Kabar Baru| 13 Mei 2023

Potensi Bisnis Karbon Perhutanan Sosial

Perhutanan sosial punya potensi besar dalam perdagangan karbon. Berapa nilainya?

PERHUTANAN sosial menjadi program prioritas nasional sejak 2016. Konsep program ini didesain meredakan konflik sosial, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan meningkatkan tutupan kawasan hutan negara. Di era krisis iklim, dengan tujuan ekologis tersebut, perhutanan sosial punya potensi besar sumber penyerapan emisi gas rumah kaca yang bisa masuk dalam perdagangan karbon. 

Jika melihat Forest Investment Program (FIP-1) di Sintang dan Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, penyerapan karbon pengelolaan hutan lestari melalui perhutanan sosial potensi penyerapan karbon bisa menambah penghasilan masyarakat pengelola hutan sosial. Menurut Bambang Tri Sasongko Adi, tim leader FIP-1 dari PT Hatfield Indonesia, dalam webinar "Peran Perhutanan Sosial dalam Strategi Adaptasi Perubahan Iklim" nilai penyerapan karbon area FIP-1 senilai Rp 5 juta per hektare.

Selama masa proyek 2017-2023, FIP-1 telah memfasilitasi persetujuan perizinan perhutanan sosial seluas hampir 30.000 hektare, dari target 17.000 hektare. Dengan begitu, nilai penyerapan emisi karbon di area proyek FIP-1 senilai Rp 150 miliar.

Menurut Bambang, di akhir masa proyek, pelaksana FIP-1 menghitung pengurangan emisi karbon di 17 desa sebanyak 1,8 juta ton setara CO₂. Jika harga karbon per ton rata-rata US$ 7, usaha pengurangan emisi FIP-1 senilai Rp 195,3 miliar—hampir menyamai hibah Bank Pembangunan Asia untuk proyek FIP-1 ini sebesar US$ 17 juta atau Rp 263,5 miliar. 

Angka ini akan jauh lebih besar lagi jika memasukkan nilai-nilai manfaat lain selain hanya harga karbon. Tujuan proyek FIP-1 adalah mereduksi deforestasi dan degradasi hutan dan lahan. Strateginya melalui pemberdayaan masyarakat dengan skema perhutanan sosial.

Penduduk di lokasi sasaran proyek mendapatkan izin mengelola kawasan hutan (produksi dan lindung) seluas 2-4 hektare selama 35 tahun. Mereka wajib menjalankan agroforestri—memadukan tanaman hutan dan pertanian—sehingga tercipta strata baru hutan yang semula terdeforestasi atau terdegradasi.

Dengan agroforestri, masyarakat hanya memanen hasil hutan bukan kayu seperti madu, rotan, ikan air tawar. Pendapatan ekonomi yang didapatkan itu membuat mereka menjaga hutan. Sehingga tak hanya tekanan manusia yang berkurang kepada hutan, masyarakat juga terdorong untuk menjaganya.

Sampai 2022, nilai pendapatan masyarakat dari agroforestri sebesar Rp 35 juta per keluarga per tahun. Jika rata-rata rumah tangga memiliki empat anggota keluarga, pendapatan per kapita pengelola perhutanan sosial Rp 815 ribu per bulan. Pendapatan ini dua kali lipat di atas garis kemiskinan Kalimantan Barat.

Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Catur Endah Prasetiani menambahkan bahwa potensi perhutanan sosial masuk dalam perdagangan karbon makin besar jika ditarik secara nasional. Hingga Maret 2023, realisasi perhutanan sosial seluas 5,32 juta hektare yang melibatkan 1,2 juta keluarga. Ada 116 jenis komoditas yang diolah oleh pengelola perhutanan sosial. “Peluang kelompok perhutanan sosial mendapatkan pendanaan moneter maupun nonmoneter dari swasta dan lembaga donor dari penyerapan karbon ini sangat besar,” katanya.

Hanya saja, untuk melegalkan perdagangan karbon di sektor kehutanan, pemerintah masih menggodok aturan teknisnya. Aturan perdagangan karbon baru payungnya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 98/2021. Aturan ini akan diterjemahkan ke dalam aturan teknis Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Ikuti perkembangan terbaru perhutanan sosial dan perdagangan karbon di tautan ini

Topik :