PELATIHAN virtual perhutanan sosial bagi petani yang sudah mendapatkan izin baru saja selesai. Terdiri dari beberapa angkatan dalam dua gelombang, pelatihan ini berlangsung serentak di seluruh Indonesia karena mengerahkan balai-balai pendidikan dan pelatihan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dari Pematangsiantar hingga Pekanbaru, dari Samarinda, Bogor, hingga Makassar.

Hingga akhir pelatihan 19 Juni 2020, dari pelatihan ini telah terbentuk pendamping perhutanan sosial baru sebanyak 3.019 orang. Ini jumlah yang spektakuler karena lebih banyak dibanding pelatihan dalam pertemuan fisik.

Karena itu, pelatihan virtual ini bisa dibilang efektif dan efisien. Masa sulit pandemi yang menghalangi kita bertemu langsung bisa disiasati dengan pelatihan virtual yang hasilnya jauh lebih efektif.

Para petani hutan sosial yang menjadi peserta pelatihan berasal dari banyak daerah. Tentu saja akan memakan ongkos tak sedikit jika pelatihan dilakukan secara fisik. Para petani tidak harus meninggalkan aktivitas mereka di kebun dan hutan untuk bisa mengikuti pelatihan dan mendapat pengetahuan baru menggarap lahan mereka.

Cara ini tak akan bisa dilakukan jika mengikuti pelatihan fisik. Para petani harus meninggalkan lahannya bahkan kabupaten tempat tinggalnya setidaknya kurang lebih satu pekan. Betapa pelatihan semacam ini sangat membantu mereka untuk dapat bekerja lebih efektif dan efisien.

Program perhutanan sosial ini sudah berjalan lima tahun sehingga sudah sangat banyak masyarakat yang mendapatkan izin perhutanan sosial. Sehingga pengetahuan masyarakat, khususnya penerima izin tersebut sudah perlu untuk dikembangkan, agar kemampuan mereka dalam mengelola izin hutan tersebut semakin baik lagi dan tidak mangkrak di tengah jalan.

Pandemi menumbuhkan kreativitas. Pelatihan ini dilaksanakan mulai pada saat masa awal pandemi covid-19 pada 27-30 April, 5-9 Mei 2020, dan 12-15 Mei 2020. Sementara untuk periode kedua pada 3-6 Juni, 9-12 Juni, dan 16-19 Juni 2020. 

Pelatihan ini merupakan inisiatif Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, didukung Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat. Secara operasional, kegiatan ini merupakan duet kerjasama dua direktorat jenderal KLHK, BP2SDM dan Direktorat Jenderal Perhutanan Ssosial dan Kemitraan Lingkungan, serta didukung beberapa pihak NGO terkait perhutanan sosial serta Tenaga Ahli Menteri KLHK RI. Sementara itu para peserta merupakan penyuluh kehutanan, pendamping pemilik izin perhutanan sosial, serta petani hutan pemilik izin dari seluruh Indonesia.

Tidak hanya memakai video konferensi, pelatihan juga memaksimalkan grup WhatsApp untuk diskusi tambahan/penyokong pelatihan. Panitia, pengajar, serta peserta cepat beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang memang sudah kita pakai sehari-hari dalam bertukar informasi dan komunikasi.

Beberapa daerah yang kesulitan sinyal memang kesulitan berkomunikasi tapi tak menghalangi semangat belajar mereka. Kesulitan itu dapat diatasi dengan cukup baik oleh panitia, pengajar, serta peserta pelatihan ini. Ini menggembirakan karena berarti program perhutanan sosial diterima baik di tingkat tapak.

Pelatihan ini membuat petani seperti mendapatkan tambahan daya (charge) yang orisinil dan optimal. Sebab, tak hanya mendapatkan pengetahuan, dalam pelatihan juga ada interaksi antara petani dengan berbagai narasumber yang kompeten di atas. Sehingga pelatihan ini juga membentuk sebuah jaringan baru perhutanan sosial untuk saling bertukar pengalaman dan inovasi.

Jika memakai pelatihan fisik, tentu biayanya mahal karena akan sulit mengumpulkan pejabat eksekutif secara serentak dalam satu waktu. Petani dan pejabat bisa langsung bertukar pikiran yang bisa menjadi basis kebijakan untuk menyelesaikan problem krusial di lapangan.

Walhasil, pelatihan ini jadi harapan baru bahwa program perhutanan sosial bisa mencapai tujuannya yakni mengecilkan ketimpangan kesejahteraan antara desa dan kota.

Haqqi Annazili

Pegawai pada Balai Pendidikan dan Latihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Samarinda

Topik :