MARET 2016. Saya datang ke kampung adat Ratenggaro di Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Saya bertemu Anjar, anak laki-laki 4 tahun. Memakai kaos putih, ia berdesakan dengan anak lain ketika kami berfoto. 

Desember 2020, saya datang lagi ke desa ini. Anak-anak yang dulu berfoto sudah besar. Juga Anjar. Ia semringah menunjuk dirinya sendiri di foto yang saya perlihatkan di telepon seluler. Ia kini kelas 5 SD. Tak malu-malu lagi berbicara dengan orang asing.

Ketika saya mendatangi salah satu rumah adat, Anjar menguping pembicaraan kami—saya dengan Kepala Desa Desa Maliti Bondo Ate, Ketua Kelompok Renne, dan para staf Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Benain Noelmina. Kami membicarakan soal evaluasi penanaman mangrove di pantai Sumba.

Kampung Ratenggaro terkenal karena desa adatnya yang memegang tradisi. Juga pantainya yang eksotis. Untuk mencapai kampung ini kita harus menyewa kendaraan untuk perjalanan 56 kilometer dari bandar udara Tambolaka, ibu kota Sumba Barat Daya.

Kampung ini hanya 200 meter dari pesisir, lebih tinggi 7 meter dari air laut, dengan tebing curam hingga 90 derajat. Di Pesisir Sumba ada 10 kampung adat, yang masih memegang tradisi turun temurun. Di sini ada sekitar 304 kuburan batu suku Garo yang dibangun pada 4.500 tahun lalu. “Di sana ada kampung Wainyapu,” kata Paulinus Kabunggul, 48 tahun, menunjuk ke desa sebelah. Ia Ketua Kelompok Renne.

Dalam Bahasa Pawungo, renne adalah mangrove. Baik di Ratenggaro atau Wainyapu, rumah panggung penduduk beratap jerami dengan menara tertinggi mencapai 30 meter. Menurut Paulinus, Kelompok Renne beranggotakan 27 orang laki-laki berusia 20-60 tahun. Mereka membentuk kelompok karena syarat mendapat bantuan pemerintah lewat program Pemulihan Ekonomi Nasional di masa pandemi covid ini.

Matius Ra Katoda, Kepala Desa Maliti Bondo Ate, menambahkan bahwa mayoritas penduduk di sini adalah petani dan pekebun, kadang-kadang mencari ikan ke laut. Ladang mereka tidak jauh dari kampung. Penduduk menanaminya dengan jagung, ubi kayu, dan sayur-sayuran.

Meski anggota kelompok laki-laki, kata Paulinus, perempuan bertugas mencari bibit, menanam, dan menyulam mangrove. Mereka mengambil bibit dari Desa Waikaninyo, yang jaraknya lumayan jauh. Kelompok Renne sudah menanam mangrove seluas 5 hektare pada Oktober lalu.

Lokasi penanaman mangrove berjarak 500 meter dari kampung. Para petani menyambut kami. Rupanya ada yang berubah sekarang. Tak hanya kampung kini menginduk ke desa baru, penduduk terlihat lebih terbuka kepada tamu. Enam tahun lalu, mereka cenderung tertutup dan menghindar bicara dengan orang asing.

Kehidupan kampung juga berubah. Tak ada lagi ternak di kolong rumah. Di depan jalan kecil menuju kampung ada portal dan pos wisata. Masyarakat memungut biaya dan parkir sepeda motor dan mobil. Menurut Kepala Desa, pos baru dibangun tahun 2019.

Di Kampung Ratenggaro juga sudah tersedia tempat sampah. Penduduk sedang membangun dua kamar kecil di belakang kampung untuk wisatawan. Perubahan-perubahan ini, menurut kepala desa, adalah tuntutan Ratenggaro sebagai desa wisata.

Kepala Desa Matius bercerita bahwa kini banyak penduduk ingin menyekolahkan anak hingga kuliah. Seperti Paulinus yang baru saja menyaksikan anaknya diwisuda. “Kami ingin sekali mengembangkan wisata agar ada penghasilan tambahan,” katanya.

Rumah di kampung adat Ratenggaro, Sumba Barat Daya (Foto: Swary Utami Dewi)

Karena itu, menurut Paulinus, penanaman mangrove bantuan PEN membuat penduduk berharap bisa mengembangkannya jadi wisata, selain wisata kampung adat. Mereka kini paham fungsi-fungsi mangrove sebagai pelindung kampung dari abrasi maupun sumber pangan dan ekonomi.

Semoga saat saya kembali nanti, mangrove yang baru ditanam penduduk Ratenggaro tumbuh sehat. Juga bertemu Anjar yang berkuliah dan menyongsong wisuda.

Swary Utami Dewi

Board Kawal Borneo Community Foundation dan anggota The Climate Reality Leaders of Indonesia.

Topik :