Kabar Baru| 19 November 2022

Bagaimana Mendudukkan Keadilan Iklim

Keadilan iklim mesti dilihat dari produksi emisi per kapita. Mengapa?

DI arena Konferensi Iklim COP27 Mesir, sejumlah anak muda datang dengan membawa spanduk putih bertuliskan “Vote yes for climate justice” atau “pilih ya untuk keadilan iklim”. Apa itu keadilan iklim?

Keadilan iklim merujuk pada penyebab dan dampak krisis iklim. Krisis iklim adalah hasil akhir dari pemanasan global yang bentuknya pelbagai bencana seperti kekeringan, cuaca ekstrem, perubahan iklim, banjir, naiknya permukaan air laut, curah hujan tinggi, badai, topan. 

Semua bencana itu terjadi akibat tak seimbangnya iklim di planet bumi. Ketidakseimbangan itu dipicu oleh kenaikan suhu bumi. Kenaikan suhu bumi terjadi akibat atmosfer bumi tak sanggup lagi menyerap emisi gas rumah kaca yang terlepas dari bumi.

Emisi gas rumah terjadi akibat ekosistem bumi tak sanggup lagi menyerapnya. Deforestasi, degradasi lahan, kerusakan laut, kerusakan habitat, menghilangnya keanekaragaman hayati, adalah sederet penyebab ekosistem semakin menipis dalam menyerap emisi karbon yang dilepaskan oleh aktivitas manusia. 

Jumlah emisi karbon yang bertambah akibat industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi membuat gas rumah kaca semakin menumpuk sehingga atmosfer semakin payah menyerap gas rumah kaca secara normal. Selama 10.000 tahun lalu, emisi gas rumah kaca di atmosfer stabil 280 part per million.

Dalam tiga abad jumlahnya naik kini menjadi 414 ppm. Akibatnya suhu bumi naik 1,2⁰ Celsius dibanding masa praindustri 1800-1850. 

Masalahnya, pemanasan global terjadi ke arah mana saja menimpa siapa saja. Penduduk negara-negara berkembang yang tak siap dengan infrastruktur jauh lebih menderita ketika terjadi bencana dibanding mereka yang tinggal di negara maju. Padahal, produsen emisi karbon paling banyak adalah penduduk di negara maju. 

Krisis iklim pun membuat dunia menjadi tidak adil. Itu kenapa dalam tiap COP ada desakan agar negara maju bertanggung jawab terhadap kerusakan yang telah mereka timbulkan dengan mengalokasikan US$ 100 miliar setahun membantu penduduk negara berkembang beradaptasi dengan lingkungan.

Dodik Ridho Nurrochmat, guru besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University, menyarankan agar dalam mitigasi iklim yang dilihat bukan semata produksi emisi tiap negara. Menurut dia, saat berbicara di Paviliun Indonesia COP27 di Sharm el-Sheikh pada hari ke-5, melihat produksi emisi akan melahirkan pandangan yang tidak adil.

Indonesia, kata Dodik, adalah produsen emisi 10 besar dunia dengan lebih dari 530 juta ton setara CO₂ setahun. Produksi emisi yang banyak itu, kata dia, karena jumlah penduduk Indonesia juga banyak, hampir 278 juta jiwa.

Karena itu mitigasi iklim akan lebih adil jika produksi emisi dilihat secara per kapita. Dengan cara seperti ini, produksi emisi per kapita Indonesia hanya 2,02 ton per orang per tahun. Angka ini jauh di bawah rata-rata produksi emisi per kapita dunia sebesar 4,79 ton per orang per tahun.

Jika diurutkan, dari 197 negara, produksi emisi per kapita Indonesia menduduki rangking ke-125. Bandingkan dengan Qatar. Dengan penduduk hanya 2,6 juta jiwa, produksi emisinya sebanyak 98,9 juta ton setahun. Sehingga tiap orang Qatar memproduksi emisi 37,29 ton per tahun.

Dengan melihat data seperti ini, tuntutan mitigasi iklim akan lebih adil. Perjanjian Paris 2015 memandatkan agar seluruh dunia menurunkan emisi gas rumah kaca sebanyak 45% dari produksi tahunan sekarang menjadi sekitar 25 miliar ton setara CO₂ setahun untuk mencegah suhu bumi tak naik melebihi 1,5C.

Jika penduduk dunia sekarang berjumlah 8 miliar, maka produksi emisi rata-rata 3,12 ton per tahun. Dengan target Perjanjian Paris pun, produksi emisi Indonesia masih jauh lebih kecil. Namun, bukan berarti karena emisi per kapita Indonesia kecil tak menyurutkan mitigasi iklim yang sudah dipatok menurunkan emisi 31,89% dari 2,87 miliar ton pada 2030. Setidaknya dengan memakai perspektif keadilan iklim, memperlakukan krisis iklim akan lebih setara.

Lebih jauh tentang keadilan iklim melalui tautan ini

Topik :