SECARA resmi, pemerintah meluncurkan Bursa Karbon Indonesia pada 26 September 2023. Peserta pertama bursa karbon berbentuk efek ini akan dimulai dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara milik PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Ada 99 PLTU batu bara PLN yang siap menjadi peserta atau 86% PLTU batu bara Indonesia.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan bursa karbon akan mendukung upaya pemerintah dalam mitigasi krisis iklim. "Hasil perdagangan karbon akan diinvestasikan kembali dalam menjaga lingkungan, khususnya mengurangi emisi karbon," kata Presiden saat peresmian bursa karbon di Bursa Efek Indonesia Jakarta.
Menurut Jokowi, Indonesia punya potensi besar mengurangi emisi yang menghasilkan devisa melalui perdagangan karbon. Menurut Presiden, Indonesia menjadi satu-satunya negara dengan pengurangan emisi karbon berasal dari sektor alam. Dari perhitungan kantor presiden, setidaknya ada 1 miliar ton karbon setara CO2 yang berpotensi menjadi kredit karbon.
Jokowi menyebut data nilail perdagangan yang fantastis, yakni Rp 3.000 triliun. "Tentu ini akan menjadi kesempatan ekonomi baru bagi Indonesia," katanya.
Dengan tersedianya bursa karbon, Jokowi berhadap Indonesia bisa mencapai target pengurangan emisi, sesuai dengan dokumen kontribusi nasional yang ditetapkan atau nationally determined contribution (NDC). Dalam dokumen NDC yang diajukan ke PBB, Indonesia akan mengurangi emisi karbon sebesar 31,89% dari perkiraan emisi 2030 sebanyak 2,8 miliar ton setara CO2 dengan usaha sendiri.
Angkat itu setara dengan 915 juta ton karbon setara CO2. Jika harga karbon Indonesia rata-rata US$ 5 per ton, potensi perdagangan karbon Indonesia yang harus dikurangi senilai US$ 4,6 miliar atau Rp 70,9 triliun. Sementara biaya mengurangi emisi sebanyak itu, menurut perhitungan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, sebesar Rp 3.977 triliun.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menambahkan bahwa pendirian Bursa Karbon Indonesia merupakan momentum bersejarah Indonesia mendukung upaya pemerintah mengejar target menurunkan emisi karbon sesuai ratifikasi Perjanjian Paris 2015.
Perjanjian Paris adalah kesepakatan 197 negara di dalam Konferensi Iklim Paris ke-21 (COP21) tentang kesepakatan menurunkan emisi tiap negara. Indonesia awalnya mengajukan penurunan emisi sebesar 29% dari perkiraan produksi emisi 2030. Angka ini naik dari proposal sebelumnya sebanyak 26%, lalu naik lagi dalam COP27 di Mesir sebanyak 31,89%. Jika ada bantuan asing, targetnya lebih besar lagi, yakni 43,2%.
Dalam bursa karbon, tiap unit karbon akan diperlakukan sebagai efek sehingga bisa kembali dijual di pasar sekunder. Dalam hal PLTU, perdagangan karbon terjadi antara PLTU yang bisa menurunkan emisi dari batas yang ditetapkan pemerintah dengan PLTU yang masih memproduksi emisi di atas batas emisi. Uji coba perdagangan karbon PLTU sudah dimulai tahun lalu.
BERSAMA MELESTARIKAN BUMI
Ketika informasi makin marak, peristiwa-peristiwa tak lagi berjarak, jurnalisme kian penting untuk memberikan perspektif dan mendudukkan soal-soal. Forest Digest memproduksi berita dan analisis untuk memberikan perspektif di balik berita-berita tentang hutan dan lingkungan secara umum.
Redaksi bekerja secara voluntari karena sebagian besar adalah mahasiswa dan alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University yang bekerja di banyak profesi. Dengan visi "untuk bumi yang lestari" kami ingin mendorong pengelolaan hutan dan lingkungan yang adil dan berkelanjutan.
Dukung kami mewujudkan visi dan misi itu dengan berdonasi atau berlangganan melalui deposit Rp 50.000.
Alumnus Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB
Topik :
