JAKARTA sedang dihembalang polusi udara yang pekat. Menuruut Presiden Joko Widodo salah satu penyebab buruknya kualitas udara di Jabodetabek adalah aktivitas industri pengguna batu bara. Akibat emisi dari batubara ini, pada 13 Agustus kemarin, indeks kualitas udara di DKI Jakarta berada di angka 156 yang berarti "tidak sehat".
“Memang terdapat beberapa faktor yang menyebabkan situasi ini. Antara lain kemarau panjang selama tiga bulan terakhir, yang menyebabkan konsentrasi polutan tinggi. Serta pembuangan emisi dari transportasi di Jabodetabek, terutama yang menggunakan batubara di sektor industri manufaktur,” tegas Jokowi dalam Rapat Terbatas mengenai Penanganan Polusi Buruk di Jabodetabek pada 14 Agustus 2023.
Presiden Jokowi lalu menginstruksikan para eksekutif memperkuat aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Namun solusi ini masuk dalam strategi jangka panjang pemerintah. “Harus ada pengawasan kepada sektor industri dan pembangkit listrik, terutama di sekitar Jabodetabek,” katanya.
Sedangkan untuk jangka pendek, Presiden meminta anak buahnya menerapkan kebijakan mengenai percepatan penerapan batas emisi, khususnya di Jabodetabek. “Juga memperbanyak Ruang Terbuka Hijau (RTH). Siapkan anggarannya,” ucapnya.
Dalam pengendalian udara ada yang disebut Euro 5 dan Euro 6. Ini merupakam standar emisi (gas buang kendaraan bermotor) yang telah ditetapkan Uni Eropa untuk meningkatkan kualitas udara negara-negara anggotanya.
Selain itu, menurut Jokowi, harus pula ada intervensi dalam pengaturan cuaca di Jabodetabek, yakni rekayasa cuaca untuk memancing curah hujan. Untuk mengurangi dampak kesehatan kepada masyarakat, Jokowi meminta pelaku usaha menerapkan sistem kerja dari rumah atau work from home untuk para karyawan.
Di samping itu, pada solusi jangka menengah, Jokowi menekankan urgensi transisi energi pada transportasi berbahan bakar fosil, ke transportasi listrik. Kementerian dan lembaga terkait diminta aktif melakukan intervensi dalam penanganan kualitas udara buruk di Jabodetabek.
Usai rapat terbatas, Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akan menerapkan kebijakan yang mendorong kendaraan bermotor bahan bakar fosil menggunakan BBM jenis Pertamax Turbo untuk mengurangi emisi karbon kendaraan bermotor.
Ia berharap kendaraan dengan mesin (CC) tinggi menggunakan bahan bakar dengan RON 98. "Misalnya, 2.400 CC harus Pertamax Turbo," kata dia.
Selain itu, Heru Budi juga menyambut baik opsi sistem kerja dari rumah atau work from home, seperti masa pandemi Covid-19, guna mengurangi kontribusi polusi udara dari kendaraan bermotor. "WFH itu 50%-50% atau 60%-40% untuk mengurangi kegiatan sehari-hari di Pemda DKI dan kami minta juga kementerian lain bisa bersama-sama melakukan WFH,” ujar Heru.
Ikuti perkembangan terbaru tentang polusi udara di tautan ini
BERSAMA MELESTARIKAN BUMI
Ketika informasi makin marak, peristiwa-peristiwa tak lagi berjarak, jurnalisme kian penting untuk memberikan perspektif dan mendudukkan soal-soal. Forest Digest memproduksi berita dan analisis untuk memberikan perspektif di balik berita-berita tentang hutan dan lingkungan secara umum.
Redaksi bekerja secara voluntari karena sebagian besar adalah mahasiswa dan alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University yang bekerja di banyak profesi. Dengan visi "untuk bumi yang lestari" kami ingin mendorong pengelolaan hutan dan lingkungan yang adil dan berkelanjutan.
Dukung kami mewujudkan visi dan misi itu dengan berdonasi atau berlangganan melalui deposit Rp 50.000.
Alumnus Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB
Topik :