HARI pertama menduduki kembali kursi Presiden Amerika Serikat, Donald Trump langsung membuat gebrakan. Ia mengeluarkan perintah eksekutif yang menyatakan bahwa Amerika Serikat keluar dari Perjanjian Paris, kesepakatan 197 negara menurunkan emisi karbon untuk mencegak pemanasan global.
Keputusan Donald Trump itu memicu kekecewaan dan kemarahan para pemimpin dunia. Apalagi, Amerika Serikat adalah penghasil emisi terbesar kedua di dunia setelah Cina.
Sejatinya, keputusan Trump menarik Amerika dari Perjanjian Paris bukan hal mengejutkan. Ia pernah melakukannya di tahun 2017, meskipun baru resmi keluar pada November 2020. Namun, di saat yang sama, Joe Biden, presiden terpilih saat itu, masuk kembali ke Paris Agreement.
Walau mundur, Amerika Serikat masih dapat berpartisipasi dalam Paris Agreement hingga Januari 2026, satu tahun setelah mereka menarik diri. Ini berarti, Amerika masih bisa mengikuti konferensi perubahan iklim COP30 di Brazil tahun ini.
COP30 tahun ini adalah acara besar, mengingat setiap negara harus mengumumkan target penurunan emisi atau Nationally Determined Contributions (NDC) terbaru mereka. Namun dengan AS menarik diri, walaupun mereka mengikuti COP30, nampaknya mereka tak berminat mengumumkan target mereka.
Keluarnya Amerika dari Perjanjian Paris juga berarti negara ini tak lagi wajib memberi laporan tahunan mengenai emisi gas rumah kaca mereka. Kurangnya transparansi akan membuat pengawasan dan pelacakan emisi karbon menjadi lebih sulit. Apalagi, Amerika adalah pengemisi karbon terbesar kedua di dunia.
Sebelumnya, di bawah pemerintahan Joe Biden, Amerika menyumbangkan dana untuk membantu negara-negara berkembang bertransisi ke energi besar dan memerangi perubahan iklim. Tampaknya, di pemerintahan Trump, mereka akan memangkas dana ini.
Keluarnya Amerika Serikat, secara tak langsung juga memprovokasi segelintir negara untuk mengikuti jejaknya, termasuk Indonesia. Dalam acara Sustainability Forum pada 31 Januari lalu, Hashim Djojohadikusumo, utusan khusus Indonesia untuk perubahan iklim dan energi, mengatakan jika Amerika saja tidak mematuhi perjanjian Internasional, mengapa Indonesia harus mematuhinya?
Apalagi, Indonesia bergantung pada bantuan keuangan dari negara-negara kaya, termasuk Amerika, untuk mengatasi perubahan iklim. Tanpa bantuan dari negara kaya, Indonesia akan kesulitan untuk memenuhi target penurunan emisinya.
Indonesia memang belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait rencana menarik diri dari Paris Agreement. Namun, semakin banyak pejabat tinggi yang mempertanyakan keikutsertaan Indonesia, sedangkan penghasil polusi besar seperti Amerika Serikat tidak ikut serta. Jika keluar, keputusan Indonesia sendiri akan banyak dipertanyakan oleh pegiat dan praktisi lingkungan.
Keluarnya Amerika dari Perjanjian Paris seakan jadi pukulan moral bagi aksi iklim global. Namun, keluarnya Amerika bukan berarti akhir dari aksi iklim. Tanpa kehadiran Amerika, upaya memerangi perubahan iklim terus berlanjut dan semakin masif.
Kendati Trump menyatakan Amerika keluar dari Perjanjian Paris, beberapa negara bagian Amerika tak sepakat dengan keputusan Trump. Sebanyak 82 wali kota, termasuk Los Angeles, Boston, New York, dan Chicago, menyatakan mereka masih mendukung dan berkomitmen terhadap Perjanjian Paris.
Ikuti percakapan tentang Perjanjian Paris di tautan ini
BERSAMA MELESTARIKAN BUMI
Ketika informasi makin marak, peristiwa-peristiwa tak lagi berjarak, jurnalisme kian penting untuk memberikan perspektif dan mendudukkan soal-soal. Forest Digest memproduksi berita dan analisis untuk memberikan perspektif di balik berita-berita tentang hutan dan lingkungan secara umum.
Redaksi bekerja secara voluntari karena sebagian besar adalah mahasiswa dan alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University yang bekerja di banyak profesi. Dengan visi "untuk bumi yang lestari" kami ingin mendorong pengelolaan hutan dan lingkungan yang adil dan berkelanjutan.
Dukung kami mewujudkan visi dan misi itu dengan berdonasi atau berlangganan melalui deposit Rp 50.000.
Alumnus Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB
Topik :
