Topik 'Korupsi Institusional'
-
Surat dari Darmaga|27 Mei 2024
Koruptor Dihukum Sekaligus Ditumbuhkan
Mencegah korupsi dimulai dari mencegah kepentingan politik berlebihan. Beberapa temuan studi.
-
Surat dari Darmaga|20 Mei 2024
Pembusukan dan Reproduksi Institusional
Pembusukan institusional melahirkan ketimpangan. Apa itu?
-
Kabar Baru|07 April 2024
Ironi Indonesia: Kaya Sumber Daya Alam Tapi Kemiskinan Merajalela
Indonesia punya kekayaan sumber daya alam melimpah. Tapi korupsi membuat kemiskinan dan ketimpangan kian menganga.
-
Surat dari Darmaga|01 April 2024
Akankah Kabinet Mendatang Bebas Korupsi?
Komposisi kabinet pemerintahan mendatang mencerminkan apakah disusun menghapus korupsi. Tapi apa itu korupsi?
-
Surat dari Darmaga|29 Januari 2024
Korupsi Politik Pemanfaatan Sumber Daya Alam
Pemanfaatan sumber daya alam terkait dengan korupsi politik. Apa itu?
-
Surat dari Darmaga|18 Desember 2023
Hiperrealitas Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan
Pengelolaan sumber daya alam perlu cara baru memandang realitas. Berangkat dari ata kelola.
-
Surat dari Darmaga|11 September 2023
Problem Tata Kelola Pertambangan Batu Bara
Tata kelola tambang batu bara sama bermasalahnya dengan tata kelola hutan produksi. Tak cukup hanya memakai analisis untung-rugi secara ekonomi.
-
Surat dari Darmaga|21 Agustus 2023
Reformasi Hukum Pengelolaan Agraria dan Sumber Daya Alam
Pengelolaan agraria dan sumber daya alam tak adil dan timpang. Apa solusinya?
-
Surat dari Darmaga|07 Agustus 2023
Hambatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Lestari
Pencegahan korupsi dalam tata kelola pengelolaan sumber daya alam lestari. Hambatan utama keberlanjutan.
-
Surat dari Darmaga|31 Juli 2023
Cara Efektif Mencegah Korupsi
Korupsi di Indonesia kian menjadi kejahatan yang normal. Perlu cara efektif mencegahnya.
-
Surat dari Darmaga|12 Juni 2023
Transformasi Politik Melestarikan Hutan
Mengelola hutan lestari perlu transformasi politik. Seperti apa?
-
Surat dari Darmaga|13 Maret 2023
Pemikiran Kelompok dalam Pengambilan Keputusan
Mengapa sekelompok orang pintar bisa membuat keputusan salah? Gejala dan bias groupthink.
-
Surat dari Darmaga|13 Februari 2023
Korupsi dan Kerusakan Lingkungan Hidup
Ada korelasi antara indeks korupsi dan kerusakan lingkungan hidup. Melemah menjelang tahun politik.
-
Surat dari Darmaga|21 November 2022
Krisis Institusional Lembaga Negara
Ada solusi-solusi pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Krisis institusional berpengaruh besar.
-
Surat dari Darmaga|14 November 2022
6 Catatan Revisi UU Cipta Kerja
Pemerintah mulai membahas revisi UU Cipta Kerja. Apa yang terabaikan?
-
Surat dari Darmaga|15 Agustus 2022
Konsep Mencegah Korupsi Sektor Pertanian
Korupsi sektor pertanian melibatkan aktor-aktor politik. Perlu konsep jelas jenis korupsi yang masih abstrak.
-
Surat dari Darmaga|01 Agustus 2022
Pendidikan Antikorupsi dalam Undang-undang
Undang-undang pendidikan tinggi tak mewajibkan pendidikan antikorupsi. Seharusnya universitas mencabut gelar alumninya yang terbukti korupsi.
-
Surat dari Darmaga|25 Juli 2022
Mengapa Sebuah Kebijakan Publik Gagal?
Kebijakan publik acap gagal hanya dengan aturan mencegah korupsi. Ada faktor paling penting.
-
Surat dari Darmaga|07 Februari 2022
Penyebab Korupsi: Aturan dan Benturan Norma
Rupanya penyebab korupsi Indonesia akibat aturan membuka peluangnya. Ditambah benturan norma individu dan umum membuat korupsi Indonesia makin meruyak.
-
Surat dari Darmaga|17 Januari 2022
Benang Kusut Korupsi: Dari Mana Mulai Mencegahnya?
Korupsi sudah jadi penyakit sistemik politik dan birokrasi Indonesia. Bagaimana mencegahnya?
-
Kabar Baru|01 Oktober 2021
Keluar dari Cengkeraman State Capture Corruption
Korupsi politik memakai peran negara disebut state capture corruption. Bagaimana memutusnya?
-
Surat dari Darmaga|06 September 2021
Korupsi dan Robohnya Kebebasan Akademik
Kebebasan akademik adalah pilar demokrasi dalam peran masyarakat sipil. Bagaimana jadinya jika negara menggerogoti pilar utama universitas ini?
-
Oase|Oktober-Desember 2020
Tip
Jika ingin memberantas korupsi, kita harus memulainya dari hal-hal kecil, misalnya tak membiasakan diri memberi tip untuk jasa.
-
Kabar Baru|21 September 2019
RUU Pertanahan Berpihak pada Korporasi Besar
Rekomendasi Fakultas Kehutanan IPB kepada pemerintah agar memperbaiki Rancangan Undang-Undang Pertanahan yang sudah diajukan ke DPR.
-
Kabar Baru|03 September 2019
RUU Pertanahan: Agenda Siapa?
Draf baru RUU Pertanahan tak beranjak dari draf lama yang mengancam kelestarian sektor kehutanan. Tanah masih dianggap sebagai komoditas ekonomi.
-
Kabar Baru|21 September 2019
RUU Pertanahan dari Kacamata Rimbawan
Ada kekhawatiran Undang-Undang Pertanahan melonggarkan perubahan hutan untuk tujuan lain: perkebunan, pertambangan. Forum Dekan Fakultas Kehutanan minta DPR menunda pembahasannya.