-
Surat dari Darmaga|27 Mei 2024
Koruptor Dihukum Sekaligus Ditumbuhkan
Mencegah korupsi dimulai dari mencegah kepentingan politik berlebihan. Beberapa temuan studi.
-
Surat dari Darmaga|20 Mei 2024
Pembusukan dan Reproduksi Institusional
Pembusukan institusional melahirkan ketimpangan. Apa itu?
-
Surat dari Darmaga|13 Mei 2024
Matinya Kepakaran di Era Banjir Pengetahuan
Para pakar tak lagi dibutuhkan. Setiap orang bisa memperoleh pengetahuan instan: mengerikan.
-
Surat dari Darmaga|06 Mei 2024
Apa Itu Politik Keberlanjutan
Apa itu politik keberlanjutan? Bisakah pembangunan berkelanjutan terwujud di Indonesia?
-
Surat dari Darmaga|29 April 2024
Peran Akademisi untuk Perbaikan Kebijakan Publik
Kebijakan publik acap tak sejalan dengan problem nyata di publik. Perlu akademisi yang berpihak.
-
Surat dari Darmaga|22 April 2024
Nglomproh, Sebagai Modal Sosial Masyarakat yang Menghilang
Banyak tradisi masyarakat yang menjadi modal sosial kini hilang. Salah satunya "nglomproh"
-
Surat dari Darmaga|15 April 2024
Kualitas Pendidikan dan Beban Administrasi Dosen
Kualitas pendidikan Indonesia hanya setingkat di atas Filipina. Beban administrasi para guru dan dosen.
-
Surat dari Darmaga|01 April 2024
Akankah Kabinet Mendatang Bebas Korupsi?
Komposisi kabinet pemerintahan mendatang mencerminkan apakah disusun menghapus korupsi. Tapi apa itu korupsi?
-
Surat dari Darmaga|25 Maret 2024
Orientasi Baru Pembangunan Berkelanjutan
Pembangunan perlu punya orientasi baru. Pembangunan berkelanjutan tak semata memakai kata "green".
-
Surat dari Darmaga|18 Maret 2024
Tanggung Jawab dan Pilihan Kaum Intelektual
Kaum intelektual punya pilihan: membangkang atau tunduk pada kekuasaan yang lalim.
-
Surat dari Darmaga|11 Maret 2024
Keluar dari Jebakan Pembangunan yang Timpang
Pembangunan ekstraktif melahirkan ketimpangan. Apa yang harus kita pahami?
-
Surat dari Darmaga|04 Maret 2024
Ekologi Politik Pelestarian Kehati
Kebijakan pelestarian keragaman hayati perlu dihubungkan dengan kondisi tata kelola sumber daya alam. Mengapa?
-
Surat dari Darmaga|26 Februari 2024
Agenda Menghadirkan Peran Negara
Istilah negara hadir di tengah masyarakat sangat populer. Bagaimana mewujudkannya?
-
Surat dari Darmaga|19 Februari 2024
Free Riders dan Pendidikan Individualis
Apa itu free riders? Mereka ada di sekitar kita.
-
Surat dari Darmaga|12 Februari 2024
Kekuasaan dan Kebebasan Berpendapat
Kebebasan berpendapat adalah esensi demokrasi. Bagaimana kekuasaan memperlakukannya?
-
Surat dari Darmaga|29 Januari 2024
Korupsi Politik Pemanfaatan Sumber Daya Alam
Pemanfaatan sumber daya alam terkait dengan korupsi politik. Apa itu?
-
Surat dari Darmaga|15 Januari 2024
Moral dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam
Pengelolaan sumber daya alam sangat terkait dengan moral dan etika. Kata Gandhi, bumi cukup menopang kebutuhan kita, tapi tak akan sanggup memenuhi keserakahan manusia.
-
Surat dari Darmaga|08 Januari 2024
Jika Kepentingan Politik Mengendalikan Pegawai Negeri
Pegawai negeri bisa membelot dari perintah atasan atau aturan. Politik di kalangan ASN.
-
Surat dari Darmaga|25 Desember 2023
Pembangunanisme dalam Cengkeraman Oligarki
Sistem politik yang mahal membuka celah penguasaan oligarki dalam rantai ekonomi. Pembangunanisme yang meresahkan perlindungan lingkungan.
-
Surat dari Darmaga|18 Desember 2023
Hiperrealitas Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan
Pengelolaan sumber daya alam perlu cara baru memandang realitas. Berangkat dari ata kelola.
-
Surat dari Darmaga|11 Desember 2023
Keadilan dalam Kebenaran Ilmiah
Kebenaran ilmiah versus hukum. Mana yang lebih adil?
-
Surat dari Darmaga|04 Desember 2023
Keadilan Iklim: Keluar dari Jebakan Greenwashing
Gagasan keadilan iklim mencegah greenwashing. Apa itu?
-
Surat dari Darmaga|27 November 2023
Apakah Hutan Itu Barang Publik?
Hutan menciptakan oksigen yang menjadi kebutuhan bernapas tiap orang. Karena itu kita jadi free riders.
-
Surat dari Darmaga|20 November 2023
Perihal Dalil Ilmiah dalam Regulasi vs Kenyataan
Kita membuat dalil lalu membuat regulasi. Kenyataan lapangan acap dilupakan.
-
Surat dari Darmaga|13 November 2023
Etika di Perguruan Tinggi: Bisakah Mendorong Pembangunan Berkelanjutan?
Indonesia menghadapi problem pembangunan berkelanjutan. Bisakah etika perguruan tinggi memperbaikinya?
-
Surat dari Darmaga|30 Oktober 2023
Jati Diri Kaum Akademik
Para ilmuwan menerbitkan riset pertanian dan masyarakat adat di jurnal ilmiah bahasa asing. Makin jauh sebagai problem solving.
-
Surat dari Darmaga|23 Oktober 2023
Lingkungan Berkelanjutan: Tergantung Integritas Pemimpin
Kita ingin pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Syaratnya: punya pemimpin berintegritas.
-
Surat dari Darmaga|16 Oktober 2023
Integritas Perguruan Tinggi Kita: Sejauh Apa?
Prinsip dasar pendidikan tinggi adalah keadilan. Sudah tercapai?
-
Surat dari Darmaga|09 Oktober 2023
Perspektif Filsafat Melihat Kemiskinan
Mengurangi kemiskinan mesti berangkat dari tinjauan filsafat agar perspektifnya ajek. Seperti apa?
-
Surat dari Darmaga|25 September 2023
Filsafat Sains untuk Pertanian Berkeadilan
Filsafat sains penting untuk menopang pertanian berkelanjutan. Seperti apa?
-
Surat dari Darmaga|18 September 2023
Problem Kayu Sebagai Bahan Baku Energi Terbarukan
Kayu bisa menjadi sumber energi terbarukan. Tapi harganya masih kalah oleh batu bara.
-
Surat dari Darmaga|11 September 2023
Problem Tata Kelola Pertambangan Batu Bara
Tata kelola tambang batu bara sama bermasalahnya dengan tata kelola hutan produksi. Tak cukup hanya memakai analisis untung-rugi secara ekonomi.
-
Surat dari Darmaga|04 September 2023
Kebijakan Anggaran dalam Kebijakan Publik
Inovasi dalam kebijakan publik. Acap dianggap salah prosedur karena tak sesuai tolok ukur administrasi dan keuangan.
-
Surat dari Darmaga|21 Agustus 2023
Reformasi Hukum Pengelolaan Agraria dan Sumber Daya Alam
Pengelolaan agraria dan sumber daya alam tak adil dan timpang. Apa solusinya?
-
Surat dari Darmaga|07 Agustus 2023
Hambatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Lestari
Pencegahan korupsi dalam tata kelola pengelolaan sumber daya alam lestari. Hambatan utama keberlanjutan.
-
Surat dari Darmaga|31 Juli 2023
Cara Efektif Mencegah Korupsi
Korupsi di Indonesia kian menjadi kejahatan yang normal. Perlu cara efektif mencegahnya.
-
Surat dari Darmaga|24 Juli 2023
Politik Pengetahuan dalam Mitigasi Krisis Iklim
Politik pengetahuan perlu dirumuskan agar mitigasi krisis iklim berjalan dalam wadah keadilan sosial. Bagaimana merumuskannya?
-
Surat dari Darmaga|17 Juli 2023
Pembaruan Konsep Kelestarian
Konsep kelestarian terbukti tak membuat pengelolaan hutan lestari. Perlu telaah trandisiplin.
-
Surat dari Darmaga|10 Juli 2023
Ketimpangan Regulasi dan Implementasinya
Kebijakan publik bisa berbeda ketika diterapkan. Di negara ketiga umum terjadi kondisi “prismatik”.
-
Surat dari Darmaga|03 Juli 2023
Belajar Ilmu Kehutanan Kekinian
Materi kuliah di Fakultas Kehutanan acap ketinggalan. Ilmu kelestarian mesti memasukkan aspek politik dan tata kelola.
-
Surat dari Darmaga|26 Juni 2023
Biaya Transaksi dalam Konsesi Hutan Alam
Dalam pengusahaan konsesi hutan alam ada biaya transaksi. Akibat tak transparan.
-
Surat dari Darmaga|19 Juni 2023
Aspek Politik Perdagangan Karbon
Perdagangan karbon itu kebijakan bagus. Tapi ada syaratnya.
-
Surat dari Darmaga|12 Juni 2023
Transformasi Politik Melestarikan Hutan
Mengelola hutan lestari perlu transformasi politik. Seperti apa?
-
Surat dari Darmaga|05 Juni 2023
Inovasi Kebijakan Restorasi Ekosistem
Kebijakan restorasi ekosistem berupa diskresi. Apa kabar setelah 20 tahun?
-
Surat dari Darmaga|29 Mei 2023
Tantangan Multiusaha Hutan Produksi
Bisakah multiusaha menjadi solusi mengelola hutan produksi secara lestari? Ada banyak masalahnya.
-
Surat dari Darmaga|22 Mei 2023
Pilihan Rasional Mengelola Hutan
Mengapa pengelolaan hutan produksi tak lestari? Akibat pilihan rasional.
-
Surat dari Darmaga|15 Mei 2023
Inovasi Kebijakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Keberlanjutan rehabilitasi hutan dan lahan tak semata ditopang faktor teknis. Modal sosial lebih menentukan.
-
Surat dari Darmaga|08 Mei 2023
Kebijakan Kehutanan yang Adil dan Berpihak
Kebijakan kehutanan cenderung berpihak kepada usaha besar. Bagaimana agar adil?
-
Surat dari Darmaga|01 Mei 2023
Pelajaran dari Konsesi Hutan Alam Produksi
Mengapa pengelolaan hutan alam produksi tak lestari? Ini sebab-sebabnya.
-
Surat dari Darmaga|17 April 2023
Mengapa Kebijakan Kehutanan Harus Multidisiplin
Kebijakan mengelola hutan perlu multidisiplin. Apa saja?Â
-
Surat dari Darmaga|10 April 2023
Riset Masalah Tersembunyi Kebijakan Publik
Ada masalah ada gejala. Peneliti dan pembuat kebijakan publik harus mengenali keduanya.
-
Surat dari Darmaga|03 April 2023
Dari Mana Menata Organisasi Perhutani
Menata Perhutani perlu mesti dimulai dari hal paling mendasar: paradigma dan cara berpikir. Â
-
Kabar Baru|28 Maret 2023
Integrasi Pengelolaan Hutan dan Lingkungan yang Ideal
Integrasi perlu melihat kondisi dan lokasi. Apalagi dalam pengelolaan hutan.
-
Surat dari Darmaga|27 Maret 2023
Efektivitas Sentralisasi Pengelolaan Hutan
Indonesia kembali memasuki sentralisasi pengelolaan hutan. Efektifkah?
-
Surat dari Darmaga|13 Maret 2023
Pemikiran Kelompok dalam Pengambilan Keputusan
Mengapa sekelompok orang pintar bisa membuat keputusan salah? Gejala dan bias groupthink.
-
Surat dari Darmaga|13 Februari 2023
Korupsi dan Kerusakan Lingkungan Hidup
Ada korelasi antara indeks korupsi dan kerusakan lingkungan hidup. Melemah menjelang tahun politik.
-
Surat dari Darmaga|02 Januari 2023
Refleksi Akhir Tahun KLHK
KLHK perlu transformasi inovasi dan kepemimpinan. Empat catatan 2022.
-
Surat dari Darmaga|26 Desember 2022
Kepentingan Politik pada Birokrasi
Mengapa birokrasi tak merespons studi-studi mendalam tentang kebijakan publik? Tekanan dan kepentingan politik.
-
Surat dari Darmaga|19 Desember 2022
Hambatan Pengakuan Masyarakat Adat
Pengakuan masyarakat adat terbentur absesnya integrasi fungsi lembaga pemerintah. Mengapa?
-
Surat dari Darmaga|12 Desember 2022
Kerugian Perekonomian Negara dalam Korupsi
Kerugian perekonomian negara akibat korupsi bisa dihitung meski perkiraan.
-
Surat dari Darmaga|05 Desember 2022
Hegemoni Menanam Pohon
Menanam pohon bisa menjadi greenwashing. Jika ia tak berkelanjutan.
-
Surat dari Darmaga|21 November 2022
Krisis Institusional Lembaga Negara
Ada solusi-solusi pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Krisis institusional berpengaruh besar.
-
Surat dari Darmaga|14 November 2022
6 Catatan Revisi UU Cipta Kerja
Pemerintah mulai membahas revisi UU Cipta Kerja. Apa yang terabaikan?
-
Surat dari Darmaga|07 November 2022
Saran dan Catatan Percepatan Reforma Agraria
Pemerintah sedang membahas revisi Peraturan Presiden 86/2018 tentang reforma agraria. Apa yang salah?
-
Surat dari Darmaga|31 Oktober 2022
Kebebasan Akademik dan Kriminalisasi Peneliti
Kebebasan akademik sangat penting. Termasuk debat informasi, hasil, kesimpulan, dan metodologi sebuah studi.
-
Surat dari Darmaga|24 Oktober 2022
Navigasi “Masalah Jahat†Pengelolaan Hutan
Problem pengelolaan hutan tak berubah. Celakanya kita masih memakai pola pikir yang sama.
-
Surat dari Darmaga|17 Oktober 2022
Penentu Keberlanjutan Perhutanan Sosial
Perhutanan sosial terbukti memberikan manfaat bagi petani dan lingkungan. Perlu dicari penentu keberlanjutannya.
-
Surat dari Darmaga|10 Oktober 2022
Belenggu “Tupoksiâ€
Birokrasi dan tupoksi acap membuat kebijakan berjalan lambat atau malah melenceng. Kenapa?
-
Surat dari Darmaga|03 Oktober 2022
Hubungan Sains dan Politik Kebijakan Publik
Politik kebijakan acap menjadi penentu sebuah regulasi yang mengatur hajat orang banyak. Di mana posisi sains? Â
-
Surat dari Darmaga|26 September 2022
Ilmuwan Tidak Boleh Netral
Benarkah ilmuwan harus netral? Mari kita uji.
-
Surat dari Darmaga|19 September 2022
Ekopedagogi dan Krisis Pendidikan Lingkungan
Di tengah laju kerusakan alam kita perlu ekopedagogi dalam pendidikan lingkungan. Apa itu?
-
Surat dari Darmaga|12 September 2022
Pertanian dan Hilangnya Keanekaragaman Hayati
Pertanian membahayakan keanekaragaman hayati. Hilangnya keanekaragaman hayati juga membahayakan pertanian.
-
Surat dari Darmaga|05 September 2022
Sengkarut Pengakuan Masyarakat Adat
Mengapa pengakuan masyarakat adat mesti melalui Perda? Argumen rapuh.
-
Surat dari Darmaga|29 Agustus 2022
Bisakah KHDPK Jadi Solusi Kelola Hutan Jawa
Bisakah KHDPK menjadi solusi pengelolaan hutan Jawa? Perlu pengelolaan kepentingan.
-
Surat dari Darmaga|22 Agustus 2022
Nilai Ekonomi Keanekaragaman Hayati
Keanekaragaman hayati absen dalam nilai ekonomi pembangunan. Seharusnya bisa jadi pengurang PDB.
-
Surat dari Darmaga|15 Agustus 2022
Konsep Mencegah Korupsi Sektor Pertanian
Korupsi sektor pertanian melibatkan aktor-aktor politik. Perlu konsep jelas jenis korupsi yang masih abstrak.
-
Surat dari Darmaga|08 Agustus 2022
Aksi Bersama: Sebuah Anjuran Bagi LSM Lingkungan
LSM lingkungan punya tantangan berbeda meski situasinya mirip akhir 1990-an. Perlu konsolidasi dan aksi bersama.
-
Surat dari Darmaga|01 Agustus 2022
Pendidikan Antikorupsi dalam Undang-undang
Undang-undang pendidikan tinggi tak mewajibkan pendidikan antikorupsi. Seharusnya universitas mencabut gelar alumninya yang terbukti korupsi.
-
Surat dari Darmaga|25 Juli 2022
Mengapa Sebuah Kebijakan Publik Gagal?
Kebijakan publik acap gagal hanya dengan aturan mencegah korupsi. Ada faktor paling penting.
-
Surat dari Darmaga|18 Juli 2022
Peran Kritis Universitas dalam Pembangunan
Universitas harus punya peran dalam pembangunan. Pembangunan yang mana?
-
Surat dari Darmaga|11 Juli 2022
Agar KHDPK Sukses Melindungi Hutan Jawa
Kelembagaan KHDPK perlu inovasi sosial, jika benar ingin jadi solusi pengelolaan hutan Jawa. Apa saja?
-
Surat dari Darmaga|04 Juli 2022
Distorsi Komunikasi Kebijakan Publik
Dalam sebuah kebijakan biasanya diiringi desas-desus. Perlu strategi komunikasi publik yang efektif.
-
Surat dari Darmaga|27 Juni 2022
Harga Pengorbanan Masyarakat Adat
Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan hutan adat bukan hutan negara. Tapi pembangunan terus menggusur mereka.
-
Surat dari Darmaga|20 Juni 2022
Modal Sosial Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Di masa krisis iklim, pemulihan hutan jadi program andalan. Resep dan contoh rehabilitasi hutan dan lahan yang berhasil.
-
Surat dari Darmaga|13 Juni 2022
Belenggu Birokrasi dan Ego Sektoral
Birokrasi seperti raksasa tambun: terlihat kuat, seram, tapi lamban. Salah satu problemnya “ego sektoralâ€.
-
Surat dari Darmaga|06 Juni 2022
Reforma Agraria dan Legalitas Wilayah Adat
Reforma agraria berpijak pada proses yang timpang. Masyarakat adat selalu tersisih dibanding izin usaha besar.
-
Surat dari Darmaga|30 Mei 2022
Manfaat Riset Holosentrik
Antara riset teknosentrik dan riset holosentrik, mana lebih baik?
-
Surat dari Darmaga|23 Mei 2022
Cara Menyelesaikan Tumpang-Tindih Perkebunan di Kawasan Hutan
Problem menahun yang tak kunjung beres: tumpang-tindih usaha perkebunan di kawasan hutan. Saran cara menyelesaikannya.
-
Surat dari Darmaga|16 Mei 2022
KHDPK: Kebijakan untuk Reformasi Perhutani
Benarkah kebijakan KHDPK untuk mereformasi Perhutani? Ada beberapa syarat agar keinginan itu sesuai dengan tujuan.
-
Kabar Baru|15 Mei 2022
Paradoks Perusahaan Perkebunan dan Industri Ekstraktif
Resensi Plantation Life: perusahaan perkebunan mengklaim bisa memberikan kesejahteraan. Di sisi lain, mereka membunuh ekonomi kerakyatan.
-
Surat dari Darmaga|09 Mei 2022
Reformasi Birokrasi: 7 Masalah dan Solusinya
Birokrasi hadir karena ada kebutuhan masyarakat. Reformasi birokrasi terhambat masalah struktural.
-
Surat dari Darmaga|25 April 2022
Jika Ilmu Berbahaya Bagi Lingkungan
Ilmu pengetahuan bisa bermanfaat, juga berbahaya bagi lingkungan. Apa pendorongnya?
-
Surat dari Darmaga|18 April 2022
Ekologi Politik bagi Masyarakat Sipil
Ekologi politik menjadi alat bantu mengurai penyebab kerusakaan sumber daya alam. Bencana lingkungan terjadi karena problem politik. Â
-
Surat dari Darmaga|11 April 2022
Etika Keuangan Berkelanjutan
Sudah lama ada gagasan keuangan berkelanjutan. Tapi bank di Indonesia masih menyalurkan kredit untuk bisnis merusak lingkungan. Apa yang salah?
-
Buku|April-Juni 2022
Antropologi Ekstraksi Sumber Daya Alam
Antropologi penting untuk mengurai ekstraksi sumber daya alam agar kita bisa komprehensif melihatnya.
-
Surat dari Darmaga|04 April 2022
3 Syarat Bisnis Lingkungan Berkelanjutan
Penanggung jawab kerusakan lingkungan seharusnya juga penopang modalnya, yaitu bank. Ada tiga syarat agar bisnis lingkungan berkelanjutan.
-
Surat dari Darmaga|28 Maret 2022
Kerusakan Lingkungan Akibat Kesalahan Berpikir
Kerusakan lingkungan bisa terjadi akibat kesalahan berpikir. Perlu integrasi epistemologis. Apa itu?
-
Surat dari Darmaga|21 Maret 2022
Tata Kelola Legalitas Masyarakat Adat
Memberikan hak legal kepada masyarakat adat perlu hubungan interaktif dengan negara dan industri. Basisnya FPIC, persetujuan tanpa paksaan.
-
Surat dari Darmaga|14 Maret 2022
Setelah Izin Usaha Eksploitasi Sumber Daya Alam Dicabut
Pemerintah mencabut ratusan izin usaha kehutanan, perkebunan, dan pertambangan. Bisa memicu penguasaan ilegal. Empat cara mengaturnya.
-
Surat dari Darmaga|07 Maret 2022
Korupsi pada 2045
Tahun 2045 Indonesia berusia 100 tahun. Bisakah kita lepas dari korupsi?
-
Surat dari Darmaga|28 Februari 2022
Neo-Ekstraktivisme di Wadas
Investasi ekstraktif di Wadas melampaui proses ekstraktivisme. Penambangan batu untuk bendungan Bener yang akan meningkatkan produktivitas pertanian. Â
-
Surat dari Darmaga|21 Februari 2022
Efektivitas Kebijakan Fiskal Sektor Kehutanan
Kebijakan fiskal sektor kehutanan bisa menjadi instrumen mengontrol bisnis berbasis lahan hutan yang efektif dan efisien. Bagaimana kenyataannya?
-
Surat dari Darmaga|14 Februari 2022
Kebijakan KHDPK: Apa yang Perlu Menjadi Perhatian
KHDPK atau kawasan hutan dengan pengelolaan khusus akan diterapkan di Pulau Jawa yang mereduksi wilayah Perhutani. Lima hal yang harus menjadi perhatian.
-
Surat dari Darmaga|07 Februari 2022
Penyebab Korupsi: Aturan dan Benturan Norma
Rupanya penyebab korupsi Indonesia akibat aturan membuka peluangnya. Ditambah benturan norma individu dan umum membuat korupsi Indonesia makin meruyak.
-
Surat dari Darmaga|31 Januari 2022
Mengapa Ego Sektoral Bukan Pelanggaran Hukum
Ego sektoral acap jadi kambing hitam macetnya pembangunan. Tapi ia bukan pelanggaran hukum.
-
Surat dari Darmaga|24 Januari 2022
Sawit Jadi Tanaman Hutan. Untuk Apa?
Cara menghilangkan persepsi buruk sawit: jadikan ia tanaman hutan. Solutifkah gagasan ini?
-
Surat dari Darmaga|17 Januari 2022
Benang Kusut Korupsi: Dari Mana Mulai Mencegahnya?
Korupsi sudah jadi penyakit sistemik politik dan birokrasi Indonesia. Bagaimana mencegahnya?
-
Surat dari Darmaga|10 Januari 2022
Quo Vadis BRIN
Lembaga-lembaga negara yang mengurus penelitian bergabung dengan BRIN. Perlu satu modal dasar. Apa itu?
-
Surat dari Darmaga|03 Januari 2022
Ekologi Politik Bank Tanah
Bank tanah yang baru berdiri akan bekerja dalam redistribusi tanah. Bukankah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi soal UU Cipta Kerja?
-
Surat dari Darmaga|27 Desember 2021
Buku yang Saya Baca Tahun Ini
Ada banyak buku mengulas demokrasi dan pengelolaan sumber daya alam. Pada akhirnya soal korupsi dan keadilan iklim.
-
Surat dari Darmaga|20 Desember 2021
Beberapa Problem Reforma Agraria
Reforma agraria di Indonesia hendak memberikan akses kepada tanah sebagai ruang hidup melalui redistribusi aset. Mengapa ia gagal? Â
-
Surat dari Darmaga|13 Desember 2021
Masalah Struktural Perlindungan Lingkungan Hidup
Melindungi lingkungan tak semata soal kemauan para kepala daerah. Ada masalah struktural yang menjeratnya, yakni politik lingkungan hidup.
-
Surat dari Darmaga|06 Desember 2021
Partisipasi Publik Memperbaiki UU Cipta Kerja
Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemerintah dan DPR memperbaiki UU Cipta Kerja. Partisipasi publik seperti apa yang kita butuhkan?
-
Surat dari Darmaga|29 November 2021
Pentingnya Partisipasi Publik dalam Pembuatan Kebijakan
Pembatalan UU Cipta Kerja menunjukkan absennya partisipasi publik. Dulu pembuatannya misterius.
-
Buku|Oktober-Desember 2021
Pembela Lingkungan Makin Rentan
Di banyak negara pembela lingkungan terancam dan terintimidasi. Di Indonesia tugas pembela lingkungan kian berat setelah terbit UU Cipta Kerja.
-
Buku|Oktober-Desember 2021
Enam Catatan Konsesi Hutan
Evaluasi terhadap sistem konsesi mengelola hutan. Empat rekomendasi memperbaiki kegagalan.
-
Surat dari Darmaga|22 November 2021
Komunikasi dalam Kebijakan Publik
Asumsi ada kebijakan otomatis ada pelaksanaan amat keliru. Untuk melaksanakan kebijakan KPH, misalnya, perlu strategi komunikasi bahkan kepada para pelaksananya.
-
Surat dari Darmaga|15 November 2021
Kekayaan Alam Indonesia: Berkah atau Kutukan
Bagaimana mencegah berkah kekayaan sumber daya alam Indonesia menjadi kutukan?
-
Surat dari Darmaga|08 November 2021
Konflik Kepentingan dalam Korupsi
Agar Indonesia bebas korupsi, kita harus mencegah konflik kepentingan. Meruntuhkan kepercayaan publik.
-
Surat dari Darmaga|01 November 2021
Syarat Utama Pembangunan Berkelanjutan: Tata Kelola
Aturan yang bagus acap tak jalan jika tata kelola buruk. Syarat utama tata kelola baik adalah tak ada korupsi.
-
Surat dari Darmaga|25 Oktober 2021
Mengapa UU Cipta Kerja Belum Mendongkrak Investasi
Setelah setahun berlaku, apakah UU Cipta Kerja sudah mendongkrak investasi? Masalah krusial dalam inovasi sektor publik.
-
Surat dari Darmaga|18 Oktober 2021
Ukuran Kinerja Kebijakan Inovatif Lingkungan
Kebijakan inovatif membutuhkan standar instrumen. Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan sedang menyusunnya.
-
Surat dari Darmaga|11 Oktober 2021
Sebenarnya Penelitian Ilmiah Itu untuk Siapa?
Ada kecenderungan peneliti cukup puas jika hasil risetnya tayang di jurnal. Mereka tak tertarik menyebarkan penelitian ilmiah untuk masyarakat karena tak ada penghargaannya.
-
Surat dari Darmaga|04 Oktober 2021
Kebijakan Publik Mewujudkan Keadilan Sosial
Soal pelik dalam kebijakan publik: mewujudkan keadilan sosial. Bagaimana cara dan peran ilmu pengetahuan membantunya?
-
Surat dari Darmaga|27 September 2021
Regulasi Cerdas Sektor Kehutanan
Implementasi kebijakan sektor kehutanan yang berhasil tak hanya sempurna di atas kertas. Perlu "regulasi cerdas"
-
Surat dari Darmaga|20 September 2021
Cakrawala Pikiran Rimbawan
Buku saku atau buku pegangan tentang kehutanan, seperti Vademecum Kehutanan Indonesia, mungkin terlalu sederhana dan ketinggalan zaman. Tapi ia cermin pemahaman para rimbawan pada suatu masa.
-
Surat dari Darmaga|06 September 2021
Korupsi dan Robohnya Kebebasan Akademik
Kebebasan akademik adalah pilar demokrasi dalam peran masyarakat sipil. Bagaimana jadinya jika negara menggerogoti pilar utama universitas ini?
-
Surat dari Darmaga|04 September 2021
Dosa dan Masa Depan Planet Kita
Kumpulan kolom Hariadi Kartodihardjo yang diterbitkan Forest Digest. Pengantar untuk peluncuran buku pada 4 September 2021.
-
Surat dari Darmaga|30 Agustus 2021
Korban “Pernikahan†Sumber Daya Alam
Izin pengelolaan sumber daya alam serupa dengan surat nikah, tapi semacam pernikahan gelap. Itu mengapa daerah kaya sumber daya alam orang miskinnya justru banyak.
-
Surat dari Darmaga|23 Agustus 2021
Cara Mencegah Korupsi Korporasi
Korupsi korporasi sama berbahaya dengan korupsi sektor lain. Ada empat alasan korupsi korporasi sehingga kita tahu cara mencegahnya.
-
Surat dari Darmaga|16 Agustus 2021
Merdeka dari Belenggu Legalitas
Renungan Hari Kemerdekaan. Kita masih terbelenggu oleh legitimasi ruang hidup dalam mengelola sumber daya alam setelah 76 tahun Indonesia merdeka.
-
Surat dari Darmaga|02 Agustus 2021
Isu Kelestarian dalam Proyek Strategis Nasional
UU Cipta Kerja hendak mempercepat proyek strategis nasional. Ada problem kelestarian sumber daya alam dalam implementasinya.
-
Kolom|Juli-September 2021
Arah Otonomi Khusus Papua
Otonomi Khusus Papua hanya mengakui hak politik orang asli Papua. Hak mengelola sumber daya alam terabaikan.
-
Surat dari Darmaga|26 Juli 2021
Otonomi Khusus Papua yang Substantif
UU Otonomi Khusus Papua sudah berlaku. Hanya memberikan ruang politik, padahal yang terpenting seharusnya hak mengelola sumber daya alam.
-
Surat dari Darmaga|19 Juli 2021
Prinsip Kehati-hatian Mengelola Lingkungan Hidup
Apakah UU Cipta Kerja mengadopsi prinsip kehati-hatian mengelola lingkungan hidup dalam menggenjot investasi? Amat lemah.
-
Surat dari Darmaga|12 Juli 2021
Lima Mitos Manajemen Hutan Lestari
Analisis terhadap kebijakan memberikan hak pengusahaan hutan melalui konsesi kepada perusahaan. Setelah lima dasawarsa, berhasilkah konsep dan strategi manajemen hutan lestari?
-
Surat dari Darmaga|05 Juli 2021
Konsep Bung Hatta Memanfaatkan Hutan dan Lahan
Bung Hatta sudah punya konsep bagaimana memanfaatkan hutan dan lahan. Kuncinya keberpihakan kepada masyarakat lemah dan miskin.
-
Surat dari Darmaga|28 Juni 2021
Syarat Mengelola Hutan Secara Lestari
Kita sering mendengar jargon pengelolaan hutan secara lestari. Apa saja syarat-syarat untuk mencapainya?
-
Surat dari Darmaga|21 Juni 2021
Potensi Korupsi Institusional Bank Tanah
Melalui PP 64/2021 pemerintah akan membentuk Badan Bank Tanah. Dari konsep dan aturannya rentan terjadi korupsi institusional yang akan merusak kepercayaan publik.Â
-
Surat dari Darmaga|14 Juni 2021
Seberapa Efektif Hukuman Melindungi Kepentingan Publik?
Barang publik dan kepentingan publik acap terabaikan karena kepatuhan yang rendah. Seberapa efektif hukum melindunginya?
-
Surat dari Darmaga|07 Juni 2021
Problem Utama Pembuatan Kebijakan di Indonesia
Tampak sederhana: solusi atau kebijakan mesti berangkat dari masalah yang benar. Ajaib: hal sederhana ini menjadi rumit dalam pembuatan kebijakan di Indonesia.
-
Surat dari Darmaga|31 Mei 2021
3 Syarat BRIN Berhasil Sebagai Lembaga Riset
BRIN telah menjadi lembaga riset yang langsung bertanggung jawab kepada presiden. Tiga syarat jika ingin berhasil menciptakan riset yang menjawab masalah di masyarakat.
-
Surat dari Darmaga|24 Mei 2021
Demokrasi Ekologi untuk Perlindungan Lingkungan
Di Hari Lingkungan Hidup Sedunia 5 Juni, kita sebaiknya memiliki agenda demokrasi ekologi. Demokrasi memungkinkan perlindungan lingkungan berjalan adil dan berkelanjutan.
-
Surat dari Darmaga|17 Mei 2021
Problem Utama Birokrasi Kita
Birokrasi Indonesia mengukur kinerja aparatur negara memakai serapan anggaran. Padahal, problem tiap tempat berbeda-beda dan derajat masalahnya tak selalu sama.
-
Surat dari Darmaga|10 Mei 2021
Ketika KPK Lemah, Masyarakat Sipil Harus Makin Kuat
Reputasi KPK runtuh hari-hari ini. Pelajaran dari lembaga antikorupsi Hong Kong: masyarakat yang kuat melahirkan pemberantasan korupsi yang kuat.
-
Surat dari Darmaga|03 Mei 2021
Multiusaha Kehutanan yang Adil
UU Cipta Kerja mengganti jenis bisnis kehutanan dengan satu jenis bisnis, yakni multiusaha. Bagaimana agar cara baru ini adil dan melindungi lingkungan?
-
Surat dari Darmaga|26 April 2021
Politisasi Birokrasi dalam Krisis Kelestarian
Mewujudkan kelestarian manajemen sumber daya alam terbentur oleh politisasi birokrasi. Riset Transparansi Internasional membuktikan benturan terjadi karena kepentingan politik menginvasi administrasi dan peraturan.
-
Surat dari Darmaga|19 April 2021
Bolong-Bolong Tata Kelola PNBP Kehutanan
Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor kehutanan relatif kecil dibanding potensi dan luas hutan kita. Tiga saran menambal dan memperbaikinya.
-
Surat dari Darmaga|12 April 2021
Legitimasi UU Cipta Kerja
UU Cipta Kerja dan aturan turunannya bisa kehilangan legitimasi karena tak dibuat transparan dan untuk kepentingan umum. Perlu mitigasi khusus dalam implementasinya.
-
Surat dari Darmaga|05 April 2021
Korupsi sebagai Hama dan Penyakit
Pelbagai ilmu pengetahuan belum terintegrasi dengan ilmu mencegah korupsi. Padahal ia biang segala masalah.
-
Surat dari Darmaga|29 Maret 2021
PP UU Cipta Kerja Tak Sinkron
Banyak pasal peraturan pemerintah (PP) UU Cipta Kerja tak sinkron karena tak saling komplementer. Niat menarik investasi bisa terserimpet aturannya sendiri.
-
Surat dari Darmaga|22 Maret 2021
Runtuhnya Etika Mengelola Sumber Daya Alam
Kriminalisasi masyarakat adat dan tumpang tindih izin pengelolaan sumber daya alam contoh nyata erosi etika pengetahuan. Perlu gerakan sosial menegakkannya kembali.
-
Surat dari Darmaga|15 Maret 2021
Cara Mendorong Agar KPH Maju
Peran KPH dalam manajemen hutan berubah akibat PP 23/2021 yang menjadi turunan omnibus law UU Cipta Kerja. Kepemimpian yang inovatif dan transaksi pasar syarat utama menciptakan KPH Maju.
-
Surat dari Darmaga|08 Maret 2021
Penyelesaian Konflik Ruang Menurut PP UU Cipta Kerja
PP 43/2021 hendak menyelesaikan tumpang tindih tata ruang dan konflik sosial di atasnya. 6 risiko jika aturan ini dilaksanakan karena tak terintegrasi.
-
Surat dari Darmaga|01 Maret 2021
Perubahan Substansial Manajemen Hutan di PP UU Cipta Kerja
Sebanyak 49 peraturan pemerintah turunan UU Cipta Kerja telah terbit. Lima terkait kehutanan mengubah dratis dua hal substansial pengelolaan hutan lestari.