Topik 'Kebijakan Publik'
-
Surat dari Darmaga|29 April 2024
Peran Akademisi untuk Perbaikan Kebijakan Publik
Kebijakan publik acap tak sejalan dengan problem nyata di publik. Perlu akademisi yang berpihak.
-
Surat dari Darmaga|26 Februari 2024
Agenda Menghadirkan Peran Negara
Istilah negara hadir di tengah masyarakat sangat populer. Bagaimana mewujudkannya?
-
Surat dari Darmaga|13 November 2023
Etika di Perguruan Tinggi: Bisakah Mendorong Pembangunan Berkelanjutan?
Indonesia menghadapi problem pembangunan berkelanjutan. Bisakah etika perguruan tinggi memperbaikinya?
-
Surat dari Darmaga|04 September 2023
Kebijakan Anggaran dalam Kebijakan Publik
Inovasi dalam kebijakan publik. Acap dianggap salah prosedur karena tak sesuai tolok ukur administrasi dan keuangan.
-
Surat dari Darmaga|21 Agustus 2023
Reformasi Hukum Pengelolaan Agraria dan Sumber Daya Alam
Pengelolaan agraria dan sumber daya alam tak adil dan timpang. Apa solusinya?
-
Surat dari Darmaga|10 Juli 2023
Ketimpangan Regulasi dan Implementasinya
Kebijakan publik bisa berbeda ketika diterapkan. Di negara ketiga umum terjadi kondisi “prismatik”.
-
Surat dari Darmaga|17 April 2023
Mengapa Kebijakan Kehutanan Harus Multidisiplin
Kebijakan mengelola hutan perlu multidisiplin. Apa saja?Â
-
Surat dari Darmaga|10 April 2023
Riset Masalah Tersembunyi Kebijakan Publik
Ada masalah ada gejala. Peneliti dan pembuat kebijakan publik harus mengenali keduanya.
-
Surat dari Darmaga|26 Desember 2022
Kepentingan Politik pada Birokrasi
Mengapa birokrasi tak merespons studi-studi mendalam tentang kebijakan publik? Tekanan dan kepentingan politik.
-
Surat dari Darmaga|05 Oktober 2022
Rimbawan Harus Melek PolitikÂ
Sumber daya alam terlalu besar dikelola sendiri oleh rimbawan. Perlu melek politik.
-
Surat dari Darmaga|03 Oktober 2022
Hubungan Sains dan Politik Kebijakan Publik
Politik kebijakan acap menjadi penentu sebuah regulasi yang mengatur hajat orang banyak. Di mana posisi sains? Â
-
Surat dari Darmaga|25 Juli 2022
Mengapa Sebuah Kebijakan Publik Gagal?
Kebijakan publik acap gagal hanya dengan aturan mencegah korupsi. Ada faktor paling penting.
-
Surat dari Darmaga|04 Juli 2022
Distorsi Komunikasi Kebijakan Publik
Dalam sebuah kebijakan biasanya diiringi desas-desus. Perlu strategi komunikasi publik yang efektif.