Kabar Baru| 23 November 2020

10 Cara Inggris Mewujudkan Pembangunan Ramah Lingkungan

Pemerintah Inggris meluncurkan 10 strategi mewujudkan pembangunan ramah lingkungan rendah karbon hingga nol emisi 2050. Dipuji meski dianggap terlalu ambisius.

PERDANA Menteri Inggris Boris Johnson menulis kolom di koran ekonomi terkemuka Financial Times pada 18 November 2020. Ia mengumumkan rencana pembangunan rendah karbon mulai tahun depan yang akan tercapai secara bertahap pada 2030 hingga 2060. 

Menurut Johnson, pembangunan rendah emisi ini sengaja ia luncurkan bulan ini di tengah pandemi virus corona. Ia mengakui Inggris masih berjuang keras keluar dari zona merah pandemi virus corona. Namun, ia optimistis, dengan sains pandemi akan mereka lalui kemudian membangun kembali ekonomi yang kolaps dengan bertumpu pada pembangunan hijau.

Berikut ini 10 rencana pembangunan rendah karbon Inggris yang disebut Johnson akan memakai investasi £12 miliar atau Rp 228 triliun dan menciptakan lapangan kerja baru sebanyak 250.000, sehingga menjadi fondasi baru bagi pertumbuhan ekonomi Inggris dalam beberapa dekade ke depan:

Pertama, menjadikan Inggris sebagai Arab Saudi angin dengan kapasitas lepas pantai yang cukup untuk memberi daya setiap rumah pada 2030.

Kedua, mengubah air menjadi energi dengan investasi hidrogen hingga £ 500 juta atau Rp 9,5 triliun.

Ketiga, meneruskan rencana membangun pembangkit tenaga nuklir baru, dari skala besar hingga reaktor modular kecil dan canggih.

Keempat, menginvestasikan lebih dari £ 2,8 miliar atau Rp 53,2 triliun untuk kendaraan listrik, membangun titik pengisian daya, dan membuat baterai tahan lama di seluruh Inggris Rata. “Ini akan memungkinkan kami untuk mengakhiri penjualan mobil dengan bensin dan diesel baru pada 2030,” kata Boris. “Namun, kami akan mengizinkan penjualan mobil dan van hibrida yang dapat menempuh jarak yang signifikan tanpa karbon yang keluar dari knalpot hingga tahun 2035.”

Kelima, memiliki transportasi umum yang lebih bersih, termasuk ribuan bus ramah lingkungan dan ratusan mil jalur sepeda baru.

Keenam, berusaha untuk mengulangi prestasi Jack Alcock dan Teddie Brown, yang mencapai penerbangan transatlantik nonstop pertama seabad yang lalu, dengan pesawat tanpa emisi. “Dan kami akan melakukan hal yang sama dengan kapal,” katanya.

Ketujuh, menginvestasikan £ 1 miliar atau Rp 19 triliun tahun depan untuk membuat rumah, sekolah, dan rumah sakit lebih hijau, dan tagihan energi lebih rendah.

Kedelapan, membangun industri baru terdepan di dunia dalam penangkapan dan penyimpanan karbon, didukung oleh investasi pemerintah senilai £ 1 miliar untuk klaster di Inggris Utara, Wales, dan Skotlandia.

Kesembilan, memanfaatkan kemampuan alam untuk menyerap karbon dengan menanam 30.000 hektare pohon setahun pada 2025 dan membangun kembali perdesaan seluas 30.000 lapangan sepak bola.

Dan kesepuluh, membuat dana inovasi energi £ 1 miliar untuk membantu mengomersialkan teknologi rendah karbon baru, seperti baterai udara cair pertama di dunia yang sedang dikembangkan di Trafford, dan menjadikan Kota London pusat global untuk keuangan hijau melalui obligasi pemerintah, pasar karbon offset.

Untuk mewujudkan rencana itu, Perdana Menteri Johnson akan membentuk gugus tugas nol emisi yang akan bekerja mewujudkan Inggris nol emisi pada 2050. Ia juga berjanji melobi negara lain dalam pertemuan Konferensi Iklim (COP-26) di Glasgow tahun depan.

“Sepuluh rencana kami ini,” kata dia, “Bisa dapat menjadi kerangka global mewujudkan emisi nol bersih dengan cara yang menciptakan lapangan kerja dan mempertahankan gaya hidup kita.”

Analis iklim Carbon Brief, Simon Evans, menilai 10 rencana Boris Johson itu terlalu ambisius. Ia menilai bujet Rp 228 triliun sulit terlalu kecil untuk mewujudkan Inggris nol emisi pada 2050. “Jik seluruh anggaran ditambahkan,” kata Evans di Twitter, “Langkah-langkah baru tersebut hanya akan menutup 55% dari kesenjangan untuk memenuhi anggaran karbon Inggris, bahkan sebelum memikirkan tentang ambisi nol bersih.”

Meski begitu, 10 poin menuju nol emisi Inggris layak ditiru negara lain karena menjadi pijakan pembangunan hijau setelah pandemi. Indonesia juga bertekad membangun ekonomi rendah karbon dengan penurunan 27,3% pada 2024. Namun, UU Cipta Kerja akan menyulitkan pemerintah mewujudkannya.

Topik :