karbon, komoditas baru yang dihasilkan hutan. Perdagangan karbon memungkinkan hutan terjaga dan terpelihara untuk sebanyak mungkin menyerap emisi gas rumah kaca. Konsep multiusaha menaikkan nilai hutan dengan beragam komoditas sehingga memberikan manfaat ekonomi dan ekologi yang tinggi.

Paparan Dodik Nurrochmat dalam pengelolaan hutan berkelanjutan sejalan dengan konsep pengelolaan hutan melalui kepemimpinan transglobal yang ditawarkan Bambang Hendroyono. Pengelolaan berbasis lanskap tak hanya mementingkan sosial dan ekonomi, sekaligus meningkatkan nilai ekologinya.

Ikuti percakapan tentang kepemimpinan transglobal di tautan ini

Topik :