Untuk bumi yang lestari

Kabar Baru|14 November 2024

Jika Tentara dan Polisi Masuk Hutan

Pemerintah mengerahkan tentara dan polisi masuk hutan. Masyarakat terbukti lebih lestari menjaga hutan.

Kabar Baru|12 Agustus 2024

Target FOLU Net Sink Bisa Tercapai oleh Perhutanan Sosial

Perhutanan sosial menyerap emisi lebih banyak dari target FOLU net sink. Potensi besar perdagangan karbon.

Kabar Baru|30 Mei 2024

Perhutanan Sosial Serap 31,9 Juta Ton Karbon

Area perhutanan sosial menyerap karbon 22% dari target 4%. Bisa jadi andalan mitigasi perubahan iklim.

Kabar Baru|08 Mei 2024

Apa itu Kehutanan Regeneratif

Kadin Indonesia mempromosikan istilah kehutanan regeneratif. Apa itu?

Kabar Baru|24 Januari 2024

Tata Kelola Kehutanan dari Masa ke Masa

Tata kelola hutan Indonesia dimulai sejak 1967. Tak lestari.

Kabar Baru|20 Januari 2024

Beda TORA dan Perhutanan Sosial Sebagai Reforma Agraria

Target TORA dan perhutanan sosial belum tercapai. Apa dampaknya?

Kabar Baru|02 Desember 2023

Sejauh Mana Digitalisasi Pemanfaatan Hutan

Pemanfaatan hutan perlu memakai teknologi digital. Sejauh mana?

Kabar Baru|13 Oktober 2023

Manfaat Hutan Desa dan Hutan Kota

Hutan desa dan hutan kota bisa menjadi alternatif mendengalikan iklim. Apa bedanya?

Kabar Baru|30 Juli 2023

Peran Modal Sosial di Hutan Rakyat

Hutan sosial memerlukan modal sosial. Tanpa modal sosial pengelolaan hutan rakyat tak lestari.

Kabar Baru|30 Juni 2023

Budidaya Lebah di Lahan Perhutanan Sosial

Membudidayakan lebah di area perhutanan sosial cocok. Problem harga jatuh.

Kabar Baru|06 Juni 2023

Peran Strategis Kelompok Perhutanan Sosial Dalam Pengelolaan Hutan Lestari

Perhutanan sosial paling pas dalam pengelolaan hutan lestari. Mengapa?

Kabar Baru|06 Juni 2023

Keberlanjutan Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Perhutanan Sosial

Ada tiga kelola yang menjadi syarat perhutanan sosial berkelanjutan. Apa saja?

Kabar Baru|15 Juni 2023

Solusi Ketimpangan Bahan Baku Industri Kayu

Industri kayu surut karena kekurangan bahan baku. Apa solusinya?

Kabar Baru|02 Juni 2023

Sosialisasi KHDPK Setelah Dua Tahun

Pemerintah mensosialisasikan KHDPK. Realisasi masih minim.

Kabar Baru|25 Mei 2023

REDD+ Meningkatkan Pendapatan Masyarakat

Di Kalimantan Barat, pendapatan rumah tangga naik 10% setelah mempraktikkan REDD+.

Kabar Baru|16 Mei 2023

Alternatif Menyelamatkan Industri Kayu Jambi

Industri kayu Jambi kolaps karena kekurangan bahan baku. Tujuh solusi menyelamatkannya.

Surat dari Darmaga|15 Mei 2023

Inovasi Kebijakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Keberlanjutan rehabilitasi hutan dan lahan tak semata ditopang faktor teknis. Modal sosial lebih menentukan.

Kabar Baru|13 Mei 2023

Potensi Bisnis Karbon Perhutanan Sosial

Perhutanan sosial punya potensi besar dalam perdagangan karbon. Berapa nilainya?

Kabar Baru|11 Mei 2023

Perhutanan Sosial Sejalan dengan Strategi Adaptasi Krisis Iklim

Peran perhutanan sosial dalam mitigasi dan adaptasi krisis iklim. Berkelanjutan.

Kabar Baru|10 Mei 2023

Peran Perhutanan Sosial dalam Strategi Adaptasi Krisis Iklim

Bisakah perhutanan sosial berkelanjutan dalam strategi mitigasi dan adaptasi krisis iklim?

Kabar Baru|29 April 2023

Lomba Foto dan Video Pendek Perhutanan Sosial

Forest Digest menyelenggarakan lomba foto dan video tentang perhutanan sosial menuju Festival Perhutanan Sosial Nasional (Pesona).

Kabar Baru|13 April 2023

IAD Perhutanan Sosial Mendorong Ekonomi Wilayah

Integrated area development (IAD) perhutanan sosial telah mendorong meningkatkan ekonomi wilayah.  

Kabar Baru|12 April 2023

Perempuan Lebih Efektif Mendorong Pertanian Berkelanjutan

Perempuan dan generasi muda lebih efektif mendorong aplikasi pertanian berkelanjutan. Mengapa?

Surat dari Darmaga|03 April 2023

Dari Mana Menata Organisasi Perhutani

Menata Perhutani perlu mesti dimulai dari hal paling mendasar: paradigma dan cara berpikir.  

Kabar Baru|29 Maret 2023

Hutan Rakyat: Seksi Tapi Rentan

Indonesia menengok kembali pengelolaan hutan rakyat. Lebih lestari.

Kabar Baru|15 Maret 2023

Peran Perempuan dalam Perhutanan Sosial Masih Kurang

Laki-laki masih mendominasi pengelolaan perhutanan sosial. Perlu afirmasi.

Kabar Baru|28 Februari 2023

KPH di Bawah Perpu Cipta Kerja

Ada perubahan mendasar kerja KPH setelah Perpu Cipta Kerja. Kelestarian hutan menjadi pertaruhan.

Kabar Baru|26 Februari 2023

Pendanaan yang Cocok untuk KPH

Peran KPH sebelum dan sesudah UU Cipta Kerja. Apa yang efektif? 

Kabar Baru|24 Februari 2023

Peran KPH Setelah UU Cipta Kerja

UU Cipta Kerja mengubah peran KPH. Baik atau buruk?

Kabar Baru|23 Februari 2023

Apa Itu IAD Perhutanan Sosial

Konsep baru pengelolaan hutan berbasis masyarakat: integrated area development (IAD) perhutanan sosial.

Kabar Baru|14 Februari 2023

5 Hambatan Pengakuan Hutan Adat

Pengakuan hutan adat masih minim. Lima hambatan.

Pojok Restorasi|04 Februari 2023

Partisipasi Masyarakat dalam Rehabilitasi Lahan

Rehabilitasi lahan kritis di kawasan hutan akan menggerakkan partisipasi masyarakat. Mungkinkah?

Kabar Baru|08 Januari 2023

Sejauh Mana Realisasi Perhutanan Sosial

Dari target 12,7 juta hektare, perhutanan sosial baru 5,3 juta hektare hingga 2022. Apa ukuran keberhasilannya?

Kabar Baru|29 Desember 2022

Hambatan Pengembangan HHBK

HHBK atau hasil hutan bukan kayu semestinya jadi bisnis utama sektor kehutanan. Apa yang menghambat?

Kabar Baru|27 Desember 2022

Kesetaraan Gender dalam Pengelolaan Hutan

Apa pentingnya kesetaraan gender dalam pengelolaan hutan?

Surat dari Darmaga|19 Desember 2022

Hambatan Pengakuan Masyarakat Adat

Pengakuan masyarakat adat terbentur absesnya integrasi fungsi lembaga pemerintah. Mengapa?

Kabar Baru|18 Desember 2022

Ekonomi Donat Perhutanan Sosial

Perhutanan sosial paling cocok dengan teori ekonomi donat. Ada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang menopangnya.

Pojok Restorasi|27 November 2022

Bogor Go Green 7: Kolaborasi Rehabilitasi Lahan Kritis

Kolaborasi melalui pemberdayaan masyarakat cara tepat rehabilitasi lahan kritis.

Surat dari Darmaga|21 November 2022

Krisis Institusional Lembaga Negara

Ada solusi-solusi pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Krisis institusional berpengaruh besar.

Surat dari Darmaga|14 November 2022

6 Catatan Revisi UU Cipta Kerja

Pemerintah mulai membahas revisi UU Cipta Kerja. Apa yang terabaikan?

Kabar Baru|08 November 2022

Masyarakat Adat Indonesia di COP27

Pemerintah menjelaskan masyarakat adat Indonesia di COP27.

Kabar Baru|27 Oktober 2022

KHDPK: Pisau Bermata Dua

Kebijakan KHDPK mesti kembali pada argumen awal mengelola hutan Jawa: benarkah rakyat menjadi perusak hutan?

Kabar Baru|23 Oktober 2022

Potensi Kemiri Tanah Laut

Potensi besar kemiri Tanah Laut di Kalimantan Selatan. Perlu market access player.

Surat dari Darmaga|17 Oktober 2022

Penentu Keberlanjutan Perhutanan Sosial

Perhutanan sosial terbukti memberikan manfaat bagi petani dan lingkungan. Perlu dicari penentu keberlanjutannya.

Surat dari Darmaga|14 Oktober 2022

Cakrawala Berpikir Mengelola Hutan

Melihat kebijakan KHDPK dari tataran filosofis pengelolaan hutan.

Kabar Baru|11 Oktober 2022

Lewat Amicus Curiae, 88 Organisasi Dukung KHDPK

Setelah Aliansi Selamatkan Hutan Jawa menggugat KHDPK ke PTUN Jakarta, Koalisi Pemulihan Hutan Jawa mendukungnya.

Kabar Baru|05 Oktober 2022

Dampak KHDPK Bagi Petani Penggarap Hutan

KHDPK segera berlaku. Apa dampaknya bagi petani penggarap hutan?

Kabar Baru|02 Oktober 2022

Hutan Sosial dalam KHDPK

Di Jawa, hutan sosial akan diatur melalui KHDPK. Apa bedanya dengan perhutanan sosial di UU Cipta Kerja?

Angka|Juli-September 2022

KHDPK

Luas hutan tiap provinsi yang akan masuk KHDPK. Berapa karyawan Perhutani yang akan terdampak?

Reportase|Juli-September 2022

Proyek Contoh FOLU Net Sink

Program FOLU net sink akan dicoba di dua KPH. Pelibatan masyarakat dan swasta adalah kunci.

Reportase|Juli-September 2022

Kopi Priangan Kembali Mendunia

Cerita penyuluh Perhutani yang mulai menghidupkan kembali kopi Jawa Barat di Bandung Selatan. Menghentikan perambahan hutan.

Kabar Baru|18 September 2022

Beragam Manfaat Lontar

Lontar memiliki beragam manfaat. Kurang diminati generasi muda

Kabar Baru|11 September 2022

Ukuran Keberhasilan Perhutanan Sosial

Kurang dari 10% kelompok usaha perhutanan sosial yang mandiri.

Kabar Baru|09 September 2022

Cara Mengurangi Kelompok Miskin Sekitar Hutan

Orang miskin paling banyak di sekitar hutan. Bagaimana menguranginya?

Kabar Baru|30 Agustus 2022

IPHPS dan Kulin KK Setelah KHDPK

IPHPS dan Kulin KK adalah bentuk perhutanan sosial di Jawa. Akan dicabut setelah KHDPK.

Surat dari Darmaga|29 Agustus 2022

Bisakah KHDPK Jadi Solusi Kelola Hutan Jawa

Bisakah KHDPK menjadi solusi pengelolaan hutan Jawa? Perlu pengelolaan kepentingan.

Kabar Baru|18 Agustus 2022

KHDPK Sebagai Reforma Agraria

Bisakah KHDPK sebagai pintu masuk kebijakan reforma agraria?

Kabar Baru|18 Agustus 2022

Beda TORA dan Perhutanan Sosial

Reforma agraria mencakup dua hal: tanah objek reforma agraria (TORA) dan perhutanan sosial. Apa bedanya?

Kabar Baru|20 Juli 2022

Rekayasa Sosial dalam Pembangunan Berkelanjutan

Agar berkelanjutan pendamping dan pelaksana proyek pemerintah perlu menerapkan rekayasa sosial secara pribadi. Apa itu?

Kabar Baru|19 Juli 2022

Pro-Kontra KHDPK

KHDPK atau kawasan hutan dengan pengelolaan khusus menuai pro dan kontra. Bagaimana memitigasinya?  

Kabar Baru|14 Juli 2022

Perhutanan Sosial dalam FOLU Net Sink

Selain sektor bisnis dan masyarakat adat, perhutanan sosial bisa jadi andalan lain mencapai FOLU net sink.

Surat dari Darmaga|11 Juli 2022

Agar KHDPK Sukses Melindungi Hutan Jawa

Kelembagaan KHDPK perlu inovasi sosial, jika benar ingin jadi solusi pengelolaan hutan Jawa. Apa saja?

Kabar Baru|10 Juli 2022

Devolusi Pengelolaan Hutan Jawa

Kebijakan KHDPK adalah jenis devolusi pengelolaan hutan di Jawa. Perhutani bisa lebih lincah.

Kabar Baru|27 Juni 2022

TORA untuk Keadilan Penguasaan Lahan

Sebagai bagian dari reforma agraria, pemerintah mendistribusikan ulang lahan kepada masyarakat melalui TORA. Apa itu?

Kabar Baru|21 Juni 2022

Solusi Menghentikan Perburuan Tenggiling

Tenggiling kian langka karena diburu akibat mitos obat kuat. Perlu solusi ekonomi.

Surat dari Darmaga|20 Juni 2022

Modal Sosial Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Di masa krisis iklim, pemulihan hutan jadi program andalan. Resep dan contoh rehabilitasi hutan dan lahan yang berhasil.

Kabar Baru|07 Juni 2022

KHDPK: 2.500 Karyawan Perhutani Terdampak

Pengurangan area Perhutani seluas 1,1 juta hektare untuk KHDPK berdampak pada 2.500 karyawan. Apa solusinya?

Kabar Baru|01 Juni 2022

Peran Perempuan dalam Perhutanan Sosial

Peran perempuan dalam perhutanan sosial nyata dan tak tergantikan. Untuk menaikkan rasionya dibanding laki-laki perlu sinergi kebijakan dan dukungan.

Kabar Baru|01 Juni 2022

KHDPK dan Eksistensi Hutan Jawa

Jika turut pada putusan Mahkamah Konstitusi, KDHPK belum bisa jalan dalam dua tahun ke depan. Kenapa?

Kabar Baru|28 Mei 2022

Diskresi Kebijakan Tumpang-Tindih Perkebunan di Kawasan Hutan

Tumpang-tindih perkebunan di kawasan hutan tak kunjung beres. Perlukah diskresi kebijakan?

Kabar Baru|20 Mei 2022

Tak Ada PHK Perhutani Akibat Kebijakan KHDPK

KHDPK membuat model bisnis Perhutani mengelola hutan Jawa berubah. Bagaimana dengan karyawan?

Kabar Baru|19 Mei 2022

Strategi Mempercepat Akses Perhutanan Sosial

Perpres Percepatan Perhutanan Sosial untuk mengejar target distribusi akses legal mengelola hutan negara. Indikator keberhasilan mesti diubah.

Kabar Baru|15 Mei 2022

Perhutanan Sosial Butuh Pendamping 25.000 Orang

Rantai penting mengelola kawasan hutan berbasis masyarakat adalah pendamping perhutanan sosial. Juga market access player.

Kabar Baru|14 Mei 2022

Realisasi Perhutanan Sosial Dipercepat Melalui Perpres

Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) perhutanan sosial disiapkan mempercepat realisasi program ini. Membuka banyak peluang tenaga pendamping.

Kabar Baru|10 Mei 2022

Konsekuensi Penghapusan Luas Hutan 30%

UU Cipta Kerja menghapus kewajiban luas hutan 30% per pulau, DAS, atau provinsi. Kian rumit oleh kebijakan KHDPK.

Kabar Baru|13 Mei 2022

Dampak Kebijakan KHDPK di Areal Perhutani

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengambil alih 1,1 juta hektare areal yang dikelola Perhutani menjadi Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK). Apa itu?

Surat dari Darmaga|25 April 2022

Jika Ilmu Berbahaya Bagi Lingkungan

Ilmu pengetahuan bisa bermanfaat, juga berbahaya bagi lingkungan. Apa pendorongnya?

Inforial|April-Juni 2022

Ragam Komoditas Tanah Laut

Sepuluh kelompok tani hutan Tanah Laut mengembangkan komoditas hutan menjaga rimba. Berkat bantuan program FIP 2.

Inforial|April-Juni 2022

FIP 2 Mengubah Paradigma Masyarakat di KPH Kendilo

Proyek FIP 2 atau Forest Investment Program 2 membantu masyarakat di KPH Kelindo di Kalimantan Timur. Masyarakat tak lagi merambah hutan.

Inforial|April-Juni 2022

Manfaat Proyek FIP 2 di KPH Dolago

Proyek Forest Investment Program 2 (FIP 2) di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, memberikan manfaat banyak kepada petani. Membantu menghidupkan usaha kelompok tani hutan.

Kabar Baru|16 April 2022

Perspektif Gender dalam Reforma Agraria

Reforma agraria perlu perspektif gender. Masih minim.

Oase|April-Juni 2022

Anak Muda

Hadi Surono menetap di kampung di tengah hutan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak. Menjadi petani.

Surat dari Darmaga|14 Februari 2022

Kebijakan KHDPK: Apa yang Perlu Menjadi Perhatian

KHDPK atau kawasan hutan dengan pengelolaan khusus akan diterapkan di Pulau Jawa yang mereduksi wilayah Perhutani. Lima hal yang harus menjadi perhatian.

Kabar Baru|23 September 2021

Reforma Agraria Sampai di Mana

Reforma agraria, terutama redistribusi lahan, terhambat perubahan-perubahan aturan dalam empat tahun terakhir. Dua hal menyelesaikannya.

Sudut Pandang|Juli-September 2021

Pasar Perhutanan Sosial

Bagaimana seharusnya mengelola perhutanan sosial agar menghasilkan tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Perlu market access player.

Laporan Utama|Juli-September 2021

Skema Baru Perhutanan Sosial

Perhutanan sosial masuk undang-undang. Dalam revisi Undang-Undang Kehutanan melalui omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah memasukkan perhutanan sosial ke pasal tambahan 29A dan 29B. Ada beberapa skema baru dalam mengatur perhutanan sosial di aturan-aturan turunan yang dibuat dengan memampatkan aturan yang terserak sebelumnya. Akankah afirmasi untuk masyarakat sekitar hutan mendorong manajemen hutan lestari?

Laporan Utama|Juli-September 2021

Mengelola Hutan Jawa tanpa Perantara

Catatan untuk Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir yang kementeriannya memimpin revisi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perhutani. Arah baru pengelolaan hutan di Jawa.

Laporan Utama|Juli-September 2021

Tonggak Baru Perhutanan Sosial di Jawa

Skema baru perhutanan sosial di Jawa: dari bergandeng dengan Perhutani menjadi dengan pemerintah pusat. Posisi masyarakat perlu lebih kuat.

Laporan Utama|Juli-September 2021

Hutan Adat: Makin Kuat, Makin Sulit

Ada begitu banyak regulasi dan pembentukan tim teknis untuk memberikan pengakuan masyarakat adat dan hutannya. Tetap lambat karena Pasal 67 Undang-Undang Kehutanan tak pernah dicabut, bahkan dalam UU Cipta Kerja.

Laporan Utama|Juli-September 2021

Empat Perubahan Pengaturan Hutan Sosial

Wawancara dengan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK Bambang Supriyanto tentang perubahan-perubahan pengaturan perhutanan sosial dalam UU Cipta Kerja dan aturan-aturan turunannya. Ada empat perubahan penting.

Laporan Khusus|Juli-September 2021

Penghubung Petani dan Pasar

Skema baru memasarkan komoditas petani hutan: membawa pasar mendekat ke pusat-pusat produksi di desa-desa hutan. Market access player menjanjikan sebagai penghubung petani ke pasar komoditas.

Laporan Khusus|Juli-September 2021

Demi Keadilan Harga Kayu

PT Insan Bumiraya Inisiatif (IBI) menjembatani kayu petani dari hutan rakyat dan perhutanan sosial ke industri. Memotong tiga lapis rantai pasok.

Laporan Khusus|Juli-September 2021

Potensi Kenari di Pasar Luar Negeri

Kenari menjadi komoditas khas Pulau Makian di Maluku. Timurasa membantu akses pasar melalui teknologi dan pemberdayaan masyarakat.

Laporan Khusus|Juli-September 2021

Bisnis Wangi Emas Petani

Melalui CV Nares Essential Oil, Khafidz Nasrullah menghubungkan komoditas minyak asiri di desa-desa ke pasar besar dunia. Berangkat dari nol.

Laporan Khusus|Juli-September 2021

Tabungan Kayu dalam Aplikasi

PT Sosial Bisnis Indonesia (SOBI) memangkas rantai pasok penjualan kayu hutan rakyat. Aplikasi membuat transaksi menjadi transparan dan petani bisa merencanakan panen pohon.

Laporan Khusus|Juli-September 2021

Mimpi-Mimpi Bambu Lestari

Yayasan Bambu Lestari mendorong masyarakat di Nusa Tenggara Timur membudidayakan bambu yang melimpah. Harganya lebih mahal dibanding ulin.

Laporan Khusus|Juli-September 2021

Kalibrasi Lidah Pangan Lokal

Melalui Sekolah Pangan, Javara menggerakkan anak muda di pelosok Nusantara mengolah pangan lokal hingga memasarkannya. Mandiri secara ekonomi.

Perjalanan|Juli-September 2021

Diari Rimbawan di Masa Pandemi

Desa-desa di dalam hutan di Jambi tak mengenal Covid-19. Mereka tidak tahu ada pandemi, tapi mendapat “berkah” selama wabah.

Kabar Baru|31 Mei 2021

Pengelolaan Hutan di Jawa Setelah UU Cipta Kerja

Pengelolaan hutan di Jawa akan dilimpahkan ke pemerintah untuk program perhutanan sosial. Beberapa saran untuk masa transisi peralihan pengelolaan hutan dari Perhutani kepada masyarakat.

Kabar Baru|04 Mei 2021

Dampak Krisis Iklim Terhadap Panen Kopi

Krisis iklim membuat panen kopi gagal karena suhu ekstrem dan membangkitkan hama penggerek. Petani tropis paling terancam.