Kabar Baru| 21 November 2020

Susahnya Menurunkan Polusi Jakarta

Menurunkan emisi Jakarta ibarat menegakkan benang basah. Pencapaiannya masih jauh dari target kendati sudah berjalan hampir sepuluh tahun.

UTUSAN khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengirim pendapat ahli kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mendukung gugatan 32 penduduk Jakarta agar pemerintah membenahi penanganan polusi. Persidangan sudah berjalan 16 bulan namun hakim tak kunjung memutuskan hal yang sudah jelas itu. 

Tanpa perlu menengok data-data ilmiah, polusi Jakarta bisa terasa dan terlihat. Pandemi virus corona yang menghentikan aktivitas industri dan penduduk membuat jumlah emisi yang terlepas ke udara dari pembakaran energi berkurang. Namun, udara Jakarta kembali kotor setelah pemerintah melonggarkan pembatasan sosial.

Menurut data AirVisual, sejak awal November 2020 udara Jakarta tergolong tidak sehat dengan indeks dan tidak sehat untuk kelompok sensitif dengan indeks antara 120-150. Aktivitas penduduk yang menggeliat membuat jalan raya kembali macet.

Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) Jakarta mencatat selama pembatasan sosial berskala besar pada Maret-April-Mei 2020, kualitas udara Jakarta sempat membaik namun naik kembali pada bulan April. Polusi menurun hanya bertahan selama sebulan.

Di masa normal, jalan Jakarta dipadati 17-18 juta kendaraan sehari. Dengan lebih dari 13.000 kiloliter bensin yang terbakar, jumlah emisi yang terlepas ke udara sebanyak 182 juta ton setara CO₂ (2017). Jumlah emisi ini baru bisa nol jika Jakarta memiliki 6,4 juta ton pohon trembesi—pohon terkuat menyerap emisi dengan 28,5 ton emisi setara CO₂ per tahun.

Artinya, Kota Jakarta mesti memiliki lahan seluas 22.222 hektare jika ingin menanam trembesi sebanyak itu. Luas areal itu sama dengan 33,7% luas keseluruhan wilayah ibu kota. Sementara hingga tahun lalu Jakarta baru memiliki 10% ruang terbuka hijau—sepertiga luas ruang hijau yang diwajibkan undang-undang.

Dengan penduduk 10,2 juta pada malam hari dan 20 juta pada siang, Jakarta menjadi ibu kota terbesar di dunia. Panjang jalan Jakarta yang hanya 7.000 kilometer dengan pertumbuhan ruas hanya 1% tak sanggup menampung jumlah kendaraan yang naik 5% per tahun.

Di samping polusi dari knalpot kendaraan, udara Jakarta masih dikepung polusi yang berasal dari asap pabrik batu bara dan industri. Menurut Centre for Research on Energy and Clean Air, polusi dari pembangkit listrik batu bara menyumbang polusi terbanyak ke dalam udara Jakarta. Setidaknya ada 136 fasilitas industri dengan emisi tinggi yang berada 100 kilometer dari perbatasan Jakarta.

Selain polusi kendaraan dan pembangkit, gedung-gedung di Jakarta juga belum masif melakukan mitigasi emisi. Dari target pengurangan emisi 1,5 juta ton setara CO₂, pengurangan emisi dari gedung baru 13.789 setara CO₂ hingga September 2020 atau baru 0.93%.

Aturan gedung hijau sudah berlaku sejak 2012 melalui Peraturan Gubernur Nomor 38/2012. Namun, dari ratusan gedung di ibu kota baru Menara BCA, Sampoerna Strategic Square, Sequis Life, Pacific Place, dan Gedung Waskita yang melaporkan mitigasi pengurangan emisi.

Pengurangan emisi gas rumah kaca pada gedung perkantoran meliputi pengurangan energi listrik dan konsumsi air. Konsumsi listrik akan dikurang sebanyak 3,8 Gigawatt jam pada 2030 dan air sebanyak 2,4 miliar liter. Pengurangan-pengurangan itu akan menurunkan emisi 3,37 juta ton emisi setara CO₂. Juga rencana penanaman 815.000 pohon hingga 2030. 

Dengan capaian yang kecil itu, Jakarta masih kesulitan mencapai pengurangan emisi, seperti digugat oleh penduduk Jakarta ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 16 bulan lalu.

Topik :