KEANEKARAGAMAN mencerminkan kebebasan. Bahasa, etnis, agama, hingga jenis mahluk hidup yang beragam-ragam bersaling-silang membentuk sebuah siklus yang saling terkait dan bergantung. Karena itu, apabila ada kondisi yang memaksa keragaman itu menjadi seragam, siklus itu menjadi tak terkendali. Kebebasan dan perlindungan oleh tiap-tiap ragam itu secara alamiah akan berangsur lemah lalu punah.

Meledaknya hama tanaman atau virus berbahaya bagi manusia merupakan akibat dari sebuah siklus keragaman yang terputus. Tanaman pertanian yang gagal berkembang bisa akibat berkurangnya serangga penyerbuk yang berperan mengubah bulir-bulir bunga menjadi bahan pangan. Karena itu, pelestarian keanekaragaman hayati menjadi kepentingan publik, kepentingan umat manusia, dan seluruh kehidupan alami di dunia. Tanpa keragaman hayati, bumi dan isinya akan berhenti berfungsi.

Kepentingan publik itu bukan sekadar penjumlahan kepentingan individu-individu. Apalagi bila kepentingan individu hanya mengikuti kemauan pasar, yang cenderung mengambil jenis-jenis tertentu dalam jumlah besar.

Masalahnya, mengapa kita, banyak negara, abai pada hilangnya keanekaragaman hayati? Dilys Roe, dkk (2019) dalam “Biodiversity loss is a development issue: A rapid review of evidence” coba menjelaskan kerusakan hayati dengan masalah pembangunan ekonomi. Sebab, sampai saat ini, ukuran kemajuan pembangunan ekonomi masih mengabaikan nilai dan manfaat alam.

Pendapatan tahunan dari sumber daya berbasis alam diperkirakan bernilai US$ 125 triliun. Menurut Roe, aktivitas manusia telah menghancurkan keragaman hayati 1.000 kali lebih cepat dari kepunahan alamiahnya. Sementara dampak negatif hilangnya keanekaragaman hayati pertama-tama menimpa orang miskin, yang menggantungkan hidupnya pada lingkungan. Hilangnya keanekaragaman hayati juga membuat bencana alam. Sementara orang miskin tak punya pilihan menghindari bencana karena sumber daya yang terbatas.

Pada saat yang sama, konservasi keanekaragaman hayati berjalan tanpa memperhitungkan kebutuhan dan pengetahuan lokal. Padahal, di mana pun, komunitas lokal menjadi pengurus utama sebagian besar keanekaragaman hayati di muka bumi. Kondisi demikian itu menyebabkan, walaupun terdapat peningkatan luas kawasan lindung sebesar 660 persen, penurunan 60 persen populasi global untuk sebagian besar kelompok hewan utama.

Roe, dkk (2019) menyebut beberapa alasan pelestarian keragaman hayati terabaikan dalam pembangunan ekonomi.

Pertama, miskomunikasi dan kesalahpahaman. Krisis keragaman hayati biasanya disajikan terbatas mengenai spesies ikonik seperti harimau, gajah, dan badak yang berpotensi punah. Itu artinya, pembangunan gagal melihat hubungan antara nasib spesies-spesies itu dengan kebutuhan hidup masyarakat miskin. Konservasi spesies langka biasanya gagal menghasilkan manfaat yang memadai bagi masyarakat miskin dan sering kali menghilangkan hak dan akses mereka terhadap pemanfaatan sumber daya alam.

Kedua, keadilan lingkungan internasional versus kedaulatan nasional. Mengelola keanekaragaman hayati umumnya dilepaskan dari masalah ketidakadilan lingkungan. Konsumsi negara-negara utara mendorong penggunaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan melalui rantai pasokan korporat internasional, yang mengakibatkan hilangnya aset lokal yang berharga di negara-negara selatan.

Ketiga, jeda waktu. Butuh waktu lama antara hilangnya keanekaragaman hayati dengan dampaknya bagi manusia maupun sistem ekologi. Hutan alam akan kehilangan kayu besar jika harimau dan hewan besar lain yang memakan buah dan tumbuhan hilang. Hutan pelan-pelan akan rusak akibat tak ada lagi penyebar biji yang membentuk struktur alamiah hutan yang bertingkat-tingkat.

Keempat, kompleksitas ditutupi oleh metrik sederhana. Keanekaragaman hayati adalah konsep kompleks dengan multiwajah yang membutuhkan pemikiran pada tingkat sistem. Sementara itu belum ada indikator yang jelas untuk mengukur hilangnya keanekaragaman hayati atau untuk mengukur keberhasilan pengelolaan kawasan konservasi. Indikator tersebut sangat diperlukan untuk mengimbangi indikator yang sudah mapan untuk pembangunan ekonomi.

Ada usaha Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatasi hilangnya keanekaragaman hayati melalui pelbagai konvensi PBB. Misalnya, konvensi di Nagoya pada 2010 dihadiri 170 negara untuk melindungi jenis flora dan fauna dunia yang terancam punah pada 2020. Namun, dalam laporan edisi ke-5 Global Biodiversity Outlook 2020, PBB menyatakan komunitas internasional gagal memenuhi target itu.

Tidak ada satu pun dari 20 target Aichi di Nagoya itu tercapai sepenuhnya. Laporan nasional tiap negara menunjukkan indikator yang berkaitan dengan penyebab utama hilangnya keanekaragaman hayati sebagian besar memburuk. Ini ironis karena laporan-laporan ittu menyatakan bahwa hampir 100 negara memasukkan nilai keanekaragaman hayati ke dalam sistem penghitungan ekonomi nasional mereka.

Chuck Palahniuk, penulis novel horor-satire, mencemooh kita dengan mengatakan, “The only biodiversity we’re going to have left is Coke versus Pepsi. We’re landscaping the whole world one stupid mistake at a time. Satu-satunya keanekaragaman hayati yang tersisa adalah Coke versus Pepsi. Kita sedang membuat lanskap seluruh dunia dengan satu kesalahan bodoh.

Asisten Sekretaris Jenderal PBB dan Sekretaris Eksekutif Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati Elizabeth Maruma Mrema menulis dalam pengantar bahwa pada umumnya negara-negara itu tak berada di jalur yang tepat mencapai Visi Keanekaragaman Hayati 2050. Mrema mengajak setiap pemimpin negara memperbarui komitmen untuk kembali pada Visi Nagoya 2010.

PBB membuat lima pedoman agar kita kembali pada visi perlindungan keanekaragaman hayati:

Pertama, mengembangkan insentif dan kapasitas tanggung jawab lingkungan dan menghilangkan insentif yang merugikan. PBB menekankan pentingnya mereformasi kebijakan sektor perikanan, pertanian, kehutanan, dan pengelolaan air dan untuk memastikan bahwa sumber daya tersedia untuk mewujudkan pemulihan dan mendukung solusi berbasis alam.

Kedua, mereformasi pengambilan keputusan sektoral dan terpisah-pisah menjadi padu untuk mendorong integrasi lintas sektor dan yurisdiksi. Mendefinisikan fitur “Transisi One Health” secara inklusif yang penting untuk perencanaan dan pengelolaan kota, infrastruktur, lanskap, bentang laut, dan sumber daya air yang terintegrasi.

Ketiga, pemerintah dan swasta menghindari kebijakan-kebijakan merusak alam lalu memantau hasilnya. Inti tujuan “Transisi One Health” adalah tindakan konservasi dengan mencegah titik kritis yang mempercepat hilangnya keanekaragaman hayati dan layanan ekosistem.

Keempat, mengelola sistem sosial dan ekologi yang tangguh dalam menghadapi ketidakpastian dan kompleksitas untuk menghasilkan keputusan yang kuat dalam berbagai skenario. Terutama relevan dengan investasi dalam “infrastruktur hijau” dan “solusi berbasis alam”, sebagai strategi mempertahankan berbagai jasa ekosistem dan membangun ketahanan dalam ekosistem dan masyarakat.

Kelima, memperkuat hukum dan kebijakan lingkungan serta implementasinya. Ini penting dalam konteks memerangi perdagangan satwa liar secara ilegal, sekaligus untuk memastikan pembangunan infrastruktur sesuai dengan penilaian lingkungan, temuan, dan rekomendasi.

Panduan tersebut pada dasarnya menegaskan pelaksanaan kebijakan berbasis kepentingan publik. Sebagaimana ahli ekonomi Milton Friedman mengatakan, “There is a reverse invisible hand: people who intend to serve only the public interest are led by an invisible hand to serve private interests which was no part of their intention.

“Ada tangan tak terlihat yang terbalik: mereka yang ingin melayani kepentingan publik dikendalikan oleh tangan tak terlihat untuk melayani kepentingan pribadi, yang bukan merupakan bagian dari niat mereka.”

Hariadi Kartodihardjo

Guru Besar Kebijakan Kehutanan pada Fakultas Kehutanan dan Lingkungan serta fellow pada Center for Transdiciplinary and Sustainability Sciences, IPB.

Topik :