Topik 'Hutan Adat'
-
Kabar Baru|13 Oktober 2024
Benarkah 80% Keanekaragaman Hayati Beradai di Wilayah Masyarakat Adat?
Banyak literatur menyebutkan 80% keanekaragaman hayati berada di wilayah adat. Sejumlah penulis coba menelusuri klaim ini.
-
Kabar Baru|11 November 2023
Pengakuan Masyarakat Adat Terganjal Peraturan Daerah
BRWA mengidentifikasi 1.336 wilayah adat dengan luas 26,9 juta hektare. Baru sedikit yang diakui pemerintah.
-
Kabar Baru|18 Agustus 2023
Hutan Perempuan Teluk Yotefa yang Terancam Hilang
Di Teluk Yotefa ada hutan mangrove yang hanya bisa dimasuki perempuan. Kearifan lokal Papua.
-
Kabar Baru|05 Mei 2023
Aktivis Lingkungan Pemenang Goldman Environment Prize 2023
Panitia Goldman Environment Prize 2023 memilih enam aktivis lingkungan mendapatkan penghargaan. Salah satunya dari Indonesia.
-
Pojok Restorasi|10 Maret 2023
Masyarakat Adat Penjaga Pohon Kulim dan Giam
Masyarakat adat menjaga pohon kulim dan giam lestari. Pohon apa ini?
-
Kabar Baru|14 Februari 2023
5 Hambatan Pengakuan Hutan Adat
Pengakuan hutan adat masih minim. Lima hambatan.
-
Kabar Baru|11 Januari 2023
Apa Itu Kawasan Hutan
UU Kehutanan memberikan pengertian spesifik pada kata kawasan hutan. Ada berbagai pengertian hutan.
-
Kabar Baru|08 November 2022
Masyarakat Adat Indonesia di COP27
Pemerintah menjelaskan masyarakat adat Indonesia di COP27.
-
Kabar Baru|29 September 2022
Keadilan Iklim dalam FOLU Net Sink
FWI punya catatan menarik soal sudut pandang FOLU net sink. Prinsipnya keadilan iklim.
-
Surat dari Darmaga|05 September 2022
Sengkarut Pengakuan Masyarakat Adat
Mengapa pengakuan masyarakat adat mesti melalui Perda? Argumen rapuh.
-
Kabar Baru|14 Juli 2022
Agar Masyarakat Adat Menopang FOLU Net Sink
Masyarakat adat memegang peran penting mencapai target FOLU Net Sink. Syarat utama ada kepastian kawasan.
-
Kabar Baru|08 Juli 2022
Kusutnya Pengakuan Hutan Adat
Pengakuan hutan adat dan masyarakat adat tertatih-tatih karena regulasi yang ambigu. Contoh dari Amerika.
-
Surat dari Darmaga|27 Juni 2022
Harga Pengorbanan Masyarakat Adat
Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan hutan adat bukan hutan negara. Tapi pembangunan terus menggusur mereka.
-
Surat dari Darmaga|06 Juni 2022
Reforma Agraria dan Legalitas Wilayah Adat
Reforma agraria berpijak pada proses yang timpang. Masyarakat adat selalu tersisih dibanding izin usaha besar.
-
Kabar Baru|19 Mei 2022
Strategi Mempercepat Akses Perhutanan Sosial
Perpres Percepatan Perhutanan Sosial untuk mengejar target distribusi akses legal mengelola hutan negara. Indikator keberhasilan mesti diubah.
-
Kolom|Oktober-Desember 2021
Problem Penatausahaan Hak Ulayat
Penatausahaan hak ulayat hutan adat bisa memicu konflik horizontal antar dan inter masyarakat adat. Perlu ahli untuk menatanya.
-
Laporan Utama|Juli-September 2021
Hutan Adat: Makin Kuat, Makin Sulit
Ada begitu banyak regulasi dan pembentukan tim teknis untuk memberikan pengakuan masyarakat adat dan hutannya. Tetap lambat karena Pasal 67 Undang-Undang Kehutanan tak pernah dicabut, bahkan dalam UU Cipta Kerja.
-
Kolom|Juli-September 2021
Arah Otonomi Khusus Papua
Otonomi Khusus Papua hanya mengakui hak politik orang asli Papua. Hak mengelola sumber daya alam terabaikan.
-
Kolom|Januari-Maret 2021
Ruang Lain Pengakuan Masyarakat Adat
Ruang lain dalam pengakuan masyarakat adat agar hak otoritas mengatur sumber daya alam bisa bekerja. Kajian melalui hukum pertanahan
-
Kolom|Juli-September 2020
Hutan Adat Mau ke Mana?
Lebih penting dari itu adalah memotong kanker Pasal 67 Undang-Undang Kehutanan 1999. Hanya memakai Peraturan Menteri dengan rasa Peraturan Dirjen yang berada di bawah bayang-bayang peraturan daerah, hutan adat tidak akan ke mana-mana.
-
Laporan Utama|Oktober-Desember 2020
Harga Udara Bujang Raba
Lima desa di sekitar hutan lindung Bujang Raba, Jambi, menjadi pelopor penjualan karbon secara sukarela. Karbon menjadi tambahan hasil hutan bukan kayu.
-
Laporan Khusus|Oktober-Desember 2020
Bom Konflik Masyarakat Adat
RUU Masyarakat Hukum Adat mengutamakan pengakuan legal formal ketimbang perlindungan. Meneguhkan dominasi negara.
-
Laporan Khusus|Oktober-Desember 2020
Akar Masalah Kriminalisasi Masyarakat Adat
Akar kriminalisasi ada pada konstitusi kita. Hadirnya otoritas kelembagaan pemerintah pada praktiknya membatasi keleluasaan hubungan masyarakat hukum adat dengan hak atas sumber daya alam di sekitarnya.
-
Buku|Oktober-Desember 2020
Kekayaan Intelektual Indonesia
Buku ini membuktikan bahwa orang rimba tak hanya punya kearifan menjaga hutan. Mereka adalah pusat intelektual dan pengetahuan.
-
Ragam|Januari-Maret 2020
Dilema Mengelola Hutan Papua
Dengan kekayaan hayati yang tinggi itu, ancaman terhadap hutan Papua juga tak kurang besar.
-
Laporan Utama|Oktober-Desember 2019
Segunung Utang Janji Jokowi
Meski sudah ada peraturan daerah dan/atau surat keputusan kepala daerah, toh kelembagaan pusat masih merasa perlu untuk melakukan verifikasi ulang. Akibatnya jelas: terhambatnya laju pengakuan hak masyarakat adat dan pemborosan.
-
Pigura|Oktober-Desember 2019
Berharap Rotan di Hutan Harapan
Sekitar 300 keluarga suku Batin Sembilan mengandalkan hidup dan rotan dan buahnya yang menyebar di Hutan Harapan, Jambi.
-
Kolom|Juli-September 2019
Pegunungan Cycloop Menunggu Restorasi
Status cagar alam tak membuat Cycloop terlindungi. Perladangan berpindah, pertanian, dan naiknya jumlah penduduk membuat Cycloop menjadi rusak dalam sepuluh tahun terakhir.
-
Ragam|Juli-September 2019
Tonggak Baru Hutan Adat
Peluncuran Peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat Fase I.
-
Inforial|April-Juni 2019
Hutan Adat Wujud Rakyat Berdaulat Bangsa Bermartabat
Hutan Adat bukan lagi bagian Hutan Negara
-
Perjalanan|Juli-September 2018
Bhineka Tunggal Papua
Papua: erotisme yang misterius. Perpaduan antara lautan, daratan, dan langit biru di ujung timur Indonesia.