Untuk bumi yang lestari

Kabar Baru|14 Juni 2024

Profesor Hariadi Kartodihardjo: Guru Kita Semua, Murid Kita Semua

Kenangan tentang Profesor Hariadi Kartodihardjo. Ia ilmuwan yang tak pelit berbagi pengetahuan.

Surat dari Darmaga|27 Mei 2024

Koruptor Dihukum Sekaligus Ditumbuhkan

Mencegah korupsi dimulai dari mencegah kepentingan politik berlebihan. Beberapa temuan studi.

Surat dari Darmaga|20 Mei 2024

Pembusukan dan Reproduksi Institusional

Pembusukan institusional melahirkan ketimpangan. Apa itu?

Kabar Baru|07 April 2024

Ironi Indonesia: Kaya Sumber Daya Alam Tapi Kemiskinan Merajalela

Indonesia punya kekayaan sumber daya alam melimpah. Tapi korupsi membuat kemiskinan dan ketimpangan kian menganga.

Surat dari Darmaga|26 Februari 2024

Agenda Menghadirkan Peran Negara

Istilah negara hadir di tengah masyarakat sangat populer. Bagaimana mewujudkannya?

Surat dari Darmaga|25 Januari 2024

Meninjau Ulang HGU Perkebunan Besar

Hak guna usaha (HGU) perkebunan besar tak memberikan nilai tambah. Mengapa?

Kabar Baru|24 Januari 2024

Tata Kelola Kehutanan dari Masa ke Masa

Tata kelola hutan Indonesia dimulai sejak 1967. Tak lestari.

Surat dari Darmaga|15 Januari 2024

Moral dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Pengelolaan sumber daya alam sangat terkait dengan moral dan etika. Kata Gandhi, bumi cukup menopang kebutuhan kita, tapi tak akan sanggup memenuhi keserakahan manusia.

Surat dari Darmaga|08 Januari 2024

Jika Kepentingan Politik Mengendalikan Pegawai Negeri

Pegawai negeri bisa membelot dari perintah atasan atau aturan. Politik di kalangan ASN.

Kabar Baru|20 Desember 2023

Konteks Masa Lalu dalam Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan perlu melihat pengalaman masa lalu. Mengapa?

Surat dari Darmaga|18 Desember 2023

Hiperrealitas Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan

Pengelolaan sumber daya alam perlu cara baru memandang realitas. Berangkat dari ata kelola.

Surat dari Darmaga|13 November 2023

Etika di Perguruan Tinggi: Bisakah Mendorong Pembangunan Berkelanjutan?

Indonesia menghadapi problem pembangunan berkelanjutan. Bisakah etika perguruan tinggi memperbaikinya?

Surat dari Darmaga|23 Oktober 2023

Lingkungan Berkelanjutan: Tergantung Integritas Pemimpin

Kita ingin pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Syaratnya: punya pemimpin berintegritas.

Surat dari Darmaga|11 September 2023

Problem Tata Kelola Pertambangan Batu Bara

Tata kelola tambang batu bara sama bermasalahnya dengan tata kelola hutan produksi. Tak cukup hanya memakai analisis untung-rugi secara ekonomi.

Surat dari Darmaga|04 September 2023

Kebijakan Anggaran dalam Kebijakan Publik

Inovasi dalam kebijakan publik. Acap dianggap salah prosedur karena tak sesuai tolok ukur administrasi dan keuangan.

Surat dari Darmaga|21 Agustus 2023

Reformasi Hukum Pengelolaan Agraria dan Sumber Daya Alam

Pengelolaan agraria dan sumber daya alam tak adil dan timpang. Apa solusinya?

Surat dari Darmaga|07 Agustus 2023

Hambatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Lestari

Pencegahan korupsi dalam tata kelola pengelolaan sumber daya alam lestari. Hambatan utama keberlanjutan.

Surat dari Darmaga|31 Juli 2023

Cara Efektif Mencegah Korupsi

Korupsi di Indonesia kian menjadi kejahatan yang normal. Perlu cara efektif mencegahnya.

Surat dari Darmaga|17 Juli 2023

Pembaruan Konsep Kelestarian

Konsep kelestarian terbukti tak membuat pengelolaan hutan lestari. Perlu telaah trandisiplin.

Surat dari Darmaga|10 Juli 2023

Ketimpangan Regulasi dan Implementasinya

Kebijakan publik bisa berbeda ketika diterapkan. Di negara ketiga umum terjadi kondisi “prismatik”.

Surat dari Darmaga|03 Juli 2023

Belajar Ilmu Kehutanan Kekinian

Materi kuliah di Fakultas Kehutanan acap ketinggalan. Ilmu kelestarian mesti memasukkan aspek politik dan tata kelola.

Surat dari Darmaga|12 Juni 2023

Transformasi Politik Melestarikan Hutan

Mengelola hutan lestari perlu transformasi politik. Seperti apa?

Surat dari Darmaga|08 Mei 2023

Kebijakan Kehutanan yang Adil dan Berpihak

Kebijakan kehutanan cenderung berpihak kepada usaha besar. Bagaimana agar adil?

Surat dari Darmaga|17 April 2023

Mengapa Kebijakan Kehutanan Harus Multidisiplin

Kebijakan mengelola hutan perlu multidisiplin. Apa saja? 

Surat dari Darmaga|10 April 2023

Riset Masalah Tersembunyi Kebijakan Publik

Ada masalah ada gejala. Peneliti dan pembuat kebijakan publik harus mengenali keduanya.

Surat dari Darmaga|03 April 2023

Dari Mana Menata Organisasi Perhutani

Menata Perhutani perlu mesti dimulai dari hal paling mendasar: paradigma dan cara berpikir.  

Surat dari Darmaga|13 Maret 2023

Pemikiran Kelompok dalam Pengambilan Keputusan

Mengapa sekelompok orang pintar bisa membuat keputusan salah? Gejala dan bias groupthink.

Surat dari Darmaga|13 Februari 2023

Korupsi dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Ada korelasi antara indeks korupsi dan kerusakan lingkungan hidup. Melemah menjelang tahun politik.

Surat dari Darmaga|02 Januari 2023

Refleksi Akhir Tahun KLHK

KLHK perlu transformasi inovasi dan kepemimpinan. Empat catatan 2022.

Surat dari Darmaga|26 Desember 2022

Kepentingan Politik pada Birokrasi

Mengapa birokrasi tak merespons studi-studi mendalam tentang kebijakan publik? Tekanan dan kepentingan politik.

Surat dari Darmaga|19 Desember 2022

Hambatan Pengakuan Masyarakat Adat

Pengakuan masyarakat adat terbentur absesnya integrasi fungsi lembaga pemerintah. Mengapa?

Surat dari Darmaga|12 Desember 2022

Kerugian Perekonomian Negara dalam Korupsi

Kerugian perekonomian negara akibat korupsi bisa dihitung meski perkiraan.

Surat dari Darmaga|21 November 2022

Krisis Institusional Lembaga Negara

Ada solusi-solusi pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Krisis institusional berpengaruh besar.

Surat dari Darmaga|14 November 2022

6 Catatan Revisi UU Cipta Kerja

Pemerintah mulai membahas revisi UU Cipta Kerja. Apa yang terabaikan?

Surat dari Darmaga|07 November 2022

Saran dan Catatan Percepatan Reforma Agraria

Pemerintah sedang membahas revisi Peraturan Presiden 86/2018 tentang reforma agraria. Apa yang salah?

Kabar Baru|19 Oktober 2022

Rimbawan dan Politik Kehutanan

Rimbawan harus melek politik, bahkan perlu terjun ke dunia politik praktis. Politik kehutanan tak hanya perlu ilmu teknis.

Surat dari Darmaga|10 Oktober 2022

Belenggu “Tupoksi”

Birokrasi dan tupoksi acap membuat kebijakan berjalan lambat atau malah melenceng. Kenapa?

Surat dari Darmaga|03 Oktober 2022

Hubungan Sains dan Politik Kebijakan Publik

Politik kebijakan acap menjadi penentu sebuah regulasi yang mengatur hajat orang banyak. Di mana posisi sains?  

Buku|Juli-September 2022

Dari Ekologi Manusia ke Ekologi Politik

Ekologi manusia berkembang menjadi ekologi politik. Lebih komprehensif melihat hubungan manusia dan alam yang melahirkan kebudayaan.

Surat dari Darmaga|19 September 2022

Ekopedagogi dan Krisis Pendidikan Lingkungan

Di tengah laju kerusakan alam kita perlu ekopedagogi dalam pendidikan lingkungan. Apa itu?

Surat dari Darmaga|01 Agustus 2022

Pendidikan Antikorupsi dalam Undang-undang

Undang-undang pendidikan tinggi tak mewajibkan pendidikan antikorupsi. Seharusnya universitas mencabut gelar alumninya yang terbukti korupsi.

Surat dari Darmaga|25 Juli 2022

Mengapa Sebuah Kebijakan Publik Gagal?

Kebijakan publik acap gagal hanya dengan aturan mencegah korupsi. Ada faktor paling penting.

Kabar Baru|13 Juli 2022

Areal Tumpang Tindih Izin 77,3 Juta Hektare

Tumpang tindih izin pemanfaatan lahan mencapai 77,34 juta hektare. Rumit.

Kabar Baru|10 Juli 2022

Devolusi Pengelolaan Hutan Jawa

Kebijakan KHDPK adalah jenis devolusi pengelolaan hutan di Jawa. Perhutani bisa lebih lincah.

Surat dari Darmaga|13 Juni 2022

Belenggu Birokrasi dan Ego Sektoral

Birokrasi seperti raksasa tambun: terlihat kuat, seram, tapi lamban. Salah satu problemnya “ego sektoral”.

Surat dari Darmaga|06 Juni 2022

Reforma Agraria dan Legalitas Wilayah Adat

Reforma agraria berpijak pada proses yang timpang. Masyarakat adat selalu tersisih dibanding izin usaha besar.

Kabar Baru|28 Mei 2022

Diskresi Kebijakan Tumpang-Tindih Perkebunan di Kawasan Hutan

Tumpang-tindih perkebunan di kawasan hutan tak kunjung beres. Perlukah diskresi kebijakan?

Surat dari Darmaga|23 Mei 2022

Cara Menyelesaikan Tumpang-Tindih Perkebunan di Kawasan Hutan

Problem menahun yang tak kunjung beres: tumpang-tindih usaha perkebunan di kawasan hutan. Saran cara menyelesaikannya.

Surat dari Darmaga|16 Mei 2022

KHDPK: Kebijakan untuk Reformasi Perhutani

Benarkah kebijakan KHDPK untuk mereformasi Perhutani? Ada beberapa syarat agar keinginan itu sesuai dengan tujuan.

Surat dari Darmaga|09 Mei 2022

Reformasi Birokrasi: 7 Masalah dan Solusinya

Birokrasi hadir karena ada kebutuhan masyarakat. Reformasi birokrasi terhambat masalah struktural.

Kabar Baru|05 Maret 2022

Inovasi dalam Birokrasi Negara. Mungkinkah?

Birokrasi seperti raksasa tambun, kata Trotsky. Birokrasi negara perlu inovasi.

Surat dari Darmaga|14 Februari 2022

Kebijakan KHDPK: Apa yang Perlu Menjadi Perhatian

KHDPK atau kawasan hutan dengan pengelolaan khusus akan diterapkan di Pulau Jawa yang mereduksi wilayah Perhutani. Lima hal yang harus menjadi perhatian.

Surat dari Darmaga|17 Januari 2022

Benang Kusut Korupsi: Dari Mana Mulai Mencegahnya?

Korupsi sudah jadi penyakit sistemik politik dan birokrasi Indonesia. Bagaimana mencegahnya?

Buku|Oktober-Desember 2021

Pembela Lingkungan Makin Rentan

Di banyak negara pembela lingkungan terancam dan terintimidasi. Di Indonesia tugas pembela lingkungan kian berat setelah terbit UU Cipta Kerja.

Kolom|Oktober-Desember 2021

Problem Penatausahaan Hak Ulayat

Penatausahaan hak ulayat hutan adat bisa memicu konflik horizontal antar dan inter masyarakat adat. Perlu ahli untuk menatanya.

Surat dari Darmaga|22 November 2021

Komunikasi dalam Kebijakan Publik

Asumsi ada kebijakan otomatis ada pelaksanaan amat keliru. Untuk melaksanakan kebijakan KPH, misalnya, perlu strategi komunikasi bahkan kepada para pelaksananya.

Surat dari Darmaga|15 November 2021

Kekayaan Alam Indonesia: Berkah atau Kutukan

Bagaimana mencegah berkah kekayaan sumber daya alam Indonesia menjadi kutukan?

Kabar Baru|01 Oktober 2021

Keluar dari Cengkeraman State Capture Corruption

Korupsi politik memakai peran negara disebut state capture corruption. Bagaimana memutusnya?

Surat dari Darmaga|19 Oktober 2020

Korupsi Pembuatan Amdal

Kita berharap studi amdal membuat lingkungan tak jadi rusak. Tapi statistik menunjukkan kerusakan makin parah seiring makin banyaknya jenis usaha wajib amdal. Korupsi membuat harapan itu musnah. UU Cipta Kerja tak memperbaikinya.

Kolom|April-Juni 2020

Salah Kaprah RUU Cipta Kerja

Di samping klaim inkonstitusional, kritik perburuhan maupun kritik lingkungan, omnibus law RUU Cipta Kerja jelas menunjukkan cara pemerintah memanjakan kelas pengusaha dengan dalih investasi.

Surat dari Darmaga|20 April 2020

Peluang Korupsi dari Penghapusan SVLK

Industri selalu ingin monopoli dengan melemahkan kekuatan politik dan institusi negara. Penghapusan SVLK dalam industri kayu bisa jadi model membuat peluang korupsi.

Kabar Baru|19 September 2019

RUU Sistem Budidaya Pertanian: Melemahkan Petani?

Selain RUU KPK yang sudah disahkan, RUU KUHP dan RUU Pertanahan yang menanti diketok, ada RUU Sistem Budidaya Pertanian yang luput dari pantauan.

Laporan Utama|Juli-September 2019

Inovasi dan Penguatan Kebijakan Restorasi Ekosistem

Dalam kondisi kapasitas pemerintah pusat dan daerah belum cukup menjalankan pengelolaan hutan secara nasional, pelaku restorasi ekosistem hutan diharapkan bisa mengisi lemahnya kapasitas pengelolaan tersebut.

Kolom|November-Januari 2017

Birokrasi Perhutanan Sosial

Kelembaman birokrasi tampaknya masih menghinggapi institusi-institusi pemerintah yang terlibat dalam PS ini.

Penelitian|November-Januari 2017

Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Produktivitas Hutan

Intelegensia kepemimpinan transglobal berpengaruh langsung terhadap perilaku kepemimpinan translgobal, pemberdayaan masyarakat, serta pengelolaan hutan berbasis good governance, tetapi tidak berpengaruh langsung terhadap produktivitas hutan.

Wawancara|April-Juni 2018

Jangan Tunda Moratorium Sawit

Wawancara dengan I Nyoman Suryadiputra, Direktur Eksekutif Wetlands International.

Kolom|November-Januari 2017

Rimbawan dan Persoalan Identitas: Otokritik di Tengah Pembaruan Kebijakan

Di tengah ragam identitas itu kami tetap bisa menjadi teman, karena punya setidaknya satu irisan: pernah lama bersama yang diikat karena emosional masa lalu. Emosi masa lalu itu, yang mungkin pembangun jiwa korsa, sepakat untuk dipelihara dan direproduksi terus menerus.

Kolom|Agustus-Oktober 2016

Buruk Muka Gambut Dibelah

Moratorium hutan primer dan gambut yang digulirkan pemerintah sejak 2011 harus betul-betul dilaksanakan.

Kolom|April-Juni 2018

Telaah Best Practices dan Trans-Disiplin Kelestarian

Pengalaman serta keberhasilan kelestarian oleh perusahaan lain mempunyai ciri bahwa fakta lapangan harus dipahami dengan berbagai perspektif.