FOLU Net Sink menjadi agenda sektor kehutanan dan lahan mencapai nol emisi pada 2030. Ada 12 rencana operasional FOLU Net Sink untuk mencapai keseimbangan karbon, yakni jumlah karbon yang diserap dan dilepas sektor ini seimbang (net sink) bahkan penyerapannya lebih banyak (emisi negatif).

Forest Watch Indonesia (FWI) punya beberapa catatan agar FOLU Net Sink berjalan sesuai dengan tujuannya. Mufti Barri, Direktur Eksekutif FWI, mengatakan keberhasilan FOLU net sink masih dihitung dalam skala nasional, bukan per pulau. 

Sebagai negara kepulauan, menurut dia, pendekatan pencapaian FOLU net sink akan lebih relevan jika memakai skala. Ia mencontohkan angka penurunan deforestasi.

Pemerintah mengumumkan bahwa laju deforestasi telah menurun sekitar 75,03% pada 2019-2020 hingga menjadi 115.490 hektare per tahun. “Tetapi bagaimana jika 50%nya terjadi di hutan Papua atau Sulawesi?” tanyanya dalam webinar Menjaga Hutan Menjaga Indonesia kerja sama Forest Digest dan Yayasan Madani Berkelanjutan pada 29 September 2022.

Menurut Mufti, klaim penurunan deforestasi pemerintah menjadi tak berarti jika ditarik secara nasional karena menyembunyikan problem secara faktual. Sebab, dengan memukulnya secara rata tiap pulau, solusi mencegah deforestasi juga akan general. Padahal, problem tiap pulau dalam deforestasi berbeda-beda.

Menurunkan deforestasi adalah salah satu rencana operasional FOLU net sink. Deforestasi dari kebakaran hutan maupun penebangan melepaskan emisi gas rumah kaca yang menambah emisi karbon Indonesia.

Restorasi atau rehabilitasi hutan pun demikian. Seharusnya, kata Mufti, restorasi atau rehabilitasi difokuskan pada wilayah-wilayah yang terjadi deforestasi, bukan wilayah lain. Sehingga upaya rehabilitasi akan berdampak pada daerah yang lingkungannya rusak akibat deforestasi.

Catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menerangkan bahwa dari tahun 1815-2018, bencana hidrometeorologi adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana ini diakibatkan oleh rusaknya lingkungan khususnya hutan. “Maka dari itu, kebijakan FOLU Net Sink seharusnya didasarkan pada situasi rill mengurangi bencana tersebut,” kata Mufti.

Dengan perspektif seperti itu arah dan pencapaian FOLU Net Sink akan berbeda. Saat ini arah FOLU Net Sink masih terlihat bernuansa politik ketimbang kondisi rill yang ada di Indonesia.

Target-target FOLU net sink seperti menurunkan deforestasi masih berdasarkan pada mendapatkan dana lewat perdagangan karbon. “Latar belakang FOLU Net Sink seharusnya ditonjolkan pada kebutuhan memperbaiki kondisi lingkungan," kata dia. "Dana kredit karbon akan mengikuti, tapi bukan tujuan utama."

Penerapan perhutanan sosial dalam FOLU Net Sink, kata dia, juga harus hati-hati. Menurut dia, jika tujuannya memperbaiki lingkungan masyarakat kecil akan menjadi pencuci piring kotor. Mereka akan memulihkan hutan akibat pengelolaan hutan tak lestari korporasi. "Ada pengalihan tanggung jawab dan itu tidak adil,” kata Mufti.

Penanaman pada hutan tanaman industri atau disebut rehabilitasi lahan dengan rotasi juga terasa tidak adil jika diklaim sebagai bentuk reforestasi. Karena ada atau tidak ada FOLU Net Sink, perusahaan HTI wajib merahabilitasi konsesi hutan mereka yang rusak akibat penebangan.

Soal perdagangan karbon, Mufti mengingatkan agar tak merugikan masyarakat adat. Hutan adat adalah hutan yang masih terjaga dan berpotensi untuk menyerap karbon dengan baik. Namun masyarakat adat sebagai penjaga hutan tidak memiliki akses untuk menjual karbon ke pasar karbon. Perdagangan karbon akan menjadi tidak adil jika peluang itu dipakai oleh korporasi.

Menurut Mufti, Peraturan Presiden Nomor 98/2022 tentang nilai ekonomi karbon tidak membicarakan keadilan dan hak karbon. Padahal karbon yang dijual adalah hak masyarakat adat yang menjaga hutannya.

Mereka tinggal disana secara turun temurun untuk menjaga hutan di sekitar tempat tinggalnya. Hak atas karbon, kata dia, seharusnya berada di masyarakat, bukan di negara.

Dengan cara pandang seperti itu, kata Mufti, FOLU net sink akan lebih adil dalam menjaga dan memulihkan lingkungan Indonesia dalam turut serta mencegah krisis iklim akibat pemanasan global. Pemanasan global terjadi karena emisi gas rumah kaca berlebih di atmosfer akibat tak terserap oleh ekosistem bumi.

Rama Maulana

Alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University

Topik :