Untuk bumi yang lestari

Kabar Baru|14 November 2024

Jika Tentara dan Polisi Masuk Hutan

Pemerintah mengerahkan tentara dan polisi masuk hutan. Masyarakat terbukti lebih lestari menjaga hutan.

Kabar Baru|13 Oktober 2024

Benarkah 80% Keanekaragaman Hayati Beradai di Wilayah Masyarakat Adat?

Banyak literatur menyebutkan 80% keanekaragaman hayati berada di wilayah adat. Sejumlah penulis coba menelusuri klaim ini.

Kabar Baru|19 Juni 2024

Perkebunan Sawit Ancam Sumber Air Masyarakat Adat Papua

Tak hanya deforestasi dan menghilangkan biodiversitas, perkebunan sawit meningkatkan risiko banjir dan kontaminasi sungai serta mata air.

Kabar Baru|11 November 2023

Pengakuan Masyarakat Adat Terganjal Peraturan Daerah

BRWA mengidentifikasi 1.336 wilayah adat dengan luas 26,9 juta hektare. Baru sedikit yang diakui pemerintah.

Kabar Baru|27 Oktober 2023

Deforestasi Global Meningkat

Sebanyak 6,6 juta hektare hutan hilang di tahun 2022, 4,1 juta hektare di antaranya hutan primer yang sulit pulih.

Kabar Baru|12 Oktober 2023

Bumi Air Dikuasai Negara. Apa Maknanya?

Pasal 33 UUD 1945 menjadi sumber konflik agraria. Bagaimana seharusnya memaknai hak menguasai oleh negara?

Kabar Baru|05 Oktober 2023

Orang Indonesia Belum Tahu Banyak tentang Pemanasan Global

Orang Indonesia masih awam dengan isu pemanasan global. Mengapa?

Kabar Baru|01 Juli 2023

Berapa Luas Bumi yang Harus Kita Jaga Agar Terhindar dari Krisis Iklim?

Untuk mencegah dampak krisis iklim, manusia harus melindungi ekosistem bumi. Berapa luas minimal?

Kabar Baru|23 Juni 2023

Conservation Basic Income, Apa Itu?

Conservation basic income (CBI) bisa memberikan keamanan finansial untuk masyarakat di kawasan konservasi. Konsep baru.

Kabar Baru|05 Mei 2023

Aktivis Lingkungan Pemenang Goldman Environment Prize 2023

Panitia Goldman Environment Prize 2023 memilih enam aktivis lingkungan mendapatkan penghargaan. Salah satunya dari Indonesia.

Pojok Restorasi|10 Maret 2023

Masyarakat Adat Penjaga Pohon Kulim dan Giam

Masyarakat adat menjaga pohon kulim dan giam lestari. Pohon apa ini?

Kabar Baru|14 Februari 2023

5 Hambatan Pengakuan Hutan Adat

Pengakuan hutan adat masih minim. Lima hambatan.

Surat dari Darmaga|19 Desember 2022

Hambatan Pengakuan Masyarakat Adat

Pengakuan masyarakat adat terbentur absesnya integrasi fungsi lembaga pemerintah. Mengapa?

Surat dari Darmaga|14 November 2022

6 Catatan Revisi UU Cipta Kerja

Pemerintah mulai membahas revisi UU Cipta Kerja. Apa yang terabaikan?

Kabar Baru|08 November 2022

Masyarakat Adat Indonesia di COP27

Pemerintah menjelaskan masyarakat adat Indonesia di COP27.

Kabar Baru|29 September 2022

Keadilan Iklim dalam FOLU Net Sink

FWI punya catatan menarik soal sudut pandang FOLU net sink. Prinsipnya keadilan iklim.

Kabar Baru|18 September 2022

Beragam Manfaat Lontar

Lontar memiliki beragam manfaat. Kurang diminati generasi muda

Kabar Baru|15 September 2022

HAM Jadi Syarat Impor Uni Eropa

Uni Eropa mensyaratkan produk impor bebas deforestasi dan tak terkait pelanggaran HAM masyarakat adat. Perlu pembenahan.

Kabar Baru|15 September 2022

Peran Etnobotani dalam Ketahanan Pangan

Manusia tak bisa lepas dari peran tumbuhan sebagai produsen makanan yang dipelajari dalam ilmu etnobotani. Apa itu etnobotani?

Surat dari Darmaga|05 September 2022

Sengkarut Pengakuan Masyarakat Adat

Mengapa pengakuan masyarakat adat mesti melalui Perda? Argumen rapuh.

Surat dari Darmaga|08 Agustus 2022

Aksi Bersama: Sebuah Anjuran Bagi LSM Lingkungan

LSM lingkungan punya tantangan berbeda meski situasinya mirip akhir 1990-an. Perlu konsolidasi dan aksi bersama.

Kabar Baru|14 Juli 2022

Perhutanan Sosial dalam FOLU Net Sink

Selain sektor bisnis dan masyarakat adat, perhutanan sosial bisa jadi andalan lain mencapai FOLU net sink.

Kabar Baru|14 Juli 2022

Agar Masyarakat Adat Menopang FOLU Net Sink

Masyarakat adat memegang peran penting mencapai target FOLU Net Sink. Syarat utama ada kepastian kawasan.

Kabar Baru|08 Juli 2022

Kusutnya Pengakuan Hutan Adat

Pengakuan hutan adat dan masyarakat adat tertatih-tatih karena regulasi yang ambigu. Contoh dari Amerika.

Kabar Baru|01 Juli 2022

Hasil Kongres Kehutanan Indonesia ke VII

Kongres Kehutanan Indonesia VII telah berakhir. Ada Garis Besar Haluan Kehutanan dan penetapan Dewan Kehutanan Nasional.

Surat dari Darmaga|27 Juni 2022

Harga Pengorbanan Masyarakat Adat

Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan hutan adat bukan hutan negara. Tapi pembangunan terus menggusur mereka.

Surat dari Darmaga|06 Juni 2022

Reforma Agraria dan Legalitas Wilayah Adat

Reforma agraria berpijak pada proses yang timpang. Masyarakat adat selalu tersisih dibanding izin usaha besar.

Buku|Oktober-Desember 2021

Pembela Lingkungan Makin Rentan

Di banyak negara pembela lingkungan terancam dan terintimidasi. Di Indonesia tugas pembela lingkungan kian berat setelah terbit UU Cipta Kerja.

Kolom|Oktober-Desember 2021

Problem Penatausahaan Hak Ulayat

Penatausahaan hak ulayat hutan adat bisa memicu konflik horizontal antar dan inter masyarakat adat. Perlu ahli untuk menatanya.

Laporan Utama|Juli-September 2021

Hutan Adat: Makin Kuat, Makin Sulit

Ada begitu banyak regulasi dan pembentukan tim teknis untuk memberikan pengakuan masyarakat adat dan hutannya. Tetap lambat karena Pasal 67 Undang-Undang Kehutanan tak pernah dicabut, bahkan dalam UU Cipta Kerja.

Kolom|April-Juni 2021

Seni Budaya Sebagai Referensi

Pidato utama Ignas Kleden dalam Pra Simposium Nasional: “Memajukan Kesejahteraan Umum” pada 26 Maret 2021. Konservasi berbasis kearifan lokal.

Laporan Utama|Januari-Maret 2021

Bus Besar Cipta Kerja

Omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja memberi kemudahan pada investasi untuk menumbuhkan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Dari insentif royalti nol persen bagi industri batu bara, memangkas syarat perizinan, kemudahan memperoleh lahan, mengurangi syarat pembuatan dokumen lingkungan, hingga sanksi-sanksi yang ringan. Konflik agraria, proteksi lingkungan, dan mitigasi pemanasan global menjadi pertaruhan besar.

Kolom|Januari-Maret 2021

Ruang Lain Pengakuan Masyarakat Adat

Ruang lain dalam pengakuan masyarakat adat agar hak otoritas mengatur sumber daya alam bisa bekerja. Kajian melalui hukum pertanahan

Bintang|Januari-Maret 2021

UU Cipta Kerja Itu….

Apa kata mereka tentang Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dan proteksi terhadap lingkungan serta masyarakat?

Laporan Utama|Juli-September 2020

Dari Masker Hingga Wisata Virtual

Banyak cara yang dilakukan para rimbawan di masa pandemi. Selain tetap bekerja dengan protokol kesehatan yang ketat, mereka membantu masyarakat memperkuat ketahanan pangan.

Laporan Utama|Juli-September 2020

Teladan Masyarakat Adat Mencegah Wabah

Masyarakat adat Tebat Benawa di Sumatera Selatan mempraktikkan kearifan lokal yang berabad-abad menjadi bagian hidup mereka untuk mencegah wabah virus corona. Kendati tak ada hukum positif mereka patuh pada aturan pembatasan interaksi sosial dan menyiapkan ketahanan pangan.

Kolom|Juli-September 2020

Reforma Agraria Setelah Pandemi Corona

Keberhasilan reforma agraria tidak hanya akan diukur pada berapa luas tanah yang diredistribusikan atau berapa banyak sertifikat atau izin yang dikeluarkan dalam perhutanan sosial, tapi seberapa berdaya dan sejahtera masyarakat penerimanya.

Kolom|Juli-September 2020

Hutan Adat Mau ke Mana?

Lebih penting dari itu adalah memotong kanker Pasal 67 Undang-Undang Kehutanan 1999. Hanya memakai Peraturan Menteri dengan rasa Peraturan Dirjen yang berada di bawah bayang-bayang peraturan daerah, hutan adat tidak akan ke mana-mana.

Laporan Utama|Oktober-Desember 2020

Harga Udara Bujang Raba

Lima desa di sekitar hutan lindung Bujang Raba, Jambi, menjadi pelopor penjualan karbon secara sukarela. Karbon menjadi tambahan hasil hutan bukan kayu.

Kutipan|Oktober-Desember 2020

Alue Dohong dan Arundhati Roy

Apa kata Alue Dohong dan Arundhati Roy soul pemanasan global?

Laporan Khusus|Oktober-Desember 2020

Bom Konflik Masyarakat Adat

RUU Masyarakat Hukum Adat mengutamakan pengakuan legal formal ketimbang perlindungan. Meneguhkan dominasi negara.

Laporan Khusus|Oktober-Desember 2020

Akar Masalah Kriminalisasi Masyarakat Adat

Akar kriminalisasi ada pada konstitusi kita. Hadirnya otoritas kelembagaan pemerintah pada praktiknya membatasi keleluasaan hubungan masyarakat hukum adat dengan hak atas sumber daya alam di sekitarnya.

Buku|Oktober-Desember 2020

Kekayaan Intelektual Indonesia

Buku ini membuktikan bahwa orang rimba tak hanya punya kearifan menjaga hutan. Mereka adalah pusat intelektual dan pengetahuan.

Ragam|Januari-Maret 2020

Dilema Mengelola Hutan Papua

Dengan kekayaan hayati yang tinggi itu, ancaman terhadap hutan Papua juga tak kurang besar.

Laporan Utama|Oktober-Desember 2019

Segunung Utang Janji Jokowi

Meski sudah ada peraturan daerah dan/atau surat keputusan kepala daerah, toh kelembagaan pusat masih merasa perlu untuk melakukan verifikasi ulang. Akibatnya jelas: terhambatnya laju pengakuan hak masyarakat adat dan pemborosan.

Laporan Utama|Oktober-Desember 2019

Alam Terkembang di Ranah Minang

Dukungan pemerintah daerah amat vital dalam kesuksesan sebuah hutan sosial. Bisa ditiru provinsi lain.

Reportase|Oktober-Desember 2019

Perempuan Penjaga Burung Mbeliling

Burung-burung Mbeliling kembali setelah masyarakat menjaga bentang alam ini. Mereka bahkan mahir mengidentifikasi burung liar.

Pigura|Oktober-Desember 2019

Berharap Rotan di Hutan Harapan

Sekitar 300 keluarga suku Batin Sembilan mengandalkan hidup dan rotan dan buahnya yang menyebar di Hutan Harapan, Jambi.

Ragam|Juli-September 2019

Tonggak Baru Hutan Adat

Peluncuran Peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat Fase I.

Inforial|April-Juni 2019

Hutan Adat Wujud Rakyat Berdaulat Bangsa Bermartabat

Hutan Adat bukan lagi bagian Hutan Negara

Buku|April-Juni 2018

Nyanyian Meratus yang Kian Pupus

Sebuah buku yang memotret perubahan suku Dayak di pegunungan Meratus. Potret dari sudut pandang modern.